[caption caption="Alat minim !. Semoga hujan datang segera."][/caption][caption caption="ASN Prov. Kalteng bersatu padamkan api."]
Â
A. Wacana berpikir.
Sudah sejak lama di Kalteng kami mengalami kabut asap saat kemarau tiba, mulai yang paling parah tahun 1997 dan tahun 1995 ini seterusnya sejak Bulan Juli 2015 kami menikmati kabut asap yang mirip dengan tahun 1997 di Kalteng. Korbannya adalah semua orang yang ada di Kalteng. Tapi masih beruntung karena jenis asap ini tinggi gizinya karena bukan asap industri, tetapi asap bakaran bahan alamiah flora, fauna dan tanah kering. Kegiatan tanggap darurat yang dilakukan lokal tidaklah kurang, namun menghadapi luasnya tempat kejadian perkara (luas Kalteng 1,5 kali P. Jawa) maka tak mungkin dengan segenap sumberdaya yang ada dan juga sebagai korban yang sewajarnya mendapat bantuan dari luar yang lebih baik, tak dapat diharap mampu berbuat cukup memadamkan api yang terus meluas di bawah permukaan gambut.
Sejak lama kearifan Suku Dayak tak mau membuka lahan gambut untuk budidaya apa pun. Permukiman mereka menjauh dari areal gambut. Namun kegiatan transmigrasi tahun 1950 an ke atas telah membuka lahan gambut di Basarang Kabupaten Kapuas dengan kanalisasi dan permukiman. Basarang yang awalnya untuk sawah sekarang menjadi kebun tanaman keras mayoritas orang Bali. Sawah kurang berhasil karena setelah 20 tahun pengolahan lahan sawah senyawa kimia pyrite naik meracuni padi.
Tahun 1995 diulang lagi oleh pemerintah Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar (1,4 juta ha) di Kalteng yang akhirnya menjadi proyek sejuta masalah dan penghasil asap terbesar di dunia. Seingat saya hasil survey tanah di lokasi itu menemukan adanya peat dome atau kubah gambut setebal 23 meter yang telah mengisap sebuah alat berat escavator tanpa bisa diambil lagi. Bahwa penetapan proyek PLG saat itu sebuah keputusan politik untuk mempertahankan swasembada beras amat jelas. Karena penetapan lokasi di Kalteng tanpa diawali tahapan proyek yang logis yaitu kajian hasil pemetaan tanah untuk kepastian kesesuaian lahan bagi tanaman padi. Semua dilakukan top down segala pendapat harus menyesuaikan dengan keputusan itu. Contohnya survei tanah dilakukan bersamaan dengan penggalian kanal. Seyogyanya tahap yang benar dimulai identifikasi lahan, kajian kesesuaian lahan, bila sesuai maka lanjut ke putusan lokasi proyek. Dalam hal ini, semua jadi terbalik. Saat itu ada euphoria jargon tinggal landas, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Indonesia dipercepat dengan jargon berawal di akhir dan berakhir di awal. Bahwa lahan yang tak sesuai untuk padi bisa sesuai dengan muatan iptek.
Khusus tentang tanah gambut ini adalah bahan organik dalam bentuk akumulasi tanaman yang dalam tahap belum membusuk menjadi tanah seperti potongan jerami atau serat-serat tanaman.
Dalam era reformasi ini dengan krisis asap dan model penanganannya, bahwa publik tentu bertanya sebagai berikut:
1. Pembuatan blocking kanal areal gambut.
Cara ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun belum ada bukti berhasil. Banyak ulasan teknis tentang kiat ini yaitu tetap saja hasilnya belum jelas. Bahwa pembangunan kanal primer Proyek padi PLG 1,4 juta hektar dan anak salurannya yang mencapai 4000 km telah mengeringkan lahan gambut Kalteng. Kami di awal proyek pernah menyarankan agar dilakukan pilot proyek demonstration plot di buka sampai bisa menjadi model penerapan skala besar. Namun terabaikan, karena motivasi bangun kanal yang sekaligus untuk saluran mengeluarkan logs dari hutan gambut. Karena amat sulit menyarad batang pohon di lahan gambut yang amblas.
2. Kurangnya upaya mencari local wisdom kearifan lokal.
Upaya tanggap darurat belum terkoordinasi dengan benar dan baik. Kearifan lokal dianggap angin lalu. Bahkan contoh kasus pemadaman cara lokal yang sukses pun belum menjadi pembuka nurani pemangku kepentingan.
