Mohon tunggu...
Wardanto
Wardanto Mohon Tunggu... Menulis untuk berbagi

Membaca, mencatat, mengunggah untuk semua

Selanjutnya

Tutup

Politik

Antisipasi 22 Mei 2019

13 Mei 2019   12:40 Diperbarui: 13 Mei 2019   12:45 0 1 0 Mohon Tunggu...
Antisipasi 22 Mei 2019
Foto: kompas.com

Semakin ke sini, semakin jelas bahwa Jokowi-Maruf akan menjadi presiden-wapres terpilih secara legitimate. Kendati demikian, belum ada indikasi adanya pernyataan selamat dari Paslon 02. Padahal semua parpol pendukung kubu 02 tidak ada yang protes dengan hasil perhitungan suara pemilu yang sudah selesai dilakukan. Hanya di beberapa daerah saja wakil Partai Gerindra menolak tanda tangan hasil rekapitulasi suara.

Masih terbayang dengan jelas berbagai upaya telah dilakukan untuk membuat KPU gagal menentukan capres/cawapres terpilih, seperti menuduh ada kecurangan saat perhitungan suara, memersoalkan kehandalan komputer KPU, dan mempolitisasi banyaknya petugas KPPS yang gugur. Belakangan muncul tuduhan bahwa ASN telah dikerahkan untuk memenangkan Paslon 01.

Dengan berbagai tuduhan itu maka mereka memunyai alasan untuk mengerahkan massa jika KPU tetap meneruskan proses perhitungan suara. Pengerahan massa seperti yang terjadi di depan kantor Bawaslu pada Jumat 9 Mei lalu berlindung dibalik hak kebebasan bersuara yang dijamin konstitusi. Kita tidak tahu apakah people power akan digalang dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi untuk menghalangi KPU mengumumkan hasil Pilpres pada 22 Mei 2019.

Ada blessing in disguise ketika tersebar video adanya orang yang bersumpah akan memenggal kepala Jokowi pada unjuk rasa Jumat lalu. Polisi berhasil menangkap pemuda tersebut dan kini kasusnya sedang diproses secara hukum. Hikmah peristiwa ini adalah bahwa masyarakat mengutuk perbuatan pelaku. Tidak pantas seorang presiden diancam atas dasar tuduhan sepihak bahwa pemilu telah dilakukan dengan curang.

Publik pun jadi tahu bahwa polisi cukup tegas dan sigap menghadapi ulah orang yang bisa membuat onar. Bisa dibayangkan jika anak muda itu tidak tertangkap bisa jadi akan muncul pemuda-pemuda lain yang akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih heroik pada acara-acara serupa.

Berikutnya muncul pertanyaan apa yang menyebabkan pemuda itu nekad mengancam Jokowi yang dipilih oleh jutaan penduduk Indonesia dalam Pilpres sekarang ini. Tidak susah sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini. Lihat saja apa yang disebarkan di media sosial dan di ruang-ruang publik.

Perasaan ketidaksenangan terhadap kemenangan/keterpilihan Jokowi masih terus bermunculan, dengan berbagai bumbu argumentasi. Intinya Paslon 01 harus kalah, jika tidak bisa dilakukan dengan mempermasalahkan kecurangan pemilu sesuai peraturan, dengan cara-cara lain pun bisa dilakukan.

Prabowo sendiri diyakini tidak akan melakukan pengerahan massa, melainkan  akan membawa masalah kecurangan pemilu ke MK seperti yang dilakukan pada Pilpres 2014, namun sekarang dengan bukti-bukti yang lebih lengkap, yang masih terus dikumpulkan. Hanya sekelompok pendukung Prabowo yang bisa jadi akan mengerahkan massa dalam jumlah besar untuk menggagalkan proses penetapan hasil pemilu, khususnya pilpres.

KPU akan menjadi target utama dalam upaya itu. Karena itu KPU perlu dilindungi dari upaya inkonstitusional tersebut. Keamanan komisioner KPU, perangkat keras dan lunak komputer, dan data-data yang terkumpul harus dilindungi secara maksimal. Sistem pengamanan KPU harus cukup canggih, termasuk mencegah pengrusakan komputer penghitungan suara dengan tindakan extraordinary.

Kita tidak ingin kekacauan terjadi pada hari Rabu, 22 Mei 2019 dan hari-hari seterusnya. Sebagai warga negara, kita tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah sekelompok orang ingin mendelegitimasi KPU dan mendiskualifikasi paslon begitu saja.

Maka kita hanya bisa berharap agar aparat keamanan akan siap dengan peralatan pengendalian huru hara, lengkap dengan pasukan bersorban dan pengeras suara untuk melantunkan ayat-ayat suci dan shalawat Nabi guna mendinginkan hati yang panas.

Tentunya kita berharap agar pada 22 Mei nanti tidak terjadi pengerahan massa yang berlebihan. Mereka yang tidak puas dengan keputusan KPU cukup membuat pernyataan bahwa mereka menolak hasil pemilu dan akan membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi. Ini akan membuat rakyat bersimpati dan mungkin akan memilih calon mereka pada pilpres berikutnya. ***