Menihilkan Narasi Islamofobia dengan Akal Sehat dan Kebersihan Hati

Narasi Islamofobia muncul berbarengan dengan menguatnya politik identitas berbasis agama tepatnya setelah pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. 

Politik identitas kemudian berlanjut cukup panas di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dan pola yang sama berulang di pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 karena pola tersebut dianggap berhasil menghantarkan pasangan yang mereka usung sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Politik identitas degan sentimen keagamaan yang dipakai dalam panggung politik oleh lawan dari calon petahana memunculkan asumsi di sebagian masyarakat kalau pemerintah bersikap anti Islam sedangkan kelompok oposisi mencitrakan dirinya sebagai pembela Islam. Bak peribahasa jauh panggang dari api, kenyataannya sungguh jauh berbeda. Sampai saat ini tidak ada satu pun kebijakan negara yang anti-Islam.    

Isu Islamofobia tidak bisa dilepaskan dari kristalisasi politik identitas dan politisasi agama yang banyak dimainkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan sentimen dan emosi agama. Islamofobia sengaja diskenariokan untuk menggoyang pemerintahan yang sah. 

Cara-cara ini lazim dipakai oleh kelompok oposisi di sejumlah negara mayoritas muslim. Tidak jarang narasi Islamofobia yang disebar kelompok oposisi konservatif ini berhasil membangkitkan perlawanan publik terhadap pemerintah yang sah. 

Oleh karena itu, penting bagi seluruh komponen bangsa untuk menjernihkan polemik Islamofobia ini. Negara dan masyarakat sipil harus membangun kesadaran di masyarakat bahwa tidak ada kebijakan negara yang anti-Islam.

Sesungguhnya narasi Islamofobia hanyalah "penggorengan" isu belaka, meski berhasil tetaplah menyebabkan kerugian yang amat besar karena taruhannya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu akal sehat dan kebersihan hati merupakan kunci untuk menihilkan segala bentuk "penggorengan" isu yang sudah tak bisa dihindari lagi.

Akal sehat berperan sangat penting untuk menangkal segala bentuk narasi Islamofobia karena dengan akal sehat itulah kita dapat membuktikan bahwa memang tidak mungkin hal tersebut ada di Indonesia.

Dengan akal sehat pula kita dapat berpikir bahwa kebijakan negara menyangkut Islam bertujuan untuk membangun kehidupan beragama sekaligus berbangsa dan bernegara yang harmonis, toleran, dan moderat. 

Upaya pemerintah melawan ekstremisme dan terorisme berjubah agama bukanlah perang melawan umat Islam melainkan untuk melindungi Islam dari eksploitasi dan manipulasi kaum radikal.