Pengobatan lokal ada yang memanfaatkan asap. Dalam bahasa Dayak Ngaju di sebut Marabun. Untuk membuat asap ini bahan flora fauna abu di bakar menghasilkan asap mengusir roh jahat dan penyakit. Kebakaran flora fauna tanah yang lengkap unsur obat didalamnya saat ini di Kalteng mengusir roh jahat pergi, sedangkan ISPA bukan karena asap tapi karena kondisi higienis yang amat menurun dalam kemarau panjang. Saat ini roh jahat pergi ke tempat aman menunggu waktu yang tepat kembali ke Kalteng dengan pesawat dan kapal laut untuk melakukan lanjutan kegiatan proyeknya di eks lahan paska bencana. Namun roh jahat saat ini pun tetap aktif memantau dan beberapa kali meninjau kelapangan dengan kamuflase yang hebat bahkan seolah peduli dan membantu.
3. Bantuan asing terlambat dan diskriminatif alokasinya.
Hanya lokasi tertentu yang menjadj target operasi bantuan pemadaman. Daerah lain cuma dapat masker yang juga jadi polemik di koran tentang jumlah dan kualitas masker. Bantuan untuk dana tanggap darurat belum jelas alokasinya ada buat Pemda. Dalam kondisi persiapan Pilkada maka APBD Kalteng untuk Pilkada, tak mungkin mengalihkan dana daerah yang memadai ke keperluan darurat.
Operasi bom air dari udara di Sumsel jelas belum berhasil dan niat baik arogansi asing memadamkan api dipertaruhkan.
4. Penetapan Status Bencana Nasional dianggap malah tidak perlu.
Logika menolak status ini amat kurang kuat. Dikatakan status bencana adalah lex special melindungi pembakar. Padahal tindak hukum itu kan juga kausal sebab akibat. Manusia terpapar akibatnya itulah yang paling penting, bukan logika hukumnya. Asap sudah nyata sebarannya sampai luar negeri. Analoginya bila terjadi perang antar negara kita dengan pihak lain cuma pada lokasi tertentu, apa bukan darurat nasional. Kan perang bisa dihindari melalui antara lain perundingan dan bukan force majeure.
Tanpa penetapan bencana nasional maka bantuan tak datang teratur dari pusat, lalu Pemda terdampak harus aktif sendiri padahal semua orang itu korban dan belum ada rencana sebelumnya akan menghadapi bencana yang amat besar. Yang menyedihkan adanya pola pikir menilai masyarakat yang terpapar dampak itu manja tak mau tolong diri sendiri, ya kalau masih skala kecil memang semua bisa dikelola sendiri. Bahkan sebuah rumah pun kerap butuh bantuan orang atau pemadam kebakaran saat terbakar. Sikap berlaku tega negatif non empati terhadap sebuah persoalan orang banyak merupakan watak kekurangan sensitivitas atau kebal rasa yang menjurus skeptisme.
5. Kasus asap menjadi ajang unjuk intelektual basa basi dengan tindakan nyata minim.
Di Kalteng terdapat ahli gambut yang aktif di riset dan praktek pengendalian kebakaran sejak lama. Bahkan diakui oleh PBB atau Internasional. Namun karena eskalasi areal kebakaran sangat luas, upaya pemadaman yang terus dilakukan dengan tenaga biaya sarana yang minimal tidak mampu mengejar meluasnya api.
Nampaknya amat jelas hanya berharap hujan turun, tapi belum turun juga karena usaha manusia memperbaiki bumi belum sebaik merusaknya sehingga do'a barangkali sikap tak bertanggung jawab ingin solusi instan.
Sudah menjadi rutin, semua heboh saat kebakaran terjadi dengan reaksi beragam banyak pihak, namun paska kebakaran udara bersih, semua juga segera melupakannya. Bila ada tindak lanjut hanyalah berupa ritual klasik bikin proyek dalam segala kewenangan, bukan berlandaskan kajian layak dan aplikasi cara yang terbukti paling baik dan benar berasal dari identifikasi dan agenda terprogram sistematis.
6. Amat banyak proyek lingkungan yang gagal mengelola hutan lahan.
Semua proyek asing dan nasional perbaikan alam lingkungan tak berbekas di Kalteng kecuali sisa remnant proyek yang dampaknya merusak lingkungan seperti akhir dari proyek PLG yang awalnya di gagas Ketua Dewan KTI Kawasan Timur Indonesia kepada Bapak Presiden RI Soeharto tentang tanam padi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di lahan gambut yang kini menjadi penghasil asap terbaik di Kalteng.
7. Modus operandi pembakaran.
Pada sebuah lokasi kebun pemerintah di Kalteng berada dekat areal kebun perusahaan swasta yang masih kosong areal semak belukar. Kebun pemerintah percontohan dikelola dengan optimal, namun pada malam hari tiba-tiba terjadi kebakaran, dengan sigap ditangani pegawai yang siaga di lokasi. Meski dapat di duga kasus ini sengaja di bakar, tak ada bukti yang bisa di pakai untuk diajukan ke polisi.
