Pendahuluan
Awal kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan politik internasional yang saat itu sedang memasuki babak awal Perang Dingin di era tahun 1960-an. Dengan kondisi domestik Indonesia, sebagai sebuah negara yang baru berdiri, negara ini kemudian mencoba mencari sosok atau membangun profilnye dalam dunia internasional. Tulisan ini akan memaparkan makna bebas aktif dan kajian politik luar negeri dsebagai sumber kajian.
A. Makna Bebas Aktif
Makna bebas aktif muncul dari perkataan muhammad hatta pada saat perang dingin berlangsung. Beliau memandang Indonesia harus mempunyai sebuah kebijakan luar negeri untuk meredam konstelasi politik internasional pada saat itu agar terlepas dari intervensi-intervensi dari negara-negara yang mendominasi Perang Dingin.
Dengan kondisi domestik Indonesia, sebagai sebuah negara yang baru berdiri, negara ini kemudian mencoba mencari sosok atau membangun profilnye dalam dunia internasional. Kondisi ekonomi yang relatif lemah namun memiliki semangat patriotisme yang besar membuat pemerintah Indonesia harus menentukan arah kebijakannya diluar negeri untuk membangun citra Indonesia. Mohammad Hatta mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia bagaikan “mendayung diantara dua karang”.
Artinya,politik luar negeri Indonesia berada pada posisi yang netral diantara dua kekuatan besar dunia (Amerika Serikat dan Uni Soviet). Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Soekarno cenderung mendekati kelompok sosialis China. Sebenarnya kebijakan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pertentangan ideologi yang sedang berkembang saat itu, namun lebih diwarnai oleh semangat menentang kolonialisme yang masih berlangsung di beberapa negara di Asia dan Afrika.
Sebenarnya kebijakan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pertentangan ideologi yang sedang berkembang saat itu, namun lebih diwarnai oleh semangat menentang kolonialisme yang masih berlangsung di beberapa negara di Asia dan Afrika. Dan kebetulan, negara-negara yang melakukan praktik kolonialisme adalah negara-negara Barat yang pada umumnya adalah negara-negara kapitalis. Sedangkan negara-negara yang mengalami penjajahan Barat memiliki pemikiran dan penentangan yang serupa dengan ide-ide yang diusung oleh negara-negara Sosialis.
Dari bacaan diatas dapat dismpulkan bahwa prinsip diplomasi Indonesia sama dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yakni “Bebas Aktif” dengan kata lain “Bebas”, berarti bebas memilih blok manapun dan mengikuti perhelatan internasional manapun serta “Aktif”, berarti aktif dalam dunia Internasional dan aktif dalam mengikuti perhelatan Internasional manapun.
B. Polugri Sebagai Sumber Kajian
Politik luar negeri suatu negara merupakan refleksi dari politik dalam negeri dari sebuah negara tersebut. Politik luar negeri merupakan sebuah kepentingan nasional dalam negeri untuk dipenuhi, dan unutk memenuhi kepentingan tersebut sebuah negara harus masuk dalam sistem internasional untuk berhubungan dengan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada suatu negara dapat hidup atau bertahan tanpa menjalin hubungan dengan negara lain. Dan untuk mengatur hubungan tersebut diperlukan sebuah jebijakan luar negeri atau politik luar negeri.
Kebijakan atau politik luar negeri dari suatu negara dipengaruhi oleh kepentingan, sistem internasional, dan pola interaksi suatu negara dalam menjalani hubungan luar negerinya. Berikut dapat dilihat contoh dari kebijakan atau politik luar negeri indonesia : Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orla cenderung bersifat hard profile. Hal ini didasarkan pada pola interaksi dan hubungan luar negeri yang dibangun pada masa Soekarno. Soekarno secara tegas dan jelas melakukan penentangan terhadap bentuk-bentuk penjajahan yang dilakukan oleh Barat dan berhasil menggalang persatuan diantara negara-negara terjajah dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Kritikan-kritikan tajam yang dilontarkan oleh Soekarno kepada negara-negara Barat serta beberapa kampanye besarnya seperti “Ganyang Malaysia” merupakan buah dari pemikirannya yang ingin menempatkan Indonesia dalam posisi strategis, sebagai wakil dari negara-negara bekas jajahan Barat.
Selain itu, secara jelas juga dalam kebijakan Poros Jakarta-Peking, Indonesia menunjukkan posisinya dalam persahabatan dunia yang lebih kepada perasaan senasib sebagai negara penentang kolonialisme, dan di sisi lain berada pada posisi yang berseberangan dengan Barat, meskipun Indonesia tidak terlibat dalam persekutuan bersama dengan Uni Soviet. Kampanye Anti Nekolim dan gagasan tentang Nefos (New Emerging Forces) dan Oldefos (Old Established Forces) juga merupakan sebuah profil yang dibangun Indonesia saat itu dalam menentukan posisinya di dunia internasional. Yang lebih besar lagi, ketegasan yang dibangun oleh Soekarno dalam politik luar negeri Indonesia adalah ketika memutuskan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Jika pada masa Orla, profil kebijakan luar negeri Indonesia cenderung bersifat hard profile dengan pendekatan yang keras, hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru (Orba). Pemerintahan Orba cenderung menerapkan kebijakan luar negeri Indonesia yang berubah 180 derajad dari pendahulunya yaitu pendekatan yang lebih bersifat low profile. Pendekatan low profile dilakukan oleh Soeharto dengan melakukan pendekatan yang lebih lunak dan terkesan bersahabat dalam hubungannya dengan luar negeri. Salah satu contoh adalah pendekatannya terhadap negara-negara di Asia Tenggara yang merupakan ring terdekat secara geo politik dan geo ekonomi serta dianggap sebagai potensi utama peluang dan ancaman bagi Indonesia. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan usulan tentang pembangunan sebuah hubungan persahabatan diantara negara-negara di Asia Tenggara dalam sebuah forum kerjasama bernama ASEAN.
Memasuki Reformasi dengan proses demokratisasi jika pada dua rezim, Orba dan Orla, kebijakan luar negeri Indonesia lebih kepada hard and low profile, kebijakan luar negeri Indonesia dalam masa reformasi ini (setidaknya pada masa-masa awal) lebih bersifat no profile. No profile disini lebih diartikan kepada pilihan kebijakan yang cenderung tidak jelas dan berubah-ubah terutama diambil pada masa-masa awal pemerintahan era reformasi.
