Pada 29 Juni 1985 Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama dengan Sri Paduka Paku Alaman VIII melakukan kegiatan peletakan batu pertama sebagai bagian dari agenda pendirian Monumen Jogja Kembali, atau Monjali. Pembangunan ini berangkat dari gagasan Kolonel Soegiarto, selaku Walikota Jogjakarta, dalam upaya mengenang peristiwa penting yang terjadi di Jogjakarta pada 29 Juni 1949 silam.
Kita ketahui bahwa peristiwa Jogja kembali adalah momentum mundurnya pasukan Belanda dari Jogjakarta sebagai proses peralihan kekuasaan usai perjanjian Roem Royen. Walau pada awalnya, Belanda tetap bersikap enggan untuk menuruti hasil perjanjian tersebut. Tetapi, atas desakan dunia internasional, secara berangsur Belanda mulai meninggalkan Jogjakarta sejak awal Juni 1949.
Proses peralihan kekuasaan ini tidaklah semudah yang kita bayangkan. Sebelumnya dalam peristiwa Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948, Soekarno, Moh. Hatta, beserta jajaran Pemerintahan lainnya telah ditangkap oleh Belanda. Mereka semua akhirnya diasingkan ke Muntok, pulau Bangka, walau awalnya Soekarno dan beberapa tokoh lainnya sempat dikirim ke Brastagi dan Parapat.
Lantas siapa penanggung jawab pemerintahan kala itu, bila semua pemimpin ditangkap?
Hal ini telah dijawab melalui skenario pemindahan kekuasaan dan kepemerintahan darurat di Sumatera Barat. Dimana pemegang tampuk kekuasaan secara sementara diwakilkan oleh Syafruddin Prawiranegara. Bagaimana dengan Jogjakarta yang kala itu tengah diduduki oleh Belanda?
Tokoh dibalik layar eksistensi Pemerintah di Jogjakarta secara de facto diwakili oleh Sultan Hamengkubuwana IX. Dimana secara kritis telah penulis ulas dalam artikel Menggugat Serangan Umum 1 Maret 1949. Sebagai seorang Sultan, keterlibatan beliau tidak hanya terbatas dalam peran administratif kala itu, "klik" dengan para pejuang adalah bagian dari perjalanan hidup beliau sebagai seorang Sultan pejuang.
Sejak tanggal 29 Juni 1949, secara politis Jogjakarta tidak lagi berada lagi dibawah pemerintah militer Belanda. Namun secara fungsional, pemerintahan secara langsung akan beralih kepada Sultan Hamengkubuwono IX selaku penguasa administratif di Jogjakarta. Hal ini telah diungkapkan oleh Moh. Hatta dalam bukunya, "Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi".
"Pada tanggal 27 Juni 1949 kami mendengar berita radio yang mengatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono pada tanggal 30 Juni akan mengambil alih kekuasaan di Jogja dari tangan Belanda". Moh. Hatta memprediksi, bahwa kemungkinan pada tanggal 5 atau 6 Juli mereka akan segera kembali ke Jogjakarta.
Pemerintahan yang mulai berjalan terhitung sejak 1 Juli 1949, membuat Sultan bergegas untuk berkunjung ke Bangka. Kunjungannya kala itu bermaksud untuk berdialog mengenai proses-proses peralihan kekuasaan. Selain daripada persoalan finansial Negara, yang kala itu belum dapat dikatakan baik.
