Sepak Terjang BPK sebagai Pilar Pengawal Pembangunan Infrastruktur Sungai di Papua

Warga Papua patut berbahagia karena pemerintah pusat punya perhatian khusus kepada wara di Ujung Timur Indonesia ini. Berbagai pembangunan infrastruktur yang menelan dana yang besar dilakukan mulai dari pembangunan jalan Trans Papua, Palapa Ring, infrastruktur pendukung tol laut hingga tol udara. 

Pembangunan yang saling terintegrasi ini diprediksi punya manfaat besar kedepannya. Ini merupakan wujud keseriusan pemerintahan Jokowi-JK membangun Indonesia Timur khususnya Papua yang sudah termaktub dalam konsep Nawacitanya dimana salah satu programnya adalah mendorong pembangunan yang merata di luar Pulau Jawa. 

Hal ini semata-mata bertujuan untuk mengurangi ketimpangan atau disparitas antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Memantau Hasil Pengerukan Bersama BPK (Dokumentasi Pribadi)

Sekadar informasi bahwa daerah yang saya huni sekarang didominasi oleh sungai. Jika kita coba telisik lebih jauh menggunakan Google Earth, terlihat jelas bahwa mayoritas daerahnya adalah daerah aliran Sungai (DAS). 

Selain itu, berdasarkan dari Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, diketahui  bahwa ada sekitar 94  DAS. Hal ini berarti bahwa moda transportasi sungai menjadi salah satu moda angkutan andalan masyarakat di sini menuju ke daerah pedalaman.

Menikmati Perjalanan Bersama Anggota BPK Provinsi Papua

Hasil Pengerukan Sungai (Dokumentasi Pribadi)

Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan bersama salah satu auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua meninjau kegiatan yang punya keterkaitan dengan bagian pendukung infrastruktur Tol Laut di Tanah Papua yaitu pembangunan infrastruktur sungai. Saya bersama rekan-rekan dari instansiku menemani Beliau memantau hasil pelaksanaan pekerjaan ini.

Pengerukan sungai/kali ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari mata pencaharian menangkap ikan, mencari kepiting, dan hasil sungai-laut lainnya. 

Dirasa ada banyak dampak positif yang dirasakan dari pekerjaan ini. Warga tak menggantungkan waktu perjalanannya lagi berdasarkan pasang surut air, tapi bisa berlayar kapanpun mereka mau. Selain itu memperpendek jarak yang pada akhirnya bisa mengefisienkan waktu berlayar, menghemat pengeluaran bahan bakar yang pada akhirnya bisa menekan biaya transportasi warga ke wilayah pesisir.

Keberadaan BPK tak boleh dipandang sebelah mata karena kehadirannya  sebagai pilar pengawal harta negara yang memastikan semua pekerjaan sesuai dengan rencana termasuk pekerjaan normalisasi sungai ini. 

Mereka melakukan pemeriksaan secara cermat, teliti, dan sistematis dalam menganalisis dan mengevaluasi secara independen, objektif dan profesional mengenai pengolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara yang digelontorkan untuk membangun Papua (Link Sumber)