Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi menara BTS 4G oleh KPK, Johnny G Plate langsung ditahan dengan status sebagai mantan Menteri Kominfo. Ia adalah seorang menteri aktif kala ditetapkan sebagai tersangka. Suatu hal langka yang terjadi dalam perspektif hukum imunitas bagi pejabat publik. Dengan memberi pernyataan sikap secara resmi atas persoalan yang tengah dialaminya.
Namun, seakan publik tengah menerka atas apa yang terjadi terhadap Partai Nasdem. Khususnya kala Nasdem menetapkan dan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang. Keputusan yang dianggap berseberangan dengan partai koalisi Pemerintah. Publik pun kiranya paham, bahwa partai-partai koalisi Pemerintah "konon" telah memberikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Apalagi status pencalonannya didukung penuh oleh partai penguasa, PDIP.
Ini sebenarnya fenomena unik dalam bernegara. Secara umum, kehadiran salah satu capres di lingkungan Pemerintah telah memberi beragam persepsi. Apakah Pemerintah telah memberi dukungannya atau bersikap tidak netral terhadap para Capres? Ataukah Pemerintah tengah memposisikan dirinya sebagai "penjaga" keseimbangan dalam berdemokrasi? Publik hanya mampu menerka, lantaran Pemerintah telah memberi pernyataan bahwa para pimpinan partai-partai koalisi hanya tengah merumuskan masa depan bangsa.
Bukan membahas mengenai siapa dukung siapa. Namun, fakta bahwa salah satu Capres tengah berada dalam lingkungan kuasa, tentu dianggap sebagai kerugian oleh pihak lain. Khususnya dari para Capres di luar Pemerintah. Disinilah posisi Johnny G. Plate disorot sebagai "korban" dari para pimpinan partai koalisi. Terlebih, dengan penetapan status tersangka terhadapnya dianggap publik merupakan "skenario" dalam upaya menyingkirkan oposisi. Nah, pada titik inilah Nasdem secara resmi meminta transparansi kasus dapat dibuka secara luas.
Artinya bahwa, Johnny G. Plate yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem dianggap menjadi korban para elit dengan kerugian politis besar. Apalagi jelang Pemilu yang digaungkan dengan slogan anti politisasi uang (money politic). Ada faktor penting yang bertalian dengan politisasi uang, lantaran kasus-kasus korupsi selalu berkaitan dengan uang.
Apakah ini sebagai modal politik yang tengah dipersiapkan? Atau memang hal ini adalah gambar nyata wujud demokrasi kita sebenarnya? Realitas yang selalu ada ini tampaknya memang menjadi ritus kala Pemilu tiba. Akan banyak kasus korupsi yang mengemuka dengan tersangka dari para pejabat publik lainnya. Apalagi jika pejabat publik berkaitan dengan persoalan koalisi politik yang transaksional.
Jika seandainya persoalan korupsi yang menimpa kader Nasdem ini dapat dibuka secara transparan, dapat diperkirakan bagaimana dampaknya secara luas. Sedangkan kita belum tuntas membahas persoalan keuangan di Kemenkeu, yang mencapai ratusan trilyun nilainya. Inikah cost besar dalam bernegara? Atau memang sistem mekanis ini telah terpola sejak lama? Dengan atau tidak terencana, sesuai dengan realitas politik yang ada.
Publik tentu saja bertanya-tanya, betapa besar arus persoalan megakorupsi yang tampak nyata di hadapan kita. Tantangan besar bagi para punggawa bangsa di masa depan. Namun, benar adanya apa yang telah diungkap oleh Ketum Nasdem, Surya Paloh, untuk membuka secara transparan menyoal kasus yang menimpa kadernya, Johnny G. Plate. Agar tidak ada upaya pembohongan publik yang berkaitan dengan realitas politis jelang Pemilu.
Di satu sisi, publik tentu akan menerka bagaimana sikap Nasdem selanjutnya. Setelah penonaktifan Johnny G. Plate sebagai Sekjen Partai Nasdem. Demi menghormati proses peradilan yang tengah dijalaninya. Apakah hal ini adalah keputusan positif, agar menjaga sisi clean dari eksistensi partai politik? Kita hanya bisa menerka. Namun, hak mendapatkan transparansi kiranya dapat menjadi persepsi positif publik. Dimana partai Nasdem tentu menyadari betapa pentingnya hal ini.
Akan ada terus harapan bagi perbaikan bangsa kedepan, apalagi dalam tuntutan zaman. Dengan berbekal sebagai bangsa besar yang disegani dunia, melalui kebijakan yang demokratis dan humanis bagi kepentingan rakyatnya. Menjunjung tinggi HAM dan kemanusiaan, seraya memantapkan statusnya sebagai bangsa merdeka. Terima kasih.
