Pers Indonesia: Ironi Kebebasan dan Demokrasi

Pers Indonesia : Ironi Kebebasan Dan Demokrasi

Indonesia merupakan sebuah negara dengan sistem demokrasi, yang dalam pengertianya adalah seharusnya masyarakat bebas untuk berekspresi dan berpendapat disertai dengan adanya perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi maupun ancaman dari berbagai pihak. Namun pada faktanya demokrasi di Indonesia dalam pers masih dipertanyakan. 

Hal ini dikarenkan banyaknya kasus- kasus yang berkaitan erat dengan masalah demokrasi dalam pers itu sendiri, dapat dibuktikan dengan banyknya tindakan -- tindakan pembatasan aspirasi oleh media massa. Kondisi pers Indonesia terus mengalami keterpurukan, realitanya menunjukan bahwa Indonesia menempati posisi terendah dalam kebebasan pers.

Sumber : databoks.katadata.co.id

Menurut data yang dikutip dari Reporters Without Borders, indeks kebebasan pers di Indonesia pada 2015 sebesar 40,75 poin. Angkanya menurun menjadi 36,77 poin pada 2019 dengan menempati peringkat 124 dari 180 negara.  

 Sumber : aji.or.id

Masalah lainnya adalah mengenai tingkat kekerasan yang dialami oleh Jurnalis sebagai pemeran utama dalam mengelola media massa. Laporan yang didapat dari Reporter Sans Frontiers (Reporter Without Borders) organisasi pemantau media yang berbasis di Paris, menyatakan pada tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara. 

Indonesia memang masih lebih baik dari Filipina yang berada di peringkat 13), Myanmar (137), Kamboja (142), Malaysia (145), Singapura (151), Brunei (153), Laos (170), dan Vietnam (175). Namun Indonesia masih berada di belakang Timor Leste yang ada di peringkat 93. Pada tahun 2021 peringkat indonesia meningkat dari 124 menjadi 113 dari 180, namun peningkatan tersebut tidak berpanguh signifikan. 

Hal tersebut dituturkan oleh Sasmito, Aliansi Jurnalis Inpenden (AJI) yang menyatakan bahwasannya kebebasan pers Indonesia tetap dalam kondisi buruk. Tercatat Indonesia dalam satu tahun melalui Bidang Advokasi AJI Indonesia, setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan tersebut meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus) dan paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

Papua merupakan bagian Indonesia dengan tingkat kebebasan pers terendah. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan keterbelakangan pendidikan, kondisi geografis, maupun socialnya. Namun hal ini lagi- lagi berkenaan dengan tingkat kebebasan berdemokrasi. Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI), pada tahun 2017, Papua adalah wilayah dengan kebebasan pers terburuk di Indonesia. 

Masih di tahun yang sama Media Freedom Committee Indonesia (MFCI), yang beranggotakan sembilan jurnalis dari sembilan media di Indonesia, juga menemukan rendahnya kebebasan pers di Papua. Serta Survei lapangan oleh MFCI di Papua, rendahnya kebebasan pers ini terlihat dari adanya atmosfir pengawasan, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh otoritas. 

Dimana mereka menyebutkan bahwa permasalahan kebebasan pers di Papua juga nampaknya masih terjadi pada tahun 2018, di mana berdasarkan Indeks Kemerdekaan Pers yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, Papua menjadi provinsi dengan peringkat terendah. Sebuah artikel memberitakan bahwa Kinerja Pers papua juga berkaitan erat dengan hubungan internal antara pemerintah dan Pers Papua.