Mempertanyakan Implementasi Kartu Prakerja di Masa Pandemi

Saya tidak ingin masuk pada ranah mengapa proyek ini harus ke Ruangguru seperti yang belakangan ramai dibahas. Saya ingin fokus kepada implementasi kebijakan yang tidak selaras dengan semangatnya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Mengapa demikian? Karena momentumnya tidak tepat. Lantas bagaimana penjelasannya? Berikut penulis uraikan anomali logika kebijakan dari program tersebut.

Alokasi dan distribusi kebijakan melalui program kartu prakerja dimaksudkan untuk fokus pada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan, terlebih di tengah pandemi ini telah terjadi depresi ekonomi dalam segala aspek.

Maka, masyarakat yang belum memiliki pekerjaan perlu dilatih agar terjadi perpindahan pengetahuan dan keterampilan, sehingga masyarakat lebih berdaya terhadap diri mereka sendiri. Dari benih inilah muncul titik terang perbaikan kesejahteraan masyarakat, begitulah semangatnya.

Beberapa perusahaan mitra kartu prakerja, termasuk Ruangguru, dituntut untuk menyediakan konten kreatif guna mengajari masyarakat para pencari kerja sesuai dengan minat dan keahliannya. 

Bahasa sederhananya adalah masyarakat mengambil jasa kursus di platform yang tersedia dan pemerintah telah menyubsidi pembiayaannya yang tentunya tidak sedikit, meskipun di tengah pandemi sekalipun.

Etape selanjutnya, sebut saja bahwa masyarakat telah mendapatkan tranformasi ilmu dan keterampilan dari proses kursus tersebut. Pertanyaannya, mau kerja di mana bapak ibu sekalian setelah itu?

Ada yang sudah bekerja saja di-PHK kok. Pandemi ini telah membuat berbagai perusahaan gulung tikar, terjadi PHK pada ribuan buruh, dan dipastikan akan terus bertambah sampai titik puncaknya nanti. Dunia pun menjadi depresi.

Jikapun kartu prakerja dimaksudkan agar kita semuanya bisa mandiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bukankah usaha-usaha yang sudah ada saja selama ini juga telah gulung tikar?

Siapa konsumennya di tengah daya beli masyarakat yang menurun dan ekonomi anjlok ini? Lalu mau buat usaha seperti apa di tengah ketidakpastian perputaran social trust saat ini. 

Jujur, saya bingung dengan formulasi kebijakan yang satu ini, belum lagi jika kita mau mengkritik betapa mahalnya pembiayaan proyek tersebut di tengah masyarakat memiliki alternatif strategi yang justru gratis dan lebih baik, misalnya polarisasi YouTube yang bebas akses.