Umbaran Krisdayanti dan Anggaran Berbasis Kinerja

Belum lama ini kita dibuat melongo mendengar umbaran seorang anggota DPR; Krisdayanti (KD). Politisi PDIP yang mengawali karir sebagai penyanyi lalu terobsesi berebut kursi disenayan, dengan polesan mike up yang menawan ia mengumbar gaji dan tunjangan sebagai anggota parlemen.

Melalui kanal youtube Akbar Faisal Uncensored pada 13 September 2021, KD buka-bukaan soal gaji dan tunjangan anggota DPR. "....Setiap tanggal 1 terima 16 juta, tanggal 5 terima 59 juta. Dana aspirasi setiap reses 450 juta terima  lima kali dalam setahun, dana kunjungan dapil 140 juta terima delapan kali setahun...".

Pernyataan KD membuat viral dan heboh, memancing komentar sejumlah kalangan. Mulai dari anggota dewan, pengamat politik maupun netizen. 

Ada yang mencerca dan ada pula yang menyudutkannya. Nada cercaan datang bertubi-tubi, seperti gelombang pandemi covid 19 yang tak henti-hentinya. "KD semestinya memahami perasaan rakyat yang tersayat akibat pandemi, setidaknya jumlah gaji yang fantasti itu disalurkan pada rakyat dimasa pandemi ini", begitulah kiranya cerca demi cerca yang berseliweran dijagat maya.

Begitupun nada apresiasi sebagian kalangan memuji keberanian KD yang buka-bukaan soal gaji DPR, sebab tidak semua anggota DPR yang berani terbuka dan transparan soal gajinya pada publik. 

Fraksinya PDIP seperti kebakaran jengot dan menuduhnya telah bikin heboh, lalu menuntut KD untuk meminta maaf. Sikap PDIP membuat sebagian kalangan menunding sebagi upaya pembusukan politik, karena menutup celah aspek keterbukaan publik.

Tidaklah salah jika rakyat bereaksi demikian, jikalau prestasi dan kinerja DPR yang tidak berbanding lurus dengan besarnya gaji dan tunjangan yang diterima.

Enak benar, gaji yang besar tidak diimbangi dengan kerja dan prestasi yang besar pula.

Sebagaimana amatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) yang menilai kinerja DPR pada masa sidang IV tahun sidang 2021-2021 belum mengalami kemajuan yang signifikan. Survei versi Lembaga Fixpoll Research and Strategic Consulting, mengungkapkan 39,8 persen msyarakat merasa tidak puas dengan kinerja DPR (m.merdeka.com, 2021).  

Munculnya pandangan mainsteram tentang DRR sebagai Dewan Penipu Rakyat mungkin benar adanya. Setiap orang terobsesi dan ngos-ngosan berebut dan mempertahankan posisi sebagai DPR, lebih karena "ujung-ujungnya duit". 

Tidak terhitung bukti-bukti tentang terjerembabnya anggota DPR dalam praktik politik praktis, praktik politik uang (money politic), sogok menyogok, suap menyuap, gratifikasi, dan lainnya yang dapat kita saksikan melaui pemberitaan media massa.