Menanggapi hasil survei internal BPNnya Prabowo yang menyatakan menang melawan kubu petahana, JK mengatakan, ""Namanya juga internal, mau 100 persen kek. Kenapa enggak sekalian saja." Sedangkan kubu Prabowo menganggap bahwa banyak lembaga survei, khususnya yang memenangkan pihak Jokowi, merupakan lembaga survei bayaran.
Dari pihak kubu Jokowi, ketika litbang KOMPAS Â mengumumkan hasil surveinya akhir akhir ini berasumsi kalau litbang kompas tidak netral. "Patut diduga (hasil survei) berdasarkan pesanan, karena selama ini Kompas sering berat sebelah dalam pemberitaan dan cenderung memberi angin kepada Prabowo-Sandi," ujar Inas N Zubir sebagai anggota TKN.
Sejak tahun 2014, sejak kesalahan fatal yang terjadi berkaitan dengan hasil survei hitung cepat versi TV ONE yang memenangkan Prabowo dan ternyata kalah, sebenarnya sudah ada permintaan kerasa supaya lembaga lembaga survei diaudit. Kenapa sekarang, 5 tahun kemudian riuh gemuruh ketidakjelasan lembaga survei itu terjadi lagi? Sebegitu tertutupkah namanya lembaga survei ini?
"Sebaiknya dia [lembaga survei] mengumumkan bahwa dia bukan lembaga survei independen, tetapi dia lembaga survei yang bekerja untuk kandidat. Karena, kan, kemudian tiba-tiba lembaga survei ini dibayar semua oleh kandidat tertentu, akhirnya punya core, begitu," ujar Fahri Hamzah beberapa waktu lalu.
Bahwa mereka dibayar oleh pihak tertentu ya, mungkin saja. Tapi ini masih permukaan. Jauh lebih penting dari itu adalah audit metodologi. Karena bagaimanapun, survei merupakan kerja 'ilmiah' yang semestinya menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas. Jujur memang bisa saja menyampaikan hasilnya dalam sudut pandang yang berbeda dengan mengabaikan sisi yang lain. Menyembunyikan bisa saja berbohong bisa saja tidak. Di sinilah kemudian pentingnya audit.
Dalam sebuah kesempatan saya juga sempat berbincang dengan J. Kristiadi dari CSIS. Masyarakat semestinya jangan terlalu bingung dengan adanya pemaparan hasil hasil lembaga survei. Ada lembaga lembaga survei yang bisa dipercaya. Bagaimana cirinya lembaga survei layak dipercaya? mau diaudit. kata beliau.
Audit lembaga survei memang diperlukan untuk melihat objectivitas metodologi surveinya. Kalau itu memang diperuntukkan bagi publik lepas dari apapun tujuannya. Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk berpesan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap lembaga survei yang abal-abal.
"Gampang men-detect abal-abal, lihat apakah orang-orang yang terlibat di situ ada academic background yang memadai," Kata Hamdi Muluk dalam sebuah diskusi. Pada tahun 2014 silam, Persepi memanggil lembaga survei yang diduga bermasalah. Dalam sidang etik Persepi menanyakan soal metodologi dan juga lainnya. Hasilnya, beberapa lembaga survei yang waktu itu diacu oleh kubu Prabowo Hatta ketahuan bermasalah.
Bagaimana dengan sekarang? Semestinya, atau seyogyanya, audit lembaga survei sudah terlebih dahulu dibuat sebelum menyampaikan hasil surveinya kepada publik. Bayangkan, jangankan masyarakat umum yang awam, elitenya saja tidak bisa ambil sikap apapun berkaitan dengan munculnya berbagai perbedaan dalam hasil survei lembaga lembaga tersebut. Paling pol, hanya saling tuduh dan saling klaim. Kenapa tidak langsung datang ke tempat auditnya? seberapa besar hasil surveinya bisa dipertanggungjawabkan.
Kita seperti sedang disuapi informasi yang jelas tapi juga tidak jelas. Jelas di permukaan tapi tidak jelas bagaimana isinya. Bahkan, kalau dilihat dengan agak jauh cara pandangnya, dengan cara membanding bandingkan hasil survei, sepertinya di permukaanpun menjadi tidak jelas.
