Mohon tunggu...
Hayyun Nur
Hayyun Nur Mohon Tunggu...

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Ahistoria Khilafah

4 April 2019   07:38 Diperbarui: 4 April 2019   07:48 0 0 0 Mohon Tunggu...

Hayyun Zsavana

Khilafah memang sejak lama telah menjadi kontroversi di kalangan pemikir Muslim. Sejak dari era klasik, abad pertengahan hingga masa kontemporer. 

Kontroversi seputar khilafah sebenarnya bertitik tolak dari wacana tentang keterkaitan antara Islam dan pembentukan negara. Jejak kontroversi mengenai relasi Islam dan Negara sepanjang 3 periode itu hingga kini dapat dipetakan kepada dua arus utama. 

Di satu kutub terdapat kelompok pemikir yang memandang adanya keterkaitan simbiotik antara islam dan negara. Bagi kelompok ini, Islam adalah agama sekaligus negara (al-Islam Din wa Dawlah). 

Pada kutub lain, terdapat pula sekelompok pemikir yang menolak pandangan tentang kesatuan Islam dengan Negara. Penolakan terhadap konsepsi al-Islam Din wa Dawlah dinyatakan dengan mengajukan konsepsi alternatif yang menegaskan bahwa "Islam adalah agama sekaligus dunia" (al-Islam Din wa Dunya).

Dalam konteks kontroversi tentang khilafah, kelompok pemikir pertama, yang diwakili antara lain oleh Ibnu Abi Rabi dan Farabi dari era klasik, al-Mawardi, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taymiyyah dari abad pertengahan, dan pemikir kontemporer seperti Jamaluddin  al-Afghani, Rasyid Ridha, Abul A'la al-Maududi dan Taqiyuddin al-Nabhani (tokoh awal Hizbut Tahrir), dapat dipastikan sebagai pemikir-pemikir pendukung gagasan khilafah.

Hampir semua pemikir Muslim kelompok pertama ini mengajukan gagasan tentang  khilafah sebagai sistim bernegara yang terbaik dan sesuai dengan doktrin Islam. Persis seperti yang diyakini oleh para pengusung khilafah dewasa ini. 

Namun demikian, pandangan kelompok pemikir berjenre al-Islam Din wa Daulah (Islam agama sekaligus negara) ini, mengandung kelemahan substansial dan belakangan banyak mendapat kritik. 

Kelemahan dimaksud, terutama terletak pada fakta bahwa corak pemikiran pendukung khilafah ini cenderung bersifat teoritik normatif dan sangat doktriner di satu sisi, tapi mengabaikan pendekatan sosiologis di sisi yang lain,

Sifat teoritik normatif dan doktriner serta pengabaian aspek sosiologis dari pemikiran para ahli pendukung khilafah ini, mengakibatkan gagasan mereka hanya menawarkan konsepsi-konsepsi teoritik normatif semata tanpa dapat diuji validitasnya pada fakta empirik  dan fenomena   sosiologis praksis khilafah yang pernah berlangsung sepanjang sejarah pemerintahan Islam dari Masa Rasulullah hingga runtuhnya Turki Utsmani. 

Semata teoritik normatif doktriner, tak ada satupun gagasan para pemikir pendukung khilafah tersebut didasarkan pada fakta historis atau fenomena sosilogis praktek khilafah dalam pemerintahan Islam yang pernah ada.

Pemikir  termasyhur dari era klasik sekelas al-Farabi (870-950 M), misalnya, mengemukakan pendapat tentang khilafah yang mengafirmasi  gagasan pendahulunya Ibnu Abi Rabi (wafat 885 M) yang sangat kental bernuansa teoritik dan minim, untuk tidak  mengatakan tidak ada, perspektif sosiologis. Kedua pemikir era klasik ini bersepaham bahwa negara kekhalifahan di bawah kepemimpinan seorang  khalifah yang mendapatkan kekuasaannya melalui sistim trah atau secara turun menurun, merupakan model negara terbaik.

