Mohon tunggu...
Politik

statblad kasus perceraian Biasa

14 Juni 2017   17:46 Diperbarui: 14 Juni 2017   17:46 0 0 0 Mohon Tunggu...

Istilah istilah yang dipakai dalam Gugatan perceraian

Perkara dapat diputus  verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR/ pasal 149 RBg mementuka bahwa:

    Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan;
    Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wkil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan;
    Tergugat atau para Tergugat telah dipanggil dengan patut
    Gugatan beralasan dan bekekuatan hukum;

Atau dalam  hak Tergugat tidak hadir pada panggilan sidang pertama dan tidak mengirimkan kuasanya, tetapi tergugat mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tidak berwenang  mengadili

Perceraian tidak didasarkan kepada kesepakatan antara suami  istri. Salah satu pihak dapat mengajukan gugatan/permohon perceraian ke pengadilan meskipun pihak lainnya tidak mau dan bahkan bersikeras untuk tidak bercerai. Pengadilan wajib memutus perkara perceraian sepanjang syarat dan alasan-alasan tersebut diuraikan dan dibuktikan dipersidangan meskipun salah satu pihak tidak mau bercerai
memang benar Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perceraian bagi orang Non Islam. Sedangkan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perceraian bagi orang Islam. Pengadilan Negeri wajib menolak gugatan cerai yang diajukan oleh orang Islam yang menikah berdasarkan ajaran Islam dan diterbitkan Buku Nikah dari Kantor Urasan Agama. Pengadilan Negeri memeriksa gugatan cerai dari orang yang beragama Non Islam yang mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Catatan Sipil.

Pengadilan Negeri tidak mengenal istilah Permohonan Talak Suami.  Suami atau Istri yang mengajukan cerai sama-sama disebut Gugatan Cerai, sedangkan di Pengadilan Agama dibedakan antara Suami yang mengajukan cerai disebut Permohonan Talak dan Istri yang mengajukan Cerai disebut Gugatan Cerai.

Pengadilan Negeri tidak berhak mengelurkan Akta Cerai (Akta Cerai dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil) sedangkan Pengadilan Agama berhak mengeluarkan Akta Cerai
lembaga diluar pengadilan Tidak bisa.  Tidak ada Perceraian diluar Pengadilan atau tanpa putusan Pengadilan. Perceraian secara hukum dianggap telah terjadi setelah adanya Putusan Hukum yang tetap. Suami Istri yang tidak mengajukan pendaftaran Cerai atau tidak ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap maka masih berstatus sebagai suami istri dengan demikian akibat-akibat perceraian belum terjadi -tidak boleh perceraian terjadi otomatis ytanpa dasar Tidak boleh. Perceraian harus didasarkan kepada alasan-alasan sebagaimana diatur oleh UU. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
Alasan-alasan Perceraian menurut ketentuan PerUUan sbb:  

    Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
    Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
    Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun  atau hukuman yang lebih  berat setelah perkawinan berlangsung;
    Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
    Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
    Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran  dan tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Jika Pengadilan telah mengirimkan Panggilan Sidang secara patut (diterima oleh pasangan Anda) dan secara berturut-turut namun  pasangan anda tidak juga datang maka pengadilan langsung meminta anda sebagai Penggugat / Pemohon talak untuk  mengajukan alat bukti dan saksi. Majelis Hakim dapat memutus perkara perceraian pada saat sidang pembuktian -Pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUHPerdata adalah suatu suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan - Advokad
Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah
Biro Hukum pemerintah/TNI/Kejaksaan
Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum
Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan
-Kuasa Umum
Kuasa Khusus
Kuasa istimewa
Kuasa perantara
- Gugatan dapat digugurkan jika Penggugat / Para Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirim kuasanya untuk hadir. (Pasal 124 HIR / Pasal 148 RBg) -
harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 271 – 272 Rv) - Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv) -Menurut Pasal 132a HIR dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali :

    Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
    Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut).
    Dalam perkara tentang menjalankan putusan Hakim

- gugat rekonvensi Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan (Pasal 132 (b) HIR / Pasal 158 RBg) - Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan.

Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
- Voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada Penggugat atau Tergugat.

Tussenkomst adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan / diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan Tergugat dari tanggung jawab kepada Penggugat). Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh Tergugat secara lisan atau tertulis
- intervenient mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan maksud untuk ikut dalam proses berperkara. Kemudian Ketua Pengadilan Agama mendisposisikan surat tersebut kepada Majelis Hakim yang bersangkutan. -Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri atau untuk dirinya dan kelompok yang diwakilinya - Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.
Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
Keterangan tentang anggota kelompok yang dikperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci.
Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian
- Pengunduran sidang harus diumumkan di dalam persidangan, dan bagi pihak yang hadir pemberitahuan pengunduran sidang berlaku sebagai panggilan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir harus dipanggil lagi. (Pasal 159 HIR / Pasal 186 RBg - Sesuai ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 284 RBg ada 5 macam alat-alat bukti, yaitu :

    Bukti surat.
    Bukti saksi
    Persangkaan
    Pengakuan
    Sumpah

-     Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut kektentuan yang ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik ini merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta mereka yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. (Pasal 165 HIR / Pasal 285 RBg / Pasal 1868 KUH Perdara).

    Akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang ditandatangani di bawah tangan dan dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum.

