Pilkades Serentak Barometer Kualitas Demokrasi

Pemimpin yang punya kapasitas mengoptimalkan seluruh potensi untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga desa. 

Desa maju, tentu saja kecamatan maju, kabupaten maju, provinsi maju dan Indonesia maju. Jadi efeknya banyak, jika warga benar-benar rasional dalam menentukan pilihan demi legasi masa depan generasi di desa setempat. 

Barometer kualitas demokrasi di Pilkades serentak akan ditentukan bagaimana pola interaksi antara panitia, pemilih, dan kandidat. 

Para stakeholder Pilkades selayaknya memiliki komitmen moril yang sama untuk menghadirkan Pilkades yang berintegritas dan berkualitas. 

Soal integritas itu dimulai dari niat yang kuat untuk bersama menata jalan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Tanpa niat dan komitmen yang kuat, maka Pilkades hanya akan menjadi perstiwa politik yang rutin digelar tetapi kering semangat memperbaiki kualitas demokrasi, kualitas kehidupan warga secara umum. 

Pada gelaran Pilkades serentak kita berharap banyak agar lahir pemilih yang cerdas, yang rasional, yang pro terhadap perubahan demi kemajuan desa setempat.

Mari kita belajar, sekali lagi belajar dari banyaknya pemimpin yang terjaring OTT KPK. Fenomenanya memang bagai gunung es, sedikit yang terlihat. Bisa jadi potensi kepemimpinan yang korup itu lebih besar dari yang muncul kepermukaan. 

Berbagai data menunjukan tingkat permisifitas politik uang di kalangan warga. Indikator Politik Indonesia (2020) menyebutkan 56,8% warga Tangsel permisif terhadap politik uang. 

LIPI (2019) menyebutkan 40% menerima politik uang dari kandidat tetapi tidak mempertimbangkan untuk memilih mereka. Charta Politika (2019) menyebutkan 45,6% warga memaklumi politik uang.

Apa makna dari data tersebut? Betapa praktek politik uang dianggap sebagai hal biasa. Andai saja kita semua memahami betapa bahaya demokrasi elektoral yang dibangun diatas kekuatan relasi transaksional, pasti di Pilkades nanti warga akan berpikir seribu kali untuk menjadi bagian dari politik uang.

Pilkades menjadi harapan besar bagi peningkatan kualitas demokrasi kita. Tengok saja, data yang dirilis oleh The Economist Intelligent Unit yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-64 dan mendapat status sebagai negara Flawed Democracies. Ada demokrasi, tetapi semu. Indikatornya adalah maraknya politik uang dalam pemilu.