Triple Password APBD Jakarta Bukan Jebakan

Pasca pertemuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Anies Rasyid Baswedan (pemenang Pilgub Jakarta 2017 versi Quik Count) hari Kamis (20 April 2017) di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 Gambir, Jakarta Pusat. Beredar pendapat di masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, bahwa Lock atau kunci APBD Jakarta melalui System Triple Password itu adalah jebakan Ahok. 

Meluruskan pendapat tersebut bahwa kebijakan Ahok-Djarot atas #TriplePasswordAPBDjakarta bukan merupakan Jebakan atau strategi mempersulit penggantinya kelak (Anies-Sandi). Padahal itu merupakan sebuah system pengamanan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) agar tidak mudah di utak-atik oleh oknum-oknum tertentu yang bermaksud jahat alias korupsi. Ini semata menghindari atau mencegah terjadinya perampokan uang rakyat yang ada di RAPB atau APBD tersebut.

Bahkan Anies-Sandi bisa memanfaatkan secara positif Triple Pasword ini untuk bekerja lebih tenang dan baik (kalau mau), karena system ini musuhnya sangat banyak; pasti SKPD di Pemprov. DKI sendiri pasti banyak tdk senang, kesempatan rampok uang negara terhalang atau berkurang (maklum negara darurat korupsi). Jadi bisa saja setiap saat Anies-Sandi menghentikan kerjasama dengan KPK dan BPK. System bisa saja ada, tapi dihilangkan jejaringnya (sinergi) dengan KPK dan BPK, jadi passwordnya hanya dipegang oleh tiga komponen di internal Balaikota Jakarta. Ini sebenarnya masyarakat Indonesia khususnya Jakarta harus mengawal system Triple Password bersama BPK dan KPK, agar mencegah KKN.

"Hebatnya lagiiiii.... Triple Password ini, Anies-Sandi bisa jadikan landasan atau alasan untuk mengelak permintaan semu dari oknum-oknum tertentu termasuk dari/dan khususnya DPRD dan para pengusaha atau kelompok tertentu yang mendukung Anies-Sandi pada perhelatan Pilgub Jakarta 2017" Bila kelak memang Anies-Sandi mau jadi pelayan yg baik bagi Jakarta, sesuai slogannya "Jakarta untuk Semua" (mungkin.. ya mungkin saja akibat ini menjadikan Anies terharu saat disampaikan oleh Ahok atas system Triple Password ini).

Jadi ini merupakan ujian berat bagi Anies-Sandi, apakah mau meneruskan system ini atau tidak demi mencegah atau meminimalisir Korupsi di Jakarta. Ini juga bisa sebagai sample untuk daerah lain di Indonesia. Saatnya Jadikan JAKARTA MENGAJAR (Ingat Ide Program Anies Baswedan INDONESIA MENGAJAR anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Mungkin Tuhan meminta Anies melalui Jakarta, dalam wujudkan mimpinya atau ide/programnya tersebut dan bukan pada saat menjadi Mendiknas era Presiden Joko Widodo.

Role Models KPK (Pencegahan Korupsi)

Alangkah indahnya NKRI bila menggunakan cara ini, diharapkan BPK dan khususnya KPK sedapatnya jadikan Triple Password ini sebagai role models dalam pencegahan korupsi di Indonesia. KPK buat Memorandum of Understanding (MoU) bersama seluruh Gubernur/Bupati/Walikota yang tentu disetujui atau diketahui oleh Presiden dan DPR serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia). 

Semoga Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bisa endorse system Triple Password ini pada pemerintah daerah di  Indonesia. Program kerja Ahok yang dikunci dengan password bersama BPK-KPK sehingga otomatis program apapun yang akan dibuat akan dikontrol BPK-KPK. Hanya pemimpin-pemimpin yang berjiwa anti korupsi yang mau melakukan sistem kontrol dengan password seperti yang diterapkan Ahok-Djarot, tentu ini menjadi percontohan bagi pemimpin lainnya.

Integrasi Tiga Komponen Institusi

Banyak yang WAG, inbox dan email ke saya (maaf saya jawab melalui tulisan disini ya secara serentak) kata teman-teman bahwa "Oh itu gampang dirubah bila tetap mau korupsi" ya betul bisa saja, tapiiiiiii sangat sulit. Kenapa ??? Triple Password itu merupakan atau ada 3 (tiga) kunci/password yg terintegrasi, masing2 dipegang oleh Pemprov. DKI Jakarta, BPK dan KPK (Anda berani merubahnya dengan tujuan koruptif????) itu sangat berbahaya. Bisa saja APBD ini dirubah atau revisi bila tujuannya jelas positif, yaaa bisa saja dirubah dengan persetujuan atau atas sepengetahuan BPK dan KPK.

Itulah salah satu tujuan Ahok mengundang Anies ke Balaikota, agar Anies-Sandi dapat bekerja dengan baik sesudah dilantik bulan oktober 2017, agar dari sekarang mengetahui dan menyingkronkan janji-janinya dengan kondisi APBD serta khususnya menghadapi APBDP 2018 (agar Anies mudah buka kunci untuk singkronisasi janji-janjinya minimal pada APBDP yad).