    Akta sepihak

Akta sepihak adalah akta yang bentuknya berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa ia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu (Pasal 1878 KUH Perdata / Pasal 291 RBg)
Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil ke persidangan - Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah sebagai berikut :

    Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
    Suami atau isteri salah satu pihak meskipun telah bercerai.
    Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun.
    Orang tua walaupun kadang-kadang ingatannya terang. (Pasal 145 HIR / Pasal 172 RBg)

- Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (Pasal 1915 KUH Perdata) - Pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Misalnya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hutang sebanyak satu juta, Tergugat mengakui bahwa ia berhutang kepada Penggugat satu juta. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisah-misah pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan.
Pengakuan berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagaian dari tuntutan Penggugat. Misalnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berhutang sebesar lima juta rupiah, dalam hal ini Tergugat mengaku telah berhutang kepada Penggugat akan tetapi bukan lima juta melainkan tiga juta.
Pengakuan berklausula yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Misalnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah berhutang sebesar lima juta, Tergugat mengakui bahwa ia telah berhutang lima juta tetapi Tergugat menyatakan bahwa hutang telah dibayar lunas, jadi pengakuan disini adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan penyangkalan
- Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik Tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik Penggugat yang ada di tangan Tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak Tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR / Pasal 261 ayat (2) RBg).

Jika yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasl 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg.

Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar / bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar / belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan.

Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik Penggugat yang disita dengan sita revindicatoir, harus tetap dipegang / dikuasai oleh Tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada lurah atau kepada Penggugat atau membawa barang itu untuk disimpan di gedung Pengadilan Agama.

Jika barang yang disita berupa barang yang habis dipakai, maka dapat dipindahkan dari tempat Tersita ke gedung Pengadilan Agama, akan tetapi pengawasannya tetap pada Tersita
- Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding. Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi - Niet ontvankelijk verklaart (NO), yaitu putusan Pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum - Gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya. Jadi kalau tidak ada dasar hukumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;
Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat. Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan.
Surat gugatan kabur (obscuur libel) artinya posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang diterima.
Gugatan prematur adalah gugatan yang belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi, misalnya hutang belum masanya untuk ditagih atau belum jatuh tempo.
Gugatan nebis in idem, adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya, objek sengketa tersebut sudah diberi status oleh Pengadilan yang memutus sebelumnya. Dalam perkara perceraian bisa saja tidak terjadi nebis in idem, kalau perkara yang sebelumnya telah diputus dengan dalil pertengkaran kemudian tidak diterima kemudian diajukan lagi dengan dalil bahwa Tergugat memukul Penggugat.
Gugatan error in persona adalah gugatan salah alamat, ini dapat besifat gemis aan leading heid. Misalnya seorang ayah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama untuk anaknya, yang menggugat suami dengan tuntutan agar Pengadilan Agama menceraikan anaknya dengan suaminya. Jadi bukan anaknya sendiri yang mengajukan gugatan oleh karena itu gugatan seperti ini tidak dapat diterima.
Gugatan yang telah lampau waktu (daluwarsa) adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang. Misalnya dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama maka gugatannya tidak dapat diterima karena mengajukan gugatan telah lewat waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Gugatan diberhentikan (aan hanging) adalah penghentian gugatan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kalau terjadi hal seperti itu maka baik Pengadilan Agama meupun Pengadilan Negeri harus menghentikan pemeriksaan tersebut dan kedua badan peradilan itu hendaknya mengirim berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk ditetapkan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penghentian sementara pemeriksaan gugatan dapat ditempuh dengan cara mencatat dalam berita acara persidangan atau dapat juga dalam bentuk penetapan majelis
- Putusan gugur dijatuhkan Pengadilan apabila Penggugat tidak hadir menghadap Pengadilan pada hari yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut, sedangkan Tergugat hadir, maka untuk kepentingan Tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan mungkin juga biaya, putusan haruslah diucapkan. Dan hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR / Pasal 148 RBg) - Putusan Sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Dan putusan sela ini tidak mengikat Hakim bahkan Hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Pasal 48 dan Pasal 332 Rv, putusan sela terdiri dari :

    Putusan preparatoir adalah putusan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Contoh putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi.
    Putusan interlucotoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir, misalnya putusan untuk memeriksa saksi-saksi, pemeriksaan setempat dan intervensi.
    Putusan insidentil adalah putusan yang tidak mempengaruhi pokok perkara, yaitu penetapan prodeo dan penetapan sita.
    Putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan para pihak yang bersengketa agar untuk sementara dilakukan tindakan pendahuluan. Misalnya dalam gugatan cerai isteri meminta bahwa selama perkara belum diputus diizinkan untuk tidak tinggal serumah atau memohon kepada Majelis untuk ditetapkan nafkah yang dilalaikan oleh suaminya sebelum putusan akhir dijatuhkan.




Salah satu alasan yang dipergunakan untuk mengatakan    syarat   adanya  wali  pihak perempuan adalah Hadist     Rasul    yang    diriwayatkan    oleh    Imam    Ahmad,                
At Tarmizi, dan Ibnu Majah yang berbunyi :”Tidak nikah kecuali pakai wali”. Izin wali sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Tetapi persoalan wali ini hanya ditujukan kepada pengantin perempuan saja oleh ajaran patrilineal.  Menurut ajaran ini wanita yang kawin tidak dengan seijin walinya adalah batal.
(Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan   Pasal   41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974   dan juga    diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. khusus mereka yang beragama   Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor  3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai  dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama.
Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan adanya suatu    gugatan lebih dahulu oleh para pihak kepada Pengadilan dan   dengan suatu putusan Pengadilan.
 tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20   sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun   975, - demikian untukmenjadi  pengetahuan bersama.wassalaam. koherensi kompilasi hukun islam oleh - hartiniwirofajar SHi .com 082325958964

VIDEO PILIHAN