Afirmasi al-Farabi terhadap gagasan negara khalifah Ibnu Abi Rabi' ini dan uraiannya lebih lanjut mengenai teori tentang negara banyak dikritik sebagai terlalu teoritis dan tidak memiliki validitas historis  maupun sosiologis.

Demikian juga pemikir dari abad pertengahan semacam al-Mawardi (1332-1406 M). Dalam konsepsinya tentang kekhalifahan, al-Mawardi berfokus pada posisi sentral kepemimpinan umat (imamah), berikut kewajiban dan fungsinya.

 Fokus utama al-Mawardi pada posisi penting imam dalam khilafah ini dan pengabaiannya pada proses pembentukan negara serta peran Islam dalam proses tersebut membuatnya -lagi-lagi seperti pendahulunya (Ibnu Abi Rabi dan al-Farabi), terjebak pada pemikiran yang semata teoritis normatif doktrinal seraya miskin kepedulian pada dimensi sosiologis.

Terlebih lagi bila kita beranjak pada pandangan pemikir kontemporer yang muncul paska ambruknya Turki Utsmani dan bangkitnya model nation state (negara bangsa), seperti Abul A'la al-Maududi (1903-1979 M). Pandangan tokoh terkemuka Jamaat-e-Islami ini tak berbeda dengan pemikir-pemikir sebelumnya, sepenuhnya  bernuansa normatif doktrinal bahkan ideologis, dan lagi-lagi tanpa sedikitpun mengindahkan dimensi sosiologis berupa fakta sejarah atau praktek politik kenegaraan Islam yang pernah eksis. Inti gagasan al-Maududi terkait dengan khilafah beranjak dari konsepsi bahwa pembuatan undang-undang sepenuhnya merupakan hak Allah. Pandangan ini serta merta merupakan anti tesis terhadap konsep demokrasi yang memang terang-terangan ditolak oleh al-Maududi. Penolakannya terhadap demokrasi yang pada prakteknya memberikan hak dan kedaulatan kepada rakyat untuk menetapkan undang-undang, membuatnya menawarkan konsepsi theo-demokrasi, yang berarti penyerahan kuasa kepada rakyat untuk membentuk suatu dewan eksekutif yang kuasanya dibatasi oleh undang-undang Tuhan.

Bagi Maududi, dalam bukunya al-Khilafah wa al-Mulk, mendirikan khilafah atau Negara Islam merupakan keharusan. QS. an-Nisa:59, menjadi salah satu argumen teologis untuk melegitimasi poin ini. Kata ulil amri dalam teks ayat terkait imperasi ketaatan kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri ini, menurut Maududi, merujuk pada eksistensi penguasa Muslim pada suatu negara. Bukan sekedar bermakna pemimpin dalam organisasi mikro semacam keluarga, ormas, atau organisasi skala kecil sejenis, tapi berarti pemimpin negara. Kewajiban taat kepada pemimpin yang ditegaskan dalam an-Nisa: 59, bagi Maududi sangatlah penting terutama untuk pelaksanaan syari'at Islam. 

Pentingnya kewajiban taat kepada pemimpin dalam kaitannya dengan pelaksanaan syari'at Islam inilah kemudian yang menjadikan penegakan khilafah atau negara Islam menjadi suatu keharusan.

 Tidak mengherankan bila QS, al-Maidah: 50, tentang supremasi hukum Allah atas hukum jahiliyah dan QS. al-Maidah: 48 tentang kewajiban memutuskan perkara menurut hukum Allah, menjadi  dasar teologis berikutnya bagi argumen Maududi. 

Pemikiran model al-Maududi dengan kepekatan  doktrinal dan kekentalan teoritik normatif lagi minus approaching sosiologis semacam inilah  kemudian menjadi kecenderungan umum dan diikuti pula secara doktriner oleh tokoh penting Hizbut Tahrir seperti Taqiyyuddin al-Nabhani (1909-1977) dan tentu saja memberi warna dominan bagi alam pikir para pengusung khilafah hingga kini, seperti terpapar jelas dalam diskusi kita di forum angkringan ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3