Kita melihat jaman doeloe hutan masih mayoritas tegakan atau pohonnya masih primer perawan. Hutan yang begini lantai hutannya penuh sampah serasah organik yang meski kemarau hebat, tetap lembab kadang berlumpur diapisan bawah serasah sehingga merupakan penangkal alami kebakaran. Sejak eksploitasi hutan primer setelah itu tercipta semak belukar dengan hamparan luas yang satu hamparan. Begitu juga lahan gambut Kalteng, kanal primer yang amat panjang membentuk saluran mengeluarkan kayu yang di tebang, karena menyarad logs dengan alat berat akan amblas di lahan gambut. PLG Proyek Lahan Gambut untuk padi 1,4 juta hektar di Kalteng sejak 1995 yang gagal, telah menghilangkan daya hutan gambut menahan air yang sebelumnya meski kemarau amat panjang, gambut tetap lembab.
Doeloe saya di bawa Bapak buka bidang tanah ladang dengan api. Pembakaran karena tenaga kerja amat terbatas saat musim tanam dengan rumah-rumah dan ladang yang berjauhan. Kami buat sekat bakar dan mengendalikan api agar tak keluar blok pembakaran. Sering terjadi merambat ke hutan, namun dengan pengendalian minimal api merambat tidak serentak sehingga tak mampu membakar hutan yang kelembabannya masih alami. Tahun 1960-1970 kabut asap terjadi, namun hanya saat pembukaan ladang, pagi hari daun dan sarang laba-laba penuh embun segar. Sejak eksploitasi hutan secara mekanis, tercipta hamparan semak belukar yang amat luas dan merupakan makanan empuk api meski kemarau hanya pendek. Era perkebunan skala raksasa di Kalteng juga tidak menafikkan land clearing semak belukar dengan api. Kalau lahan masih kaya dengan pohon komersial biasanya diminta Ijin Pemanfaatan Kayu dan tak ada kebakaran kecuali operasi alat berat. Potensi terbakar pada lahan kebun sawit tua tak produktif juga mengkhawatirkan, karena peremajaan dengan bakar menghasilkan pupuk abu amat baik untuk pemulihan kualitas tanah. Disamping itu kebun tua umumnya amat tak terawat penuh daun kering dengan semak belukar.
Kita melihat terjadinya pola kebakaran yang sama dari Sumatera Kalimantan Sulawesi yang penyebabnya misterius alami atau sengaja.
8. Penghentian operasi perusahaan registrasi ulang.
Semua kegiatan usaha di Kalteng yang terkait lahan mesti dihentikkan. Lalu di susun check list baru untuk evaluasi status clean and clear. Isi Check list termasuk status legal, histori areal, history manajemen, dan seterusnya.
Di pengadilan pabila ada terdakwa apakah hakim nampu beri vonis dengan bukti semua jadi abu dilokasi tempat kejadian perkara. Histori kebakaran areal perusahaan tak dapat dengan mudah dikaitkan dengan pelanggaran. Apalagi saat ini kekuatan pengusaha berbasis sumberdaya alam amat dahsyat.
9. Do'a mohon hujan tak sampai.
Sikap manusia yang seharusnya bertanggung jawab untuk menghentikan bencana belum cukup baik. Bencana datang karena pengrusakan oleh manusia melampaui daya dukung alam untuk pemulihan secepatnya. Saat bencana yang kelolanya diabaikan akhirnya mengancam manusia sendiri maka manusia berdoa lalu menyerahkan solusinya kepada Yang Maha Kuasa meminta solusi instan.
Bahwa manusia sudah dianugerahkan kecerdasan dari YME untuk berperan selaku mahluk mulia namun abai terabaikan maka anugerah YME menjadi sia-sia. Lalu apalah artinya do'a kalau sebenarnya semua itu sudah di beri YME dan ada di tangan manusia itu untuk dimanfaatkan.
Maka berhati-hatilah dalam berdoa, yang cenderung melalukan upaya pembenaran tindak dan keluh kesah saat derita datang. Moralnya agar bersikap proaktif preventif yaitu manusia waspada dan tanggap peduli dan bertindak sesuai kemampuannya sebelum terjadi bencana yang umumnya bisa di duga. Maka demikianlah kiranya semua secara positip rela tulus melakukan upaya penanggulangan bencana. Hal ini seyogyanya dijadikan menjadi doa yang hidup.
10. Buka lahan dengan membakar.
Dari seluruh referensi tentang api bakar. Tak ada masalah membuka lahan dengan membakar terkontrol terkendali. Problem terjadi saat pembakaran sengaja ditinggal pembiaran total.
