Karawang - Carut-marut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Karawang yang gagal dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Bupati dianggap tidak bekerja dengan baik, berbuah DPRD Kabupaten Karawang menggunakan hak interpelasi ke Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
Tidak tangung-tanggung ada 23 anggota DPRD Karawang yang menandatangani hak interpelasi, antara lain, dari PDIP 6, Gerindra 4, PKB 7, ditambah dari PPP, Hanura, PAN, Nasdem dan Golkar. Masing-masing 1 orang.
Rinciannya: Taufik Ismail, Natala Sumedha, Toto Suripto, H. Cita, Elivia Khrisiana, Rosmilah (6 dari PDIP), Danu Hamidi, Taman, SE, Yusni Rinzani, Saepudin Zuhri (4 dari GERINDRA), Jajang Sulaeman, Anggi Rostiana Tarmadi, Deden Rahmat, Endang Sodikin, Asep Dasuki, Ishak Iskandar, Acep Suyatna, Neneng Sita Fatimah (7 dari PKB), Dedi Rustandi (1 dari PPP), Meita Citra Wardani (1 dari HANURA), Dewi Rohayati (1 dari PAN), Indriyani MH (1 dari NASDEM) dan Saidah Anwar (1 dari GOLKAR).
Pro-Kontra Wacana Hak Interpelasi DPRD
Terjadi pro-kontra, di satu sisi ada yang mengatakan Pemda Karawang harus santai-santai saja menghadapi hak interpelasi DPRD. Di sisi lainnya, ada yang dalam batok kepalanya heran bin bingung. Kenapa Ketua DPRD Karawang yang notabene dari Partai Demokrat kok tidak sejalan dengan Bupati? Bukankah Bupati Karawang itu Ketua Demokrat? Kenapa Ketua DPRD Karawang malah mendukung anggota DPRD menggunakan hak interpelasi, tidak membendungnya? untuk menjaga marwah Bupati. Jangan bikin malu Bupati di mata publik. Â
Demikian politik, hal yang tak disangka dan tak terduga bisa saja terjadi. Kawan bisa jadi lawan. Dan tidak ada kawan dan lawan yang abadi, semua tergantung kepentingan. Pragmatisme.
Inti masalahnya penanganan Covid-19 yang diketuai Bupati Karawang itu "amburadul" dari mulai rakyat, tokoh masyarakat, para aktivis, mahasiswa, sampai anggota DPRD di Karawang curiga ada yang nggak beres. Para kritikus teriak-teriak, bergulir tak terbendung lagi. Klimaksnya kasus Aoki Vera tuding Bupati memalak perusahaan, pabrik di Karawang sampai mau dipolisikan.
Berantakannya itu disebut keteledoran bisa, disebut kelalaian bisa, disebut kemalasan bisa, disebut kebodohan bisa, sekaligus disebut kedunguan juga bisa, bahkan disebut ke aroganan pun bisa atau kesombongan eksekutif pun bisa. Semua tergantung dari sudut mana kita memandangnya saja.
Acungi Jempol untuk DPRD Karawang
Namun banyak sekali komentar rakyat yang memuji DPRD Karawang, disebut "pemberani". Aktivis di Karawang ada yang menilai para politisi di DPRD telah mamainkan momen langka ini dengan cantik. Disebut cari panggung, ya.. memang benar sah-sah saja, hak interpelasi memang melekat pada anggota DPRD yang lagi manggung. Siapa salah ibu mengandung?
Katanya hak interpelasi DPRD hadapi saja dengan santai atau acuh-tak acuh oleh Kepala Daerah. Sama saja artinya Bupati melecehkan DPRD sebagai wakil rakyat, pemimpin apakah model seperti itu? Pemda dengan lugu menunjukan kebodohannya. Pemimpin yang tidak menghormati DPRD terlihat buruk di mata rakyat. Bukankah Bupati Cellica mau jadi Calbup petahana di Pilkada mendatang? Mestinya Bupati menanggapi dengan serius hak interpelasi DPRD sebagai kesempatan menjelaskan kejujuran dan kepiawaiannya sebagai pemimpin yang tangguh. Bupati yang baik harus bisa menjawab pertanyaan DPRD, wakil rakyat.
