Mohon tunggu...
Hendra Harahap
Hendra Harahap Mohon Tunggu... Ilmuwan - Mahasiswa

Mahasiswa Pascasarjana, Magister Ilmu Politik FISIP USU

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Anggaran dan Penanganan Pandemi

4 September 2021   13:23 Diperbarui: 4 September 2021   13:25 66
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Tak mengada-ada jika sektor kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat dijadikan salah satu fokus perhatian pemerintah pada 2020. 

Selain fokus kepada sektor kesehatan, pemerintah juga menaruh perhatian lebih kepada perlindungan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi merancang anggaran kesehatan sebesar Rp 255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara, jelas menunjukkan ada keberpihakan lebih pemerintah kepada sektor kesehatan. Tentu cukup banyak juga yang harus ditangani dengan sangat khusus di sektor kesehatan. Menurut Presiden Joko Widodo, paling tidak anggaran kesehatan tersebut akan digunakan sebaik-baiknya untuk penanganan pandemi Covid-19, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Ini menunjukkan meskipun menangani Covid-19 penting, pemerintah tak ingin abai kepada persoalan-persoalan kesehatan yang lain. Hanya, memang harus diakui, penanganan Covid-19 mendapatkan perhatian yang spesial. Ada anggaran untuk antara lain mengantisipasi risiko dampak Covid-19, pembenahan fasilitas layanan kesehatan, dan pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan. Mungkin yang juga harus dipikirkan adalah kemungkinan penambahan jumlah rumah sakit. Karena penderita Covid-19 makin banyak dan pasien penyakit lain juga perlu dilayani, penambahan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain perlu diwujudkan.

Tak pelak anggaran untuk penanganan Covid-19 memang mesti dioptimalkan. Hal-hal lain, semisal pembangunan-pembangunan rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan yang baru, biarlah dipikirkan oleh swasta. Pemerintah fokus saja antara lain ke peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, dan persoalan-persoalan lain.

Dengan kata lain, penanganan masalah-masalah kesehatan, terutama Covid-19, sebaiknya memang harus digotong atau disunggi bersama. Perihal penambahan jumlah rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain hingga di tingkat desa juga harus dipikirkan dengan bijak. Tentu penambahan jumlah akan berkorelasi dengan bisnis rumah sakit atau unit-unit layanan kesehatan. Para pemilik rumah sakit, misalnya, akan berhadapan dengan kompetitor baru sehingga secara logika pendapatan akan berkurang.

Hanya, sebaiknya pada masa darurat dan pandemi yang tak kunjung habis ini, siapa pun jangan melulu berurusan dengan bisnis. Urus pula yang berkait dengan kemanusiaan. Pandemi, jika merujuk dalam bahasa Presiden Joko Widodo, harus jadi momentum perbaikan reformasi sistem kesehatan. Seharusnya lebih dari itu, pandemi harus menjadi momentum untuk mengubah hubungan dan perilaku kita terhadap kesehatan. Jangan pernah mengabaikan hal-hal apa pun yang berkait dengan penanganan kesehatan. Mengabaikan penanganan Covid-19, misalnya, akan menjadi malapetaka besar. Tak bisa mengatasi Covid-19 hari ini akan berakibat pada kehidupan pada hari esok dan kemudian.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun