Persoalan politik identitas di Indonesia memang masih saja terjadi. Menjelang tahun politik, persoalan politik identitas ini seringkali muncul. Kenapa hal ini terus terjadi? Karena memang persoalan SARA di Indonesia ini masih menjadi hal yang sensitif. Ketika sentiman SARA dimunculkan, biasanya akan dilanjutkan dengan provokasi yang memicu terjadinya amarah. Ketika amarah publik muncul, biasanya akan muncul seseorang atau kelompok yang menjadi penyelamat.
Dalam konteks seperti ini kelompok radikal dan intoleran seringkali melakukannya. Ada saja momentum yang mereka manfaatkan, untuk memunculkan polemik atau kegaduhan. Dan indikator politik identitas jelang pemilu 2024 ini mulai terlihat. Pekan kemarin, ketika salah seorang kelompok mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, muncul sebuah bendera bertuliskan kalimat tauhid mirip bendera HTI, organisasi yang dinyatakan dilarang oleh pemerintah.
Tidak sedikit para calon dan tim suksesnya, menggunakan politik identitas ini untuk mencari simpati atau menjatuhkan lawannya. Dan pilkada atau pilpres tahun-tahun sebelumnya, jelas sejali politik identitas dengan dibalut sentiment agama, digunakan untuk saling menyerang lawan politik. Masyarakat yang tingkat literasnya rendah, tak jarang juga ikut dalam permainan tersebut. Akibatnya, antar sesama bisa saling benci, saling caci, saling provokasi, bahkan saling melakukan tindakan intoleran hanya karena berbeda agama, berbeda pilihan politik, atau perbedaan lainnya.
Politik identitas harus segera disudahi. Mari saling menghargai agar kita bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Tidak ada gunanya mempersoalkan perbedaan yang sejatinya sudah melekat sejak dulu. Tidak perlu saling menebar kebencian, mencari pembenaran, atau yang lainnya. Mari menjadi diri sendiri. Politik jangan dicampur dengan persoalan agama. Masyarakat harus cerdas untuk memilih calon pemimpin di tahun politik ini.
Karakter politik identitas adalah merasa kelompoknya paling benar. Hal ini tidak ada bedanya dengan kelompok radikal, yang juga merasa paling benar. Akibatnya yang dilihat hanyalah kesalahan dan kejelekan. Tidak pernah melihat sisi baik dan positifnya. Padahal, budaya di Indonesia tidak seperti itu. Agama-agama yang ada di Indonesia juga tidak ada yang mengajarkan untuk saling menebar kebencian dan kejelekan.
Politik identitas menjadi preseden buruk buat segalanya. Tidak hanya mengancam demokratisasi yang sudah berjalan, tapi juga mengganggu toleransi, dan persatuan yang selama ini telah terbentuk. Sebagai negara yang penuh dengan keberagaman, hidup berdampingan di Indonesia sebuah keniscayaan. Karena itu, para calon pemimpin negeri yang akan bertarung dalam pilpres 2024 mendatang, diharapkan juga memahami hal ini.
Jika tim suksesnya menggunakan politik identitas untuk mendulang suara, lebih tak usah diizinkan. Karena resikonya sangat mengerikan bagi Indonesia. Untuk mencegah terjadinya politik identitas butuh komitmen semua pihak. Tidak hanya dari calon presiden, tapi juga partai politik punya kontribusi untuk mencegah terjadinya politik identitas. Dari sisi regulasi, pemerintah juga harus melakukan upaya untuk mencegah. Jika semua pihak bersatu mencegah terjadinya politik identitas, secara tidak langsung juga ikut mencegah penyebaran bibit radikal di Indonesia. Salam.
