Mohon tunggu...
Wardanto
Wardanto Mohon Tunggu... Menulis untuk berbagi

Membaca, mencatat, mengunggah untuk semua

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Tak Perlu Gerah dengan Hasil Ijtima Ulama 3

3 Mei 2019   06:25 Diperbarui: 3 Mei 2019   06:33 0 3 1 Mohon Tunggu...
Tak Perlu Gerah dengan Hasil Ijtima Ulama 3
Kurio.com

Ijtima' Ulama 3 baru saja mengeluarkan 5 rekomendasi tentang Pilpres 2019. Intinya para ulama yang mendukung Paslon Prabowo-Sandi tersebut ingin agar kecurangan yang terjadi pada saat pencoblosan dan ketika perhitungan suara dilakukan, diselesaikan terlebih dahulu. 

Sebelum itu dilakukan, mereka ingin agar perhitungan suara dihentikan dulu. QUntuk itu Ijtima' Ulama 3 meminta BPN untuk menyampaikan bukti-bukti tentang kecurangan Pilpres 2019 kepada Bawaslu.

Mengapa para ulama itu mengeluarkan rekomendasi demikian karena dari informasi yang mereka terima, di berbagai daerah telah terjadi banyak terjadi kecurangan, yang disebut sebagai terstruktur, masif, dan sistematis. Mereka ingin agar Pilpres 2019 berlangsung secara jujur dan adil.


Bagaimana hasil Ijtima' Ulama 3 ini?
Hari-hari ini BPN telah mendatangi Bawaslu dengan membawa bukti-bukti kecurangan saat pemungutan suara dan saat perhitungannya. TKN kita harap juga melaporkan segala kecurangan yang terjadi disertai bukti-buktinya.

Bawaslu tentunya perlu waktu untuk membahas laporan kecurangan yang diterima. Hasilnya akan diserahkan kepada KPU untuk ditindaklanjuti, tentunya ada diskusi terlebih dahulu.

Sementara itu KPU akan jalan terus dengan proses perhitungan suara secara manual. Dalam beberapa hari ke depan, rekapitulasi suara di semua kabupaten/kota sudah selesai, dan rekapitulasi suara tingkat provinsi dimulai.

Tahap terakhir adalah rekapitulasi suara tingkat nasional. Tahap ini tidak memerlukan waktu yang lama sepanjang semua propinsi sudah selesai dengan rekapitulasi suara daerah masing-masing.

Dalam menjalankan semua tahapan ini, KPU tidak bisa ditekan oleh pihak manapun. KPU tidak bisa memberhentikan proses perhitungan suara lantaran harus menunggu Bawaslu yang sedang menyelidiki dugaan terjadinya kecurangan.

Kesabaran semua pihak diperlukan untuk menunggu hasil perhitungan suara yang dilakukan secara manual dan berjenjang dari TPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi hingga KPU pusat.

Publikasi  Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang merekapitulasi angka-angka dari fotocopy formulir C1 yang dikirim ke KPU tidak perlu dipersoalkan karena tidak akan memengaruhi hasil perhitungan manual.  Gunanya untuk memenuhi keingintahuan publik tentang hasil Pilpres dan Pileg.

Jadi hitung cepat, situng dan perhitungan manual berjenjang bukanlah tahapan untuk memanipulasi hasil Pilpres dan Pileg seperti yang dituduhkan beberapa pihak.

Jika sudah menggunakan e-voting, maka hasil pemilu dapat langsung diketahui hanya dalam hitungan beberapa puluh menit setelah waktu pencoblosan selesai.

Perubahan angka situng seperti yang ditunggu-tunggu pasti terjadi pada waktunya, jika C1 yang diinput KPU semakin mendekati 100%.

Bagaimana jika ada pihak-pihak yang mempersoalkan cara kerja KPU dan Bawaslu? Inipun sudah ada aturannya, yaitu dengan melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga inilah yang nanti harus kerja keras jika ada laporan tentang kasus memihaknya Bawaslu dan/atau KPU, misalnya.

Peristiwa penting terakhir adalah penentuan presiden dan anggota DPR, DPRD, dan DPD 'terpilih' (sering disebutkan secara salah sebagai 'pemenang') yang dilakukan oleh KPU tanggal 22 Mei 2019.

Disini ketidakpuasan terhadap keputusan KPU biasanya muncul, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014. Solusinya adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keputusan KPU tersebut segera melaporkan kasusnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, MK akan melakukan sidang-sidang penyelesaian sengketa.
Keputusan MK bisa beberapa macam, antara lain pemungutan suara ulang di daerah-daerah atau TPS-TPS tertentu, atau proses perhitungan suara di tingkat kabupaten/kota diulang kembali, dsb. Jika tidak ada masalah lagi, maka keputusan MK menjadi final dan mengikat.

Jelas bahwa masalah kecurangan dalam Pilpres dapat diselesaikan dengan undang-undang dan kelembagaan yang ada. Sengketa Pemilu sudah sering terjadi, dan terbukti selalu ada jalan keluar selama ini.

Tidak perlu melakukan tekanan-tekanan, misalnya dengan melakukan demonstrasi menggunakan kekuatan massa (people power).  Hal ini tidak efektif, karena harus berhadapan dengan aparat negara, yang tentunya didukung oleh mayoritas warga negara yang ingin bermasyarakat secara akrab dan damai kembali.

Jadi hasil Ijtima' Ulama 3 tidak perlu dikhawatirkan akan membuat kondisi kehidupan bangsa yang sedang dalam proses rekonsiliasi ini menjadi tercabik kembali. Harapan Ijtima' Ulama 3 sama dengan harapan pihak-pihak lain, yaitu pemilu yang jurdil.

Adapun keluarnya rekomendasi itu agaknya terjadi akibat persaingan yang terlalu tajam, laksana hidup dan mati, diantara kedua kubu selama kampanye Pilpres 2019 berlangsung.

Ke depan, hendaknya para pekerja partai dan tokoh masyarakat tidak mengeluarkan pernyataan yang bombastis. Tujuannya untuk meningkatkan semangat dan kekompakan sesama pendukung paslon, namun dapat ditangkap sebagai seruan yang bermaksud menantang pihak lain, maka reaksinya pun menjadi lebih bombastis.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x