Modul Keuangan Desa Terbarukan, Masyarakat Desa Terpuaskan

Masyarakat desa memiliki berbagai macam permasalahan.  Permasalahan terbaru terkait kenaikan harga-harga imbas dari penyesuaian harga BBM.  Apa saja masalahnya?  Apa hubungannya dengan Modul Keuangan Desa?

Kebutuhan dasar manusia untuk dapat berinteraksi sosial dan ekonomi membutuhkan alat atau moda transportasi, sehingga kenaikan harga BBM sudah pasti akan menambah alokasi pengeluaran masyarakat.  selain itu harga-harga bahan pokok kebutuhan masyarakat pun akan mengikuti hukum ekonomi akibat dari pengaruh berganda dari penyesuaian harga bahan bakar minyak.  akibatnya masyarakat akan mengalami penurunan daya beli.  

Jawaban dari permasalahan diatas dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pengeluaran dan sisi penerimaan.  Sisi pengeluaran yaitu penghematan dalam belanja.  Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Hanya saja, untuk dapat dikelola syarat utamanya harus punya uang dulu.  sedangkan pada saat pasca pandemi seperti sekarang ini, masyarakat banyak yang sudah tidak memiliki penghasilan lagi.

Kita beralih pada sisi penerimaan.  Pemerintah berupaya memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat yang terdampak COVID 19 dengan cara mengeluarkan kebijakan melalui prioritas dan penggunaaan dana desa Tahun 2022.  

Kebijakannya yaitu pemerintah desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus mengalokasikan minimal 40% (empat puluh persen) dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditambah 8% (delapan persen) untuk penanganan pengaruh pandemi COVID 19.  

Selain itu masih ditambah lagi minimal 20% (dua puluh persen) untuk penguatan ketahanan pangan di bidang pertanian dan peternakan.  Harapannya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sambil berusaha kembali melakukan usaha-usaha ekonomi untuk mendapatkan penghasilan secara rutin.

Dampak kebijakan prioritas penggunaan dana desa secara langsung berdampak pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.  Pola penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah mengakomodir kebijakan pemerintah harus dapat dipahami dan  dilaksanakan baik.  Salah satunya dengan cara memberikan pelatihan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.        

Pelatihan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baik tergantung pada beberapa faktor diantaranya modul yang digunakan.  Modul Pelatihan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sejak Tahun 2015.  Saat pembuatannya masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan belum ada aplikasi yang digunakan untuk membantu sistem pengelolaan keuangan desa. 

Pada Tahun 2022 pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  Peraturan tersebut mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  

Selain itu selama tujuh tahun terakhir, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa biasa disebut SISKEUDES.  Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan Modul Pelatihan Penyusunan APBDesa Bagi Perangkat Desa dengan menambahkan penggunaan Aplikasi SISKEUDES dan dasar regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ke dalam Modul Pelatihan Penyusunan APBDes.

Kami juga mendapatkan banyak sekali masukan dan tanggapan dari pengguna kabupaten maupun desa tentang materi yang harus ditambahkan ke dalam modul saat mengadakan pertemuan pembahasan penyempurnaan modul di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.  

Beberapa masukan antara lain terkait materi kewenangan desa yang bisa disederhanakan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan oleh desa.  materi ini sangat penting karena menjadi batasan saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.  

Kemudian ada saran agar aplikasi yang SISKEUDES dapat terintegrasi dengan aplikasi lain yang sudah dikeluarkan oleh kementerian lain seperti (Online Monitoring Sisitem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).  Tanggapan lainnya seputar materi motivasi bagi perangkat desa.  Motivasi yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran perangkat akan pentingnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pada akhirnya seluruh konsep dan sistem pelatihan yang baik tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya manusia yang mau belajar dan mempraktekan apa yang sudah dipelajarinya.  Lebih baik membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa.