Mahar Partai: Politik Pasar Terbuka dan Pembangunan Birokrasi

Menjelang pilkada serentak ini, para bakal calon kepala daerah mulai move dari partai satu ke partai lain guna mendapatkan dukungan atau kendaraan politik yang bermahar itu, inilah yang disebut dengan tirani modal. 

Itu artinya partai politik saat ini telah memasuki masa panennya. Setiap perhelatan kontestasi politik mulai dari pusat sampai ke daerah sebenarnya adalah ladang panen bagi partai politik. Selain memiliki kekuasaan, inilah salah satu determinan mengapa banyak orang rela mati-matian mengejar posisi sebagai ketua partai.

Mengulik sedikit tentang bagaimana analisis tirani modal ini mulai masuk ke ranah politik pasca reformasi, bahwa tepatnya ketika negeri ini mengalami masa transisi sistem, mahar itu memang tidak begitu menggeliat, sebab situasi politik negeri ini tidak begitu menentu. Namun ketika memasuki pemilu 2009, transaksi rupiah adalah prasyarat seorang calon agar mendapatkan dukungan partai politik. Kejadian itu semakin dikemas secara apik di pemilu-pemilu berikutnya, terutama di level politik daerah. 

Di Pilkada ini, Kabupaten Sumbawa adalah salah satu daerah yang sudah mulai secara terbuka berbicara tentang mahar politik, suka tidak suka, begitulah peristiwa politik yang dianggap sah di negeri pengagum demokrasi ini. Dengan kata lain, jika tidak punya uang, jangan berharap bisa menjadi calon, apalagi menjadi pemenang. Begitulah kira-kira maksudnya.

Jika kita mau menganalisis lebih mendalam, masuknya tirani modal ini sudah terjadi pada saat berlangsungnya kongres, muktamar, musyawarah nasional, atau nama sejenisnya dalam pemilihan ketua dan pengurus sebuah partai politik. 

Bahkan secara spesifik lagi, setidaknya ada 3 jalan masuknya tirani modal dalam politik, yaitu melalui konsolidasi struktur kepengurusan partai politik, proses rekrutmen anggota parpol, dan proses pencalonan legislatif atau kepala daerah (Hamengkubuwono, 2004). Tidak hanya itu, bahkan lembaga survey pun sudah diobok-obok oleh tirani modal untuk kepentingan pihak tertentu.

Lalu apa kaitannya mahar itu dengan reformasi birokrasi?

Jika para calon kontestan terpilih melalui proses ini, maka sudah pasti "modal" akan berbaur bebas dengan "kekuasaan". Fenomena yang demikian sudah pasti akan menghambat proses reformasi birokrasi. Makanya setiap pemimpin yang berkuasa, misinya tentang reformasi birokrasi tidak pernah tercapai.

Tidak heran mengapa berbagai patologi dalam kebijakan pusat maupun daerah terus terjadi, sebab kebijakan itu sudah pasti terkoptasi oleh mereka para pemilik modal. 

Tanpa menuduh pihak tertentu, coba perhatikan, siapa yang berani melarang pembabatan liar yang secara terus-menerus mengambil kayu di hutan kita, siapa yang berani melarang para pengusaha tambang yang secara terus menerus mengambil SDA kita, siapa yang berani melarang para elit partai mengintervensi para kepala daerah yang mereka dukung untuk kepentingan jabatan orang-orang tertentu, siapa yang berani melarang para pengusaha A, B, dan C meksipun harus menghabisi harta berharga di daerah kita. 

Semua itu terjadi karena kuatnya relevansi tirani modal dalam proses politik yang kita jalani. Bagimana mungkin mau melarang jika itu semua sudah menjadi kesepakatan para calon yang akan menang dengan mereka para pemilik modal yang telah membiayai kebutuhan politiknya.