Tahun Politik, Tahun Saling Menghargai Bukan Saling Mencaci

Sebentar lagi, 171 daerah di Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak. Pesta demokrasi ini dimaksudkan untuk mencari pemimpin daerah yang jujur dan bertanggung jawab. Karena harus mendapatkan pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab, maka proses pencarian dan pemilihannya pun juga harus jujur dan bertanggung jawab. Karena itulah, dalam proses kampanye dan meyakinkan para pemilih, masing-masing pasangan calon dan tim suksesnya, juga harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Harus dilakukan dengan cara santun dan saling menghargai. Tidak boleh dengan cara menebar kebencian, menebar hoax, ataupun memprovokasi masyarakat untuk menjatuhkan pasangan calon.

Tak dipungkiri, tahun politik telah menciptakan berbagai macam kepentingan. Baik itu kepentingan yang sifatnya positif ataupun negatif. Dalam pilkada DKI Jakarta waktu itu, muncul organisasi yang bernama Saracen. Beberapa waktu lalu, muncul kelompok muslim cyber army (MCA). Keduanya sama-sama aktif menebar kebencian ditengah perhelatan politik. 

Kemunculan kedua kelompok ini, tentu tidak bisa diartikan berdiri sendiri. Dan hal ini merupakan salah satu contoh, adanya berbagai kepentingan yang muncul di tahun politik. Persoalannya, kepentingan itu ditujukan untuk hal-hal yang tidak mendidik dan bisa berpotensi memunculkan kebencian.

Kebencian yang diorganisir itulah, yang seharusnya tidak terjadi. Ingat, pilkada bertujuan untuk mencari pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Cara-cara untuk mendulang suara pun, juga harus dilakukan dengan cara jujur dan bertanggung jawab. Hanya dengan cara seperti itulah, para pemimpin yang bisa mengerti kepentingan rakyat akan lahir. 

Namun jika tahun politik ini diisi dengan niat yang tidak baik, maka pemimpin yang lahir pun adalah pemimpin yang tidak baik. Mari kita hilangkan segala bibit kebencian yang ada dalam diri. Mari kita ganti dengan bibit perdamaian, yang bisa menyejukkan semua orang. Melalui bibit perdamaian, segala bentuk kebencian akan sirna dan berganti dengan sikap saling menghargai antar sesama.

Memang, sulit mencari pemimpin yang tulus, jujur dan bertanggung jawab. Kenyataannya, tidak sedikit para kepala daerah yang melakukan korupsi ketika duduk di kursi kekuasaan. Bahkan, di masa kampanye ini, tidak sedikit para calon kepala daerah yang ditahan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK). 

Karena itulah jadilah pemilih yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi. Begitu juga dengan para calon kepala daerah, yang ikut bertarung dalam pilkada serentak mendatang. Harus menjadi paslon yang cerdas, yang mampu menghasilkan program yang berguna bagi masyarakat. Bukan paslon yang memicu terjadinya polemik di masyarakat.

Ingat, Indonesia adalah negara yang demokratis namun menjunjung tinggi semangat Pancasila yang tidak dimiliki negara lain. Dan dalam demokrasi Pancasila, memberi kebebasan setiap individu untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat, namun harus tetap dilakukan secara santun dan tidak melanggar hak orang lain. 

Dan di tahun politik ini, setiap pasangan calon, tim sukses ataupun partai politik, mempunyai hak menyampaikan pendapat dan gagasan. Namun sekali lagi, sepanjang masih menjadi warga negara Indonesia, penyampaian pendapat dan gagasan tidak boleh melanggar hak orang lain. Semoga ini bisa menjadi renungan bersama di tahun politik.