Mohon tunggu...
Heri Kurniawansyah
Heri Kurniawansyah Mohon Tunggu... Administrasi - Pemimpi

Traveling

Selanjutnya

Tutup

Money

Omnibus Law, Indikator Masifnya Oligarki atau Perbaikan Iklim Investasi?

21 Februari 2020   09:53 Diperbarui: 21 Februari 2020   09:52 277
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gambar: @tonimalakian

Oligarki dan peningkatan iklim investasi adalah dua hal yang sungguh berbeda namun sangat bertautan satu sama lain manakala intervensi pemerintah menjadi sangat rendah dalam sistem evaluasi dan pengawasan kebijakan publik.

Pertumbuhan ekonomi yang hanya berkisar hanya 5,02 % saja menjadikan isu kebijakan Omnibus Law itu semakin seksi. Analisis kebijakan yang dilakukan ternyata merujuk kepada karakter kebijakan yang bersifat fragmen, sehingga praktek kebijakan menjadi tidak ramah terhadap investasi. Maka dibuatlah kebijakan yang lebih sederhana melalui penggabungan kebijakan yang masih dalam satu domain.

Secara teoritis, hal tersebut sebenarnya memiliki implikasi yang bagus dalam rangka memudahkan setiap urusan publik menjadi lebih sederhana. Menurut penulis, disisi lain Omnibus Law juga sangat berpotensi memunculkan oligarki ditengah isu intoleransi, sehingga isu eksistensi oligarki menjadi semakin mudah berkembang, terlebih didukung oleh modifikasi kebijakan melalui apa yang disebut Omnibus Law.

Coba perhatikan, dengan sistem administrasi negara dan birokrasi yang rigid dan rumit seperti ini saja, oligarki itu tumbuh subur serta mampu mempengaruhi sistem politik yang kita anut saat ini, akibatnya perhelatan politik dari masa ke masa menjadi pertaruhan para pemodal dengan kepentingannya masing-masing melalui sistem barter antara "kemenangan politik yang didukung oleh pemodal dengan peluang kebijakan untuk mempermudah bisnis para pelaku oligarki".

Jika demikian adanya, apalagi jika Omnibus Law itu diterapkan dalam domain-domain tertentu, maka oligarki semakin menjamur dengan akulturasi kekuasaan yang semakin masif nantinya. Pantai-pantai, pulau-pulau, dan hutan-hutan kita sudah banyak dikuasai oleh mereka, lalu apakah tidak semakin habis jika Omnibus Law itu mulai diberlakukan tanpa sistem pengawasan yang kuat?

Belum lagi munculnya kong kalikong dan pungli para elit untuk memperkaya diri sendiri melalui peluang ini. Inilah yang menjadi kekhawatiran utamanya. Pada posisi ini, pemerintah sebaiknya tidak lagi berpangku tangan dengan melakukan aktivitas yang apatis saja, jika tidak ingin negeri ini habis dikuasai oleh oligarki, hati-hati.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun