Dampak dari covid ini akan menghentikan banyak unit usaha, bank dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan sangat banyak, apabila tidak ada setrategi pencehagan yang cepat dalam menangani pandemi ini, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan merasa tertekan. Perekonomian Indonesia terganggu akibat pandemi ini juga terjadi pada mekanisme pasar yang melenyapkan ekonomi pedagang.
Pandangan hukum tata negara
Bahwa didalam konsep kesejahteraan, negara berperan aktif dalam mencampuri kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan ini, negara diminta untuk memperluas tanggung jawabnya terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat banyak. Negara harus dan bahkan perlu intervesi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
Dengan intervensi ini berfungsi negara berperan dalam kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas dalam pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus seperti kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan sebagainya. Dengan konsep negara sejahtera akan memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah sebagai penyelanggara pemerintahan yang meliputi fungsi pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, pembangunan, dan perlindungan.
Maka konsekuensi pemerintah diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam kewenangan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintah. Â Â
Salah satu kewenangan Hukum Tata Negara yaitu membuat peraturan perundang-undangan. Untuk memulihkan keadaan atau New Normal membutuhkan sebuah perangkat hukum yang bisa menjamin masyarakat agar bisa hidup dengan nyaman dan aman di tengah pandemi Covid-19.
Untuk membuat peraturan perundang-undangan Hukum Tata Negara ditentukan oleh kewenagan dari pemerintah. Dalam proses penyusunan perundang-undangan tersebut itu harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam, dalam hal ini adalah keadaan New Normal.
Hukum Tata Negara memberikan kewenangan kepada para pembentuk perundang-undangan untuk membuat dan membentuk perundang-undangan yang sesuai dengan keinginannya. Hukum Tata Negara memberikan pemahaman bahwa dalam suatu negara ada kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam pembentukan peraturan perundang-undanga tersebut harus memperhatikan kondisi dan keadaan yang ada di masyarakat.
