Narasi Gamangnya Pembangunan Birokrasi di Indonesia

"Maka ada skala priotitas yang bisa dilakukan dalam melakukan reformasi birokrasi menuju good governance, yaitu dengan melakukan public service reform (reformasi pelayanan publik)." 

Posisi Birokrasi 

Paradigma birokrasi dari masa ke masa akan terus mengalami pergeseran menuju kearah pilihan jaman manusia itu sendiri. Pergeseran tersebut telah terjadi dari jaman klasik menuju post modern. 

Dalam paradigma klasik menjustifikasi pemikiran Wilson (1887) dengan dikotomi politik dan administrasi, Taylor (1911) dengan prinsip manajemen profesional dan semangat bisnis dalam birokrasi, dan Max Weber (1920) dengan pemikiran institusi/birokrasi yang rasional. 

Seiring dengan berlalunya jaman, pemikiran tersebut pun mendapat kritikan yang tajam dari ilmuwan dan akademisi di era setelah Old Public Administration (OPA).

Dengan keyakinan yang tinggi, ketiga tokoh itu mengklaim bahwa cara kami-lah yang terbaik dalam menyelesaikan masalah publik terutama perihal pelayanan publik. Max Weber adalah tokoh yang paling fenomenal dalam memperkenalkan birokrasi yang rasional sebagai solusi permasalah publik.

"Pengalaman Reagen Membantah Birokrasi Rasional Weber"

Ketika presiden Reagan memimpin birokrasi di Amerika, Reagen mulai banyak mengeluh terhadap praktek birokrasi yang sebelumnya dikatakan sebagai model institusi yang paling rasional.

Faktanya bahwa birokrasi itu memiliki banyak masalah, pelayanan publik begitu rigid dan bertele-tele, penuh KKN, dan penuh red-tape (Keban, 2014). Sehingga Reagen dengan lantang mengatakan bahwa "Beaucracy is not a solution for our problem, but Beaucracy is problem". 

Reagen justru menganggap bahwa birokrasi itu sendiri adalah masalahnya. Ragamnya masalah birokrasi dari Weber (Weber's Fallacy) memunculkan model baru dengan mengadopsi semangat bisnis/swasta dalam praktek birokrasi yang digawangi oleh Osborn (1992) dengan sebutan paradigma New Public Management (NPM), dengan prinsip Reinventing Government.