Bawaslu Bangka Gelar Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang

 Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka gelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara, Rabu (14/02/2018) di Taman Kota Sungailiat.  3 pasangan Hadir  Ketua Panwas, Corri Ihsan, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka, Supardi SH, Kapolres Bangka AKBP Johanes Bangun S.Sos. SIK dan Ketua KPU Bangka, Zulkarnaen Alijudin. 

Sedang  dari 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka, yaitu No:1. Ir H Tarmizi Saat dan Amri Cahyadi ST tidak hadir diwakili Ketua Partai Gerendra Bangka, Suharto. Kemudian pasangan No:2 yaitu Mulkan SH MM dan Syahbudin yang hadir Syahbudin calon wakil bupati. Dan pasangan No:3.yaitu Dr.Ir. Kemas Daniel dan Fadillah Sabri ST.Eng, hadir semua. 

Dalam sambutannya Ketua Panwaslu Bangka, Corri Ihsan menegaskan kegiatan deklarasi  sangat penting guna menjaga rasa kebersamaan sehinga tercipta kedamaian serta kelancaran dalam pelaksanaan pilkada. Untuk itu kepada pasangan calon dan seluruh tim pendukung partai pengusung dan pendukung harus dapat mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan. kemudian kita juga mengingatkan kepada  semua pihak, untuk menolak dan melawan politik uang serta politisasi sara. 

Sebab  politik uang dan politisasi sara menjadi isu nasional dalam setiap pelaksanaan pilkada dan  berangkat dari itu semua kita sudah berkomitmen untuk menolak  politik uang serta politisasi sara," Kalau ada pelanggaran langsung laporkan ke panwaslu dan kita tetap akan tindak lanjuti tanpa memihak kepada pasangan calon siapapun," ujarnya.

Sementara  isi deklarasi yaitu, 1.Mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2018 dari praktik politik uang dan politisasi sara , karena itu merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. 2.Tidak menggunakan politik uang dan politisasi sara sebagai cara mempengaruhi pemilih karena mencidrai integeritas penyelenggaraan pilkada. 3.

Mengajak pemilh untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan politisasi sara. 4. Tidak akan melakukan intimidasi ujaran kebencian, kekerasan atau aktifitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran dalam pilkada. Dalam kegiatan juga diwarnai dengan pentas sosialisasi menolak politik uang dan juga penandantangan bersama untuk sepakat menolak politik uang dan politisasi sara. (heru sudarajat)