"Problematika sampah Indonesia terus bergulir dan menjadi isu besar, mulai dari Balai Desa di 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia sampai mengganggu pemikiran dan menyita waktu Presiden Jokowi untuk ikut membahas berkali-kali masalah sampah di Istana Negara yang tidak kunjung selesai." Asrul Hoesein, Ketua Komisi Penegakan Regulasi Sampah, Satgas Nawacita Indonesia.
Pemerintah Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain masih rendahnya akses pelayanan sampah dengan rendahnya komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan sampah.Â
Akibat yang signifikan adalah Indonesia dibanjiri sampah Impor dan korupsi persampahan sudah tidak terkontrol lagi oleh aparat penegak hukum.
Regulator dan operator, didominasi sendiri Pemda dengan paradigma lama dimana pengelolaan sampah tetap berorientasi pada pembuangan sampah di Tempat Pembuangan sampah Ahir (TPA), tanpa mengikuti paradigma baru sesuai regulasi yang mengamanatkan pengelolaan pada sumber timbulannya.Â
Hampir seluruh Pemda kabupaten dan kota di Indonesia sangat tidak mendukung pengelolaan sampah di sumber timbulannya.
Salah satu permasalahan yang dihadapi pengelola perkotaan di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah pengelolaan sampah. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, taraf kehidupan penduduk juga meningkat.Â
Karena produksi sampah linear dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan kegiatan produksi dan konsumsi. Peningkatan kegiatan produksi dan konsumsi akan berdampak peningkatan jumlah, jenis, dan keberagaman karakteristik timbunan sampah.Â
Begitu pula karakteristik pengelolaan "bisnis" sampah mengikuti karakteristik sampah. Karena sangat jelas bahwa sampah adalah potensi ekonomi yang menggiurkan bila dipahami keberadaannya, sebagai sumber bahan baku industri yang sangat dibutuhkan.
Pembiaran Tanpa Sistem
