Mohon tunggu...
Sayyidatiihayaa Afra Raseukiy
Sayyidatiihayaa Afra Raseukiy Mohon Tunggu... akun ini akan berisi apa-apa yang sedang saya gemari. sangat terbuka untuk diskusi.

suka baca, menulis, dan harus masih banyak belajar. sedang sekolah sarjana di Fakultas Hukum UNPAD bagian hukum tata negara.

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Feodalisme dalam Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta Refleksi Kegagalan Dekolonialisasi Provinsi Yogyakarta

25 Januari 2020   15:24 Diperbarui: 25 Januari 2020   15:32 22 0 0 Mohon Tunggu...

Permohonan uji materil atas pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU No. 13/2012) yang berbunyi: "kewenangan derah otonom mencangkup pertanahan" menyeruak ke permukaan. Hal tersebut dinilai melegitimasi peraturan diskriminatif terhadap ras yang tertuang dalam Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 yang mengatur perihal: Penyeragaman Policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non-Pribumi.

Artikel singkat ini akan memberikan pandangan mengenai UU No. 13/2012. Selain menilai bahwa peraturan tersebut merupakan peraturan yang diskrimintaif namun kiranya perlu melakukan kajian melalui pendekatan post-kolonialisme sebagai pandangan bahwa Kepala Daerah Yogyakarta sedang melanggengkan apa yang disebut sebagai  'warisan kolonial'.

Padahal dalam Pasal 6 UU a quo dituliskan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur dilarang membuat keputusan yang mendiskriminasi warga negara atau golongan tertentu. Pelarangan kepemilikan tanah oleh WNI non-pribumi ini seolah mengingatkan kita tentang segregasi ras yang dilakukan oleh Koloni Hindia Belanda pada masa penjajahan yang membagi kelas penduduk ke dalam tiga kelas berdasarkan ras untuk mendapat public services. Dalam pasal 162 juncto Pasal 131 Indische Staatregeling (IS) membagi komposisi penduduk menjadi tiga golongan yakni: Golongan Kulit Putih (Eropa, Amerika dan Jepang), Golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab, India, dan Golongan Bumiputera.

Ketentuan dalam UU No. 13/2012 kemudian menjadi ramai diperbincangkan karena dirasa mendiskriminasi mereka yang bukan pribumi atau memiliki darah campuran. Padahal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegraan tidak menyatakan bahwa anak campuran Indonesia dan Tionghoa bukan merupakan warga negara Indonesia sepanjang ia lahir di Indonesia dan memilih untuk menjadi warga negara Indonesia sebelum usianya 18 (delapan belas) tahun.

Upaya untuk menerapkan hukum diskriminatif tersebut dikarenakan anggapan bahwa untuk menjadikan Yogyakarta istimewa maka budaya dan pertanahan harus diatur sendiri oleh Provinsi. Selanjutnya aturan pelarangan kepemilikan tanah oleh pribumi dianggap sebagai affirmative action kepada warga Yogyakarta untuk memberikan perlindungan ekonomi dan memastikan bahwa tanah-tanah di Yogyakarta tidak dimiliki oleh para 'orang yang lapar tanah'.[1]

Permasalahan mengenai peraturan yang dinilai mengadopsi nilai-nilai kolonialisme dengan memasukan pembagi-bagian kelas sosial berdasar pada ras ini akan ditinjau melalui dua teori yakni teori post-kolonialisme dan teori hukum represif. Kedua teori tersebut merupakan pisau yang digunakan untuk menganalisis fenomena pembagian ras WNI melalui keberhakan kepemilikan hak atas tanah di Provinsi Yogyakarta.

 Pada dasarnya politik pembagian kelas berdasarkan ras dan darah keturunan pernah eksis di Indonesia hanya saja pada masa itu Indonesia dipimpin oleh penjajah dan hukum yang diciptakan adalah hukum-hukum yang sengaja menekan rakyat.

Keistimewaan Jogjakarta dari Sudut Pandang yang Lain

Benedict Anderson dalam bukunya Imagined Communities menyatakan bahwa dalam masyarakat kosmopolitan terdapat sebuah karakter nasionalisme patologis, yang mana akarnya merupakan kebencian dan rasa ketakutan terhadap perbedaan yang berhubungan erat dengan rasisme. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan pengalaman traumatis kolonialisasi menahun dan bertahan dalam masyarakat.[2]

Barangkali pengalaman traumatis tersebut menjadi sebuah rantai yang tidak dapat dilepaskan sebab telah merasuk dalam pemikiran alam bawah sadar. Kendati kita membenci penjajahan namun menurut Ania Loomba pemegang kekuasaan pada lembaga-lembaga bekas jajahan akan bersikap skeptis pada mereka yang merupakan pendatang karena dikhawatirkan akan membentuk sebuah komunitas.[3]

Oleh sebab itu di negara yang telah merdeka sekalipun, dan mengakui adanya perlindungan terhadap kesamarataan di hadapan hukum, sangat mungkin membentuk hukum yang bersifat oposisi biner dan membangun hubungan hegemonik dimana adanya pihak yang infrerior (pihak terjajah) dan superior (penjajah). Kemudian muncul apa yang disebut sebagai dominasi.[4]

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
VIDEO PILIHAN