Tolok Ukur Keberhasilan Politik, Ekonomi maupun Pendidikan adalah seberapa Jauh Usaha itu bisa memberikan ruang dan fasilitas bagi pengembangan kepribadian dan kebebasan masyarakat.
Amartya Sen, Ekonom India
Sejak Tahun 1945 Negeri kita memang sudah ‘merdeka’. Gerakan kebangkitan untuk Meraih Kemerdekaan sudah dimulai sejak Tahun 1908 dengan berdirinya Organisasi Budi Utomo. Awal-awal pendirian organisasi Budi Utomo mempunyai tujuan yang sangat mulia yakni untuk memajukan pengajaran dan kebudayaan. Pengajaran yang membudaya sejak awal itu menciptakan berbagai tokoh para pendiri bangsa (the founding father) yang mampu memerdekakan negeri ini.
Di awal-awal Kemerdekaan Tahun 1945 itu kita di hadapkan berbagai persoalan seperti salah satunya Pendidikan. Sebagai bukti, Angka Buta Huruf masyarakat Indonesia mencapai 97 persen (Data Dari Direktur Pendidikan Masyarakat PLS Depdiknas) serta rendahnya kualitas pendidik. Peranan Pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan terus digalakan dari era awal kemerdekaan, era orde baru hingga era reformasi.
Namun masalah yang menyangkut pendidikan itu tak kunjung usai, seperti di tahun 2015 angkat buta huruf yang masih tinggi dan kualitas guru (pendidik) yang masih saja rendah. Yang menjadi sorotan tajam di tahun ini adalah kualitas pendidik. Padahal pendidik yang berada di bawah naungan Institusi Pendidikan merupakan salah satu pilar kesuksesan menjadikan manusia ber-Insan yang Cerdas, Unggul dan Berkarakter.
Di dalam Visi dan Misi Pendidikan kita, bila di lacak akar sejarahnya Justru demi ‘memerdekakan manusia’ agar tidak terjebak dalam terbelenggu kehendak diri yang buta, pongah dan serakah. Namun, ketika pendidik sebagai perantara/pengajarnya saja masih kurangnya penguasaan keilmuannya kemungkinan besar peserta didik sulit di didik menjadi insan yang cerdas, unggul dan berkarakter. Kita semuanya mengetahui bahwa setiap Tahunnya Pendidikan di alokasikan dana 20 % dari APBN. Anggaran yang begitu besar yang di kucurkan dari APBN tidak menghilangkan masalah. Yang masih menjadi pertanyaan mengapa permasalahan Pendidikan di Indonesia tak kunjung usai padahal anggaran yang di kucurkan untuk pendidikan terbilang tinggi.
Pembenahan sistem pendidikan yang sedang di jalankan oleh pemerintah juga harus dilakukan secara baik dan sistematis serta di dukung oleh kalangan masyarakat. Pembenahan Baik dari kurikulum, tenaga pendidik ataupun menyangkut kesejahteraan pendidik harus menyesuaikan kebutuhan sekarang dan kedepannya agar persoalan ini tuntas dan membawa dampak positif bagi pendidikan Indonesia.
Persoalan pendidikan ini harus sudah di rampungkan sebelum di di bukanya MEA (Mayarakat Ekonomi Asean) pada akhir Tahun 2015. Terbukanya MEA akan berdampak besar bagi sistem perekonomian, Sosial, Politik, Budaya ataupun pada Pendidikan. Tangtangan yang paling besar yang akan di hadapi adalah persaingan pekerjaan terutama di bidang pendidikan seperti pendidik. Ketika Indonesia kualitas pendidiknya masih di bawah/rendah di bandingkan pendidik-pendidik yang ada di luar, maka yang paling kita takutkan adalah pendidik kita akan di gantikan oleh pendidik yang berasal dari negara lain.
Tidak hanya kualitas pendidik yang rendah, akhir-akhir ini kita dengar bahwa banyak guru-guru yang menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar menjadi pegawai negeri sipil (PNS) ataupun pegawai Sekolah. Oleh sebab itu Peran penting pembuat kebijakan, pelaksana dan pengawasan haruslah sejalan dalam menuntaskan permasalah Pendidikan kita. Ketika pendidik saja sudah melakukan kecurangan dalam “ijazah palsu” tindakan tegas pemerintah haruslah di berlakukan, karena peserta didik yang akan menjadi korban dan akan berakibat fatal.
