Mengelola Badan Adhok Pilkada

Terbentuknya badan adhok yang ideal sebagai penyelenggara pilkada merupakan awal terbentuknya kepercayaan publik. Jika tahapan pembentukan saja sudah cacat administrasi, cacat track record dan celah kekurangan lainnya; jangan berharap publik akan percaya kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Parameternya sangat mudah ditelusuri antara lain melalui tren pemberitaan di media massa setempat. Publik berharap agar kerja penyelenggara Pilkada profesional, tidak berpihak, serta tidak melakukan perbuatan melanggar norma serta etika sebagai penyelenggara pemilu. Para panitia Pilkada ibaratnya wasit dalam sebuah kompetisi. 

Alangkah tidak eloknya jika wasit ikut bermain menggolkan bola untuk pemenangan paslon tertentu. Sungguh sangat tidak elok. Permainan itu pasti melahirkan pemenang dan sebaliknya. Suguhkanlah tontonan yang memberikan tuntunan sebuah kompetisi yang dikawal para wasit profesional. Publik akan legowo menerima hasil pilkada jika arena kompetisi itu berjalan dengan jujur dan adil. 

Tahapan demi tahapan Pilkada harus dijaga marwahnya. Godaan integritas pasti banyak. Ujian profesionalitas juga menghadang. Dan tentu saja nyali profesionalitas itu bisa ciut ketika penyelenggara Pilkada terjebak dalam kepentingan personal dan kelompok. Bisa kepentingan berbentuk materi, jabatan maupun imbalan lainnya dari paslon yang kemungkinan akan mendulang suara terbanyak dari pemilih. Ujian demi ujian itu harus dihadapi dengan kekuatan soliditas yang penuh, taat asas penyelenggara Pemilu dan atas nama panggilan kecintaan terhadap NKRI. Serta selalu ingat akan sumpah/janji saat dilantik. Demi Allah..

 Apa yang akan terjadi jika gagal mengelola berbagai ujian itu? Runtuhnya kepercayaan publik sudah pasti tak terhindarkan. Dan biasanya akan terus berlangsung sampai dengan tahapan penghitungan suara yang diwarnai protes dari saksi. Narasi media setempat pasti akan dipenuhi dengan berita negatif penyelenggara pilkada. Potensi aksi massa yang mendatangi kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota sangat besar, dan ini tentu rawan dari segi keamanan. Jagad maya pun akan dibanjiri dengan sentimen negatif netizen terhadap para wasit.

Terpilihnya paslon yang dihasilkan dari ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan panitia penyelenggara Pilkada merupakan contoh buruk praktek demokrasi elektoral kita. Dengan demikian, pseudo democracy itu tidak melulu soal integritas peserta dan pemilih, bisa juga menyentuh peserta dan penyelenggara. Tak kalah strategis dan mendasar adalah menjaga integritas sebagai Penyelenggara Pilkada. Jangan lacurkan amanah dengan materi atau apapun yang akan membuat reputasi hancur seumur hidup.

Jika itu yang terjadi, terlalu mahal ABPD yang kita alokasikan untuk mendanai Pilkada. Terlalu beresiko bagi keberlanjutan masyarakat yang seharusnya bisa hidup berdampingan, saling menghormati. Terlepas siapapun kandidat yang terpilih. Sekali lagi jika itu yang terjadi, kita hanyalah sekumpulan makhluk hidup yang tak pernah mengambil pelajaran dari peristiwa sebelumnya. Nalar dan akal sehat kita sudah tak tentu arah ketika aspek integritas, netralitas dan profesionalitas dikorbankan hanya demi dan untuk kepentingan sesaat. Tugas kita semua tanpa terkecuali yaitu melahirkan legasi pilkada yang memberi teladan bagi generasi masa depan.

Leadership by Example

Badan adhok yang jumlahnya ratusan ribu personi di sekian banyak TPS memerlukan keteladanan dari pimpinan diatasnya. KPPS akan mencontoh PPS, PPS akan meniru PPK, PPK akan melihat bagaimana KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Buruk contoh yang diperlihatkan, buruk perilaku badan adhok. Semua tentang keteladanan. Pidato dalam banyak sambutan memang diperlukan untuk memperkuat pesan Pilkada Bersih, namun tanpa contoh langsung; ga ada artinya semua itu. Kita mesti berintegritas sejak dalam pikiran. Sekali niat ga lurus, pasti akan buruk lisan dan perilakunya. 

Dalam fungsi manajemen, aspek actuating atau pengarahan yang disepadankan dengan fungsi kepemimpinan; dipandang sangat mendasar dan menentukan keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Menjadi kering kerontang dan tak bermakna ketika fungsi perencanaan dan pengorganisasian sudah dijalankan jika tidak didukung dengan keteladanan dari pimpinan. Kawan-kawan komisioner adalah garda terdepan yang seharusnya memberi contoh yang baik. 

Kepemimpinan itu akan bekerja efektif ketika pemimpin mampu memberi contoh. Pemimpin akan ditiru perilakunya, akan didengar instruksinya ketika pemimpin selaras ucapan dan perbuatan. Jika kepemimpinan tidak berjalan efektif, sungguh malapetaka pilkada sudah di depan mata. Badan adhok itu jumlah SDM nya banyak, maka masing-masing komisioner harus punya jiwa kepemimpinan dan contoh atau teladan yang sama. 

Memimpin dengan contoh adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan nyata adanya bagi terselenggaranya tahapan pilkada serentak 2020.Kita cukup banyak belajar dari berbagai kasus pelanggaran kode etik yang disidang oleh DKPP, kita pun belajar dari berbagai peristiwa politik yang menyertai tahapan pilkada di sejumlah daerah yang berujung pada aksi demo yang masif dan merusak fasilitas publik. Memimpin denan contoh adalah jawaban akan kebutuhan konsolidasi demokrasi yang ajeg di masa depan. Jika tak kita mulai hari ini kapan lagi, jika bukan kita yang memulai, lalu siapa lagi. Belum terlambat untuk berbenah dan memberi contoh.