Mungkin tidak asing jika kita mendengar pemimpin yang mendapatkan gelar Bapak Pembangunan. Sebuah prestasi luar biasa dimana Presiden Indonesia ke-2 berhasil membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih baik dari segi ekonomi, sosial dan politik. Ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah, disaat itu negara sedang mengalami goncangan dari sisi politik dan ekonomi dalam dan luar negeri. Figur Soeharto yang mengantikan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI ke-2 merupakan sosok pemimpin ambisius terarah.
Pembangunan fisik yang akan dilakukan Presiden Soeharto ternyata membutuhkan kekuatan dalam stabilitas sosial, politik dan keamanan. Dan untuk menjaga stabilitas tersebut diperlukan sebuah sistem politik yang terkontrol dengan baik, sehingga kebebasan berbicara dan demokrasi dikontrol penuh dengan membatasi kebebasan berekspresi warga negara, partai sebagai corong aspirasi rakyat berhasil dikendalikan dengan meleburkan seluruh partai hingga menjadi 3 kekuatan partai politik dalam satu genggaman kekuasaan.
Setelah situasi politik yang terkendali barulah Presiden Soeharto fokus pada pembangunan perekonomian, beliau menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi Indonesia dengan tegas. Lahirnya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan pembangunan nasional agar fokus dan terukur, Â penjabaran GBHN berisikan pembangunan terencana yang lebih terarah, dikenal Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
Ditengah kondisi keuangan Indonesia tidak stabil Presiden Soeharto mengambil langkah dengan melakukan pinjaman hutang keluar negeri agar program pembangunan dapat berjalan, pinjaman hutang luar negeri beliau pergunakan membangun infrastruktur dikota dan didesa, bangunan pabrik, industri dan lain  lain agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan beliau melaksanakan program pembangunan nasional cukup luar biasa yang akhirnya Presiden Soeharto diangkat menjadi Bapak Pembangunan melaui Tap MPR No. V tahun 1983. Â
Selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin telah melakukan pembangunan lebih banyak, akan tetapi beliau juga mewariskan hutang luar negeri besar Rp. 1.500 Triliun yang jika dirata-rata selama 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto utang negara bertambah sekitar Rp. 46,88 Triliun tiap tahunnya, dan hutang tersebut malah bertambah mulai dari Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurahman Wahid, Presiden Megawati sampai dengan Presiden Susilo bambang Yudhoyono hutang negara per April 2013 menembus sebesar 2.023 Triliun.
Setelah lengsernya Presiden Soeharto, belum ada sosok seperti beliau yang dapat melanjutkan pembangunan Indonesia kearah yang lebih baik menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo merupakan sosok pemimpin desa yang lahir dari solidarity-maker karena bukan berasal dari trah elite kekuasaan politik, baik itu militer, ulama ataupun keturunan pemimpin sebelumnya. Yang meniti karirnya sebagai Walikota Solo lalu hijrah ke Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta, akhirnya Joko Widodo maju sebagai Calon Presiden Indonesia dan berhasil terpilih sebagai Presiden ke-7.
Kepemimpinan Joko Widodo cenderung mengarah kepemimpinan yang melayani, menurut Robert Kiefner Greenleaf (1904-1990) menyatakan bahwa mengutamakan pelayanan kepada masyarakat merupakan kerangka kerja yang teoritis sebagai motivasi kunci seorang pemimpin, dan kepemimpinan yang melayani menerapkan pendekatan holistik yang ditekankan terhadap pekerjaan, kepekaan kepada kepentingan masyarakat dan pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan (Larry Spears).
Dalam kurun 3 tahun Presiden Joko Widodo memimpin, beliau benar  benar merealisasikan janjinya, dengan masifnya pembangunan infrastruktur dipenjuru Indonesia sebagai cara mempersatukan bangsa Indonesia mempercepat konektivitas budaya yang dapat mempertemukan berbagai budaya yang berbeda diseluruh nusantara. Pembangunan Infrastrutur yang dilakukan Presiden Joko Widodo bukanlah semata  mata pembangunan fisik saja melainkan juga pembangunan peradaban berbangsa, tumbuh bersama sejahtera bersama dari Sabang sampai Marauke.
Pembangun infrastruktur didaerah perbatasan, daerah tertinggal merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan satu kemajuan yang perlu diapresiasikan oleh seluruh rakyat Indonesia, dimana pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan diharapkan agar dapat mendorong kehidupan ekonomi warga masyarakat ke arah yang lebih baik. Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur di daerah tertinggal dan perbatasan, dengan melakukan tiga hal penting adalah lingkungan, agama, dan budaya, ini merupakan sebuah pondasi yang kuat sebagai penyangga pembangunan.
Tanpa adanya pembangunan infrastruktur maka sarana dan prasarana untuk pembangunan perekonomian dapat terhambat, pembangunan infrastruktur sebagai wujud pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jika pertumbuhan ekonomi menjadi baik akan meningkatkan pendapatan, dan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur dilakukan untuk mewujudkan konektivitas, pemerataan kesejahteraan, dan ekonomi yang berkeadilan.
Perbedaan pola membangun yang dilakukan Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo, yakni Presiden Joko Widodo dalam kepemimpinannya dilakukan dengan mendengar, berempati, kesadaran, pengarahan, keefektifan, mengambil resiko, berjiwa melayani, mengobati, berinovasi dan persuasi/bujukan yang menyakinkan. Sedangkan kepemimpinan Presiden Soeharto dilakukan dengan stabilitas sosial, ekonomi, politik dan keamanan dilakukan dengan melarang kebebasan berbicara dan membatasi kebebasan berekspresi warga negara.
