Mohon tunggu...
Heri Prabowo
Heri Prabowo Mohon Tunggu... Sdh 40-an tp masih belajar

lagi belajar jadi penulis

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Pilihan

Target Pajak Tak Tercapai Lagi, Swastakan Saja Kantor Pajak

20 Agustus 2019   13:27 Diperbarui: 23 Agustus 2019   13:14 0 3 1 Mohon Tunggu...
Target Pajak Tak Tercapai Lagi, Swastakan Saja Kantor Pajak
Merdeka.com

Walau tahun anggaran 2019, belum berakhir tapi dapat dipastikan penerimaan pajak tahun ini tidak akan tercapai. Bahkan Menkeu Sri Mukyani memperkirakan Penerimaan Pajak akan meleset Rp. 140 Trilyun pada tahun ini.. Hal ini  diperburuk dengan jatuhnya harga komoditas Indonesia  mulai dari CPO, karet, batu bara hingga minyak bumi. Ini artinya sudah 11 tahun target pajak tak pernah tercapai. 

Sebab target pajak tercapai terakhir pada tahun 2008. Dan bila dilihat kebelakang lagi ternyata penerimaan pajak sejak tahun 2005 ( Ditjen Pajak dipimpin oleh Hadi Poernomo ) juga  tak pernah tercapai. Artinya sudah 15 tahun penerimaan pajak hanya satu kali tercapai. Sejak era Presiden SBY hingga Jokowi. Sejak Kementrian Keuangan dipimpin Sri Mulyani ( 2005 ), berganti Agus Martowardoyo dll dan dipimpin Sri Mulyani lagi. 

Toh penerimaan pajak tak kunjung tercapai. Entah apa ya salah. Padahal Sri Mulyani Menkeu terbaik sedunia.  Padahal Menko Ekuin kini dipegang oleh Darmin Nasution, mantan Dirjen Pajak. Dan Dirjen Pajak kita sekarang PHD lulusan Amerika. Tak diragukan kepintaran mereka semua..

Yang jelas target pajak kita tidak terlalu tinggi jika berpatokan pada rasio pajak kita . Sebab rasio pajak kita tahun ini hanya 11,1 % jauh dibawah negara-negara ASEAN. Apalagi negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang dan Australia yang sering menjadi kiblat dunia perpajakan kita ( banyak pejabat pajak bergelar Master bahkan Doktor dari negara-negara tersebut ). 

Teman saya yang aparat pajak  beralasan rasio pajak kita rendah karena struktur ekonomi kita yang didominasi sektor pertanian dan perkebunan. Tapi alasan itu sulit diterima karena ada negara dengan struktur ekonominya seperti kita seperti Vietnam dan Laos tapi rasio pajaknya bisa diatas 12%. 

Ada juga yang beralasan komponen penghitungan rasio pajak kita tak memasukkan pendapat pajak daerah dan royalty pertambangan seperti di Amerika. Tapi silahkan saja ditambahkan pendapatan tersebut. Rasio pajak kita tetap rendah.

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk meningkatan penerimaan pajak. Dengan dana trilyunan. Dari reformasi birokrasi dengan adanya remunerasi ( kenaikan tunjangan aparat pajak berkali-kali lipat ) yang dijalankan tahun 2007 ( dirintis tahun 2002). Toh penerimaan pajak tak juga membaik. Yang muncul justru skandal rekening jumbo aparat pajak seperti Gayus dkk ditahun 2010-2012. 

Di era Presiden Jokowi terjadi perubahan perhitungan tunjangan aparat pajak. Tunjangan dikaitkan dengan kinerja. Tapi penerimaan pajak tak kunjung membaik. Dari segi kebijakan perpajakan, tahun 2008 pemerintahan meluncurkan sunset Policy. Semacam Tax Amnesty ( pengampunan pajak ) tapi hanya terbatas pada sanksi semata. Lalu di era Presiden Jokowi diluncurkan kebijakan Tax Amnesty untuk PPh dengan penurunan tarif. 

Tapi hasilnya tak sesuai target, Padahal salah satu tujuan tax amnesty adalah  kembalinya aset-aset WNI yang disimpan di luar negeri seperti Singapura dan Hongkong. Bahkan ditengarai Tax Amnesty justru dimanfaatkan sejumlah pejabat negara yang memiliki kekayaan yang tak wajar dengan asal usul tak jelas untuk melegalkan asetnya. 

Sebab dengan tax manesty kekayaan mereka yang selama ini disamarkan jadi legal dan data tax amnesty sesuai UU tak bisa digunakan untuk proses penyidikan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Alhasil tujuan utama tax amnesty yaitu meningkatkan basis perpajakan agar terjadi peningkatan penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya tak tercapai. Sebab pejabat kaya raya bukanlah pengusaha yang bisa memutarkan uangnya untuk bisnis.

Dari segi prasarana, Ditjen Pajak saai ini membangun sistem adminstrasi perpajakan PINTAR yang dianggarkan sebesar Rp. 1,3 trilyun. Harapannya agar kantor pajak mendapat data-data keuangan perusahaan dan WNI sehingga bisa menggali penerimaan pajak. Tapi hasilnya hingga kini belum terlihat nyata.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2