Mohon tunggu...
Ir. Herson, Dipl.I.S., M.Sc
Ir. Herson, Dipl.I.S., M.Sc Mohon Tunggu...

Aparatur Sipil Negara, Provinsi Kalimantan Tengah, anak suku Dayak Ngaju.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Between Planning and Politics

10 Agustus 2015   12:07 Diperbarui: 10 Agustus 2015   12:11 61 1 1 Mohon Tunggu...

Tulisan ini terkait dengan Tulisan saya sebelumnya di Kompasiana Politik Tidak Jahat.

Legislatif & Eksekutif. Beetwen Planning & Politics.

Politik amat penting karena hanya politik ilmu yang hakekatnya  tak terbatas sangat sosial diperani banyak pikiran majemuk banyak orang.

Perencanaan tidak sosial karena diperankan kelompok atau satu pemikiran terbatas. Politik amat krusial alat mewujudkan wadah interaksi sosial masyarakat luas.

Kekurangan politik yaitu karena sifatnya yang amat variatif aspiratif berkelok-kelok melilit banyak kemajemukan, butuh amat banyak sumberdaya seperti waktu, tenaga, pikiran dan biaya.

Maka cara politik saja tak akan dapat mencapai tujuan.

Mengapa demikian?.

Bawaan politik yang amat sosial membawa peran tawar menawar koordinasi pendekatan akomodasi unjuk aspirasi polemik pergumulan konsep ideologi dan lain-lain tanpa hentinya karena bawaan sifat interaksi luas politik. Untuk menjalankan negara cuma pakai politik murni maka amat jauh jalan mencapai target pembangunan.

Perencanaan harus dilakukan untuk mencapai target. Namun kekurangan perencanaan itu minim sosialnya. Tapi  bila cuma pakai politik saja maka kegiatan interaksi majemuk banyak orang ini akan sulit diarahkan untuk mencapai target. Bayangkan saja setiap orang menyampaikan targetnya masing masing yang harus dilayani satu persatu.

Between Planning & Politics.

Maka jurang antara keduanya dijembatani dengan alat Analisa Kebijakan. DPR legislatif terdiri dari ragam perwakilan umat rakyat menjadi wadah interaksi mewakili umat suatu negara. Semua warna kepentingan umat diserap digodok diolah dibentuk dan seterusnya menjadi kategori prioritas yang akan diajukan kepada eksekutif atau aparatur sipil pelaksana. Persiapan analisa kebijakan itu mencakup proses DPR bersama Pemerintah mengagendakan banyak tahap rapat sidang dan lain-lain. Semuanya itu untuk mengawinkan politik dan perencanaan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x