Berita Sampah, Bukan untuk Dibaca! Pasti Marah

Pungli: Kantong Plastik ini seharusnya tidak boleh dijual oleh Ritel, wajib diberikan gratis pada pembeli (Pasal 612 KUHPerdata). Sumber: DokPri

Baca juga: Sampah Plastik Dijadikan Tirai Kebobrokan Pengelolaan Sampah Indonesia

Satu contoh, Pak Luhut Binsar Panjaitan (Menko Bidang Marves) di depan Komisi IV DPR RI menyebut Deputinya sebagai pejabat yang jago urus sampah, apa tidak malu disebut jago tapi kerjanya nol.

Apalagi Presiden Jokowi pasti lebih tidak tahu lagi masalah sampah, karena hanya menerima informasi dari menteri yang sama tidak paham. Menteri membawa data bodong, karena hampir semua prasarana dan sarana yang sudah diproyekkan dengan milyaran mangkrak, diberbagai tempat di seluruh Indonesia.

Semuanya (Presiden dan Menteri) hanya menerima informasi yang sifatnya asal bapak senang (ABS) dan asal ibu senang (AIS) dari bawahannya, yaitu dari dirjen dan deputinya.

Baca juga: Apa Kabar Usia 12 Tahun UU Sampah

Menurut dugaan penulis, pejabat deputi dan dirjen sama sekali tidak paham masalah sampah, karena hanya menerima informasi dari bawahannya pula (Direktur atau Asisten Deputi) yang sama tidak paham atau diduga berbohong pada bosnya (Menteri dan Presiden) saja.

Jadi kalau demikian, bagaimana urusan sampah di Indonesia?. Ya, tetap saja darurat sampah dan hanya menjadi bancakan korupsi. Karena semua sudah menjadi sampah.

Oh ternyata sama semua tidak paham masalah, atau mereka paham tapi terlanjur salah dan tidak mau sportif akui kesalahannya, makan gaji buta donk, ya ialah.

Potensi sampah organik di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur, yang dibuang ke TPA Bantargebang Bekasi. Sumber: DokPri-2022

Baca juga: "Human Error Birokrasi" Penyebab Darurat Sampah Indonesia