B. Konsep Solusi.
a. Tanggap Darurat.
Quickest Respon:
Padamkan api. Ini solusi antara atau represif, bukan solusi permanen pre-emtif atau preventif. Semua tindakan antara itu baik dilakukan untuk menghambat atau menghentikan kasus sejenak.
b. Administrasi Pembangunan.
Administrasi Pembangunan adalah upaya membangun sistem dan mekanisme berkelanjutan agar tercipta aliran data informasi yang layak bagi setiap jenjang aparatur sesuai kewenangannya mengelola keberhasilan capaian target produktivitas program / kegiatan pembangunan pemerintah. Upaya leadership yang diperankan aktip agar target-target pembangunan secara berkelanjutan kolektip kollegial tanggung renteng mencicil membiasakan aparatnya terus bekerja secara sistematis tujuan akhirnya membuahkan prestasi nyata seperti pencapaian indikator utama atau seperti predikat WTP dan pemimpin tak pernah lupa selalu bahwa semua capaian yang ada adalah hasil kerja semua pihak baik di pemerintahan, mau pun dukungan pihak swasta dan masyarakat secara harmonis dan konstruktif yang selalu disampaikan pimpinan melalui arahannya untuk membiasakan diri kerja keras cerdas tulus ikhlas tuntas. Prestasi kolektip yang dicapai sebagai alat ukur dan sebagai kontrol dimana mata rantai / unit kerja yang lemah akan dapat diketahui dari sistem monitoring evaluasi komprehensif. Maka Rapat Pimpinan amat penting untuk mengarahkan peran manajerial / Satuan Kerja Perangkat Daerah atau sederajad untuk selalu dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku.
Solusi Permanen Tahapan Kegiatan ke depan:
b.1. Penerbitan Peraturan Terminasi PPLG. Status hukum proyek harus legal compliance.
Remediasi overlapping penggunaan lahan. Dilanjutkan kepastian Kesesuaian kawasan dengan Rencana Tata Ruang.
b.2. Kajian Program Kegiatan Prioritas.
Seleksi komprehensif program kegiatan yang paling penting. Bappenas & pemangku kepentingan menelisik menyusun daftar prioritas program kegiatan indikatif. Tahap ini menyusun referensi semua hasil kajian PPLG baik yang administratif maupun teknis.
b.3. Studi Kelayakan Program Kegiatan Prioritas.
Dari no b.2Â skala prioritas ditindakkanjuti Studi menentukan dimensi terbaik program kegiatan terpilih.
b.4. Penyusunan Rencana Program Kegiatan Prioritas.
Menuangkan program kegiatan terpilih sesuai mekanisme berlaku secara formal melalui prosedur Kebijakan Umum Anggaran. .. dst.
b.5. Pelaksanaan Program / Kegiatan.
Implementasi nyata program kegiatan mekanisme penuangan dokumen anggaran APBN / APBD / Loan dan kegiatannya dilapangan.
b.6. Pengendalian Program Kegiatan.
Monitoring Evaluasi Pelaporan.
Semua ide / praktek solusi permanen pengelolaan lahan gambut Kalteng akan gagal dilakukan bila tidak melalui tahapan pada b. tersebut di atas. Lintasan kritis (ibarat sebuah baut yang mesti sudah terpasang menyambung pilar, namun belum ada) dimana bila ada kegiatan yang tidak semestinya dalam mata rantai program jangka menengah atau pendek, bila tidak dituntaskan akan menjadi faktor penghambat keseluruhan kegiatan. Disinilah peran monitoring evaluasi pelaporan sebagai alat kendali yang mesti dilakukan dalam manajemen yang profesional.
C. Penutup.
Bila ada kegiatan yang instan dadakan langsung kepelaksanaan itu hanya tanggap darurat (quickest respon), sebuah solusi antara bukan solusi permanen. Semua cara tanggap darurat pasti niatnya baik, namun untuk solusi permanen seharusnya dilakukan secara profesional seperti terurai di atas. Bilamana setelah asap sirna, maka kita semua kembali normal dan lupa, maka dalam sejarah umat manusia akan terekam Misteri Kabut Asap di Indonesia yang terus berulang menambah satu musim di Indonesia yaitu musim asap. Masyarakat yang harus hidup dalam alam demikian akan melakukan adaptasi secara unik. Dunia baru dari negeri manusia musim asap yang melihat menurunnya rasa empati dan keperdulian serta diskriminasi sesama di bumi Indonesia. Misterius!.  Bila tak ada yang mampu mengenali dan menanganinya sampai tuntas.
Lakukan dimana saja kapan saja, saat terpapar asap yang mengungkung; Klik inilah DFS Dayak Fitness Style goes from Borneo to Global with Love !.
