Mohon tunggu...
Hen AjoLeda
Hen AjoLeda Mohon Tunggu... Buruh - pengajar dan pegiat literasi, sekaligus seorang buruh tani separuh hati

menulis dan bercerita tentang segala hal, yang ringan-ringan saja

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Waspada Cawe-Cawe "Predatory Parties" dalam Pilkada 2024

10 Juni 2024   11:10 Diperbarui: 10 Juni 2024   11:10 114
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi. Sumber Gambar: https://nasional.kompas.com, 21 Agustus 2023

Waspada Cawe-Cawe "Predatory Parties" dalam Pilkada 2024

Sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, pada Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang. 

Pilkada memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang akan mengatur berbagai aspek kehidupan, yang kemudian diyakini akan berkontribusi bagi penguatan demokrasi Indonesia.

Salah satu kontribusi Pilkada terhadap penguatan demokrasi adalah meningkatkan akuntabilitas pemimpin daerah. Akuntabilitas pemimpin penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik dan tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok.

Pilkada yang berlangsung secara jujur dan adil menciptakan rasa kepercayaan di antara warga negara terhadap sistem politik, memperkuat legitimasi pemerintah, dan mengurangi potensi konflik sosial. Proses ini memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dengan memastikan adanya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. 

Kendati demikian, di tengah semarak menyambut Pilkada, muncul kekhawatiran terjadinya fenomena "predatory parties" yang kian merajalela. 

Fenomena predatory parties mengacu pada elit partai-partai politik yang membuka jalan bagi pemodal besar untuk menguasai kontestasi politik dengan imbalan dukungan finansial atau manfaat lainnya.

Salah satu ciri utama dari "predatory parties" adalah ketergantungan yang besar pada dana kampanye dari pemodal atau perusahaan besar. Tidak dapat dipungkiri, pampanye politik, terutama dalam skala besar seperti pilkada serentak, membutuhkan biaya yang sangat tinggi. 

Biaya ini mencakup iklan, logistik, bahan kampanye, dan mobilisasi massa. Dalam kondisi ini, banyak partai politik dan calon kepala daerah yang tergoda untuk menerima dana dari pemodal besar.

Sebagai imbalannya, mereka memberikan akses khusus kepada para donatur ini untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik.

Pendanaan kampanye dari pemodal besar ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, dukungan finansial tersebut bisa membantu partai dan calon dalam memenangkan pemilihan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun