Sangat Bijak KSP Moeldoko Mundur?

"Mari memberi tuntunan politik yang cerdas pada rakyat, menuju kemerdekaan berdemokrasi. Bukan hanya  sekedar tontonan murahan" Asrul Hoesein, Direktur Eksekutif Green Indonesia Foundation Jakarta.

Prahara Partai Demokrat pasca Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengganti posisi Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) pada Kongres Ke-5 PD 15 Maret 2020, sesungguhnya penulis sudah prediksi sejak awal dari beberapa tulisan sebelumnya.

Mengingat AHY bisa saja tidak diapresiasi oleh senior atau elit PD sendiri yang merasa lebih mampu meneruskan kepemimpinan SBY. Antara lain seperti H. Marzuki Alie, HM. Darmizal MS, Jhoni Allen Marbun dan lainnya yang berada di kubu KLB-DS.

Mengingat AHY memang tidak bisa dipungkiri dianggap lahir secara instan dalam dunia politik, setelah mundur dari habitatnya sebagai Prajurit TNI berpangkat Mayor TNI. Itu semua karena niat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tapi satu sisi AHY cukup cepat berasimilasi dalam dunia politik, memang bisa diapresiasi punya talenta kepemimpinan yang berbeda jauh dengan adiknya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang lebih dahulu terjun ke dunia politik melalui partai yang sama. 

Nasib berkata lain, setelah AHY gagal dalam Pilkada DKI Jakarta (2017), seperti jalan tol saja langsung menapakkan kakinya dan duduk di puncak sebuah partai yang pernah memenangkan pemilu.

Tentu semua ini karena pengaruh kuat SBY sang ayah, yang bisa saja sudah memprediksi atau merencanakan dan merancang karir politik selanjutnya pada anaknya AHY tersebut. Itu tidak jadi soal, silakan saja.

Maklumlah karena itulah suasana politik Indonesia, nulai dari atas sampai ke bawah. Bila perlu jabatan atau kekuasaan itu berputar-putar saja dalam lingkarannya sendiri.... Haha, kapan mau maju Indonesiaku? Tapi tetaplah selalu optimis.

Baca juga: Pemerintah Tolak Hasil KLB Deli Serdang, Ketua DPP Demokrat: Sejak Awal Saya Tidak Ragu

Moeldoko Maju atau Mundur

Membaca peta perpolitikan dan posisi hukum (Baca: AD/ART Partai Demokrat) antara Kubu Kongres Luar Biasa Deli Serdang (KLB-DS) dan AHY, terlebih pada posisi  Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), maka sebaiknya mundur saja dari kubu KLB, dengan alasan:

1. Walau KSP Moeldoko punya hak politik, tapi sebagai pejabat dalam lingkar istana atau KSP sangat  jelas bisa mengganggu konsentrasi dan kinerjanya dan tentu berpengaruh pada Presiden Jokowi sendiri. Lebih bijak mendampingi Presiden Jokowi dengan fokus sampai selamat tiba diahir masa jabatannya. Apalagi kita masih dalam suasana Covid-19 yang belum berlalu juga.
2. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM atas penolakan keberadaan Kubu KLB-DS, karena berdasar AD/ART 2020 yang sudah disahkan pemerintah, bukan berdasar pada AD/ART 2021 yang menjadi landasan KLB-DS. Karena belum mendapat pengesahan pemerintah, seharusnya pada saat itu KSP Moeldoko menolak dulu diadakan KLB-DS.  
3. Sangat bijak, bila KSP Moeldoko ingin melanjutkan karirnya sebagai organ Partai Demokrat, sebaiknya mundur saja dari jabatannya sebagai Kepala KSP, biar berjuang sendiri secara pribadi tanpa ada "kesan" pengaruh atau campur tangan Presiden Jokowi. Atau sekalian bergabung saja "islah" dengan SBY-AHY, koq sama habitatnya dari barak tentara, apanya yang susah diatur oleh Anda semua.
4. Biarkan internal Partai Demokrat sendiri yang berkompetisi. Apalagi AHY sudah mengajak islah Kubu KLB Deli Serdang pasca ditolaknya pengajuan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB oleh Menteri Hukum dan HAM.
5. Seharusnya pihak KLB-DS terlebih dahulu melakukan gugatan pada Partai Demokrat AHY kalau dianggapnya bermasalah AD/ART 2020 (kubu KLB-DS menolak adanya kekuasaan absolut kepada Ketua Majelis Tinggi yang dijabat oleh SBY dianggap mengamputasi hak-hak Anggota dan Pengurus Daerah serta Pengurus Cabang), kubu KLB-DS jangan langsung membuat AD/ART 2021 lalu KLB 5 Maret 2021 di Deli Serdang. Karena apapun yang terjadi pada AD/ART 2020 versi AHY, secara dejure sah karena sudah disahkan pemerintah.
6. Pesan terahir buat KSP Moeldoko, cari apalagi, umur sudah tua. Cukup selesaikan masa tugas bersama Presiden Jokowi, lalu menjadi negarawan yang bijak dan menjadi panutan bangsa serta anak cucu menuju Indonesia lebih kuat dan sejahtera. Buat yayasan lalu bergerak secara sosial, salurkan ide-ide disana untuk kemajuan demokrasi bangsa.

Baca Juga: Masih Optimistis, Kubu KLB Moeldoko Ajukan Gugatan ke PTUN Hari Ini

Bila KLB-DS menggugat Keputusan Menteri Hukum dan HAM atau AD/ART 2020 yang dianggap cacad, sementara KSP Moeldoko masih ada dalam kubu KLB-DS maka tidak bisa dihilangkan persepsi publik atas dugaan campur tangan atau pengaruh pemerintah.

Secara tersirat karena posisi Moeldoko sangat dekat dengan istana. Bisa saja atau dapat diduga keras hanya terjadi perpindahan ring tarung dari eksekutif (pemerintah) ke yudikatif (pengadilan) saja.

Juga tidak ada artinya bagi KSP Moeldoko untuk mengambil sisi positif (walau nantinya menang gugatan) karena pasti pertarungan dalam ring pengadilan itu sangat panjang, bisa saja memakan waktu 2-3 tahun atau Pilpres 2024 sudah berlalu, perkara pengadilan masih bergulir. Jelas analisa apapun KSP Moeldoko pada posisi rugi dalam politik dan bisa berdampak pada sosial.

Kecuali memang niat mau melumpuhkan Partai Demokrat menuju Pilpres 2024, itu lain soal. Tapi tentu kubu AHY sudah siap menghadapi semua resiko ini, karena itulah alam perpolitikan Indonesia yang demokrasinya masih merangkak alias jalan di tempat. 

Kenapa? Yaaaa oleh kehendak kita sendiri yang terlalu berpikir instan tanpa menghargai sebuah proses, baik dalam politik maupun dalam hidup kehidupan secara umum dan ideal.

Mari berpikir cerdas menata Indonesia lebih maju dan sejahtera, agar lebih disegani oleh bangsa lain, janganlah kita membuat catatan murahan bagi anak cucu kita kelak. Hidup ini sementara, dunia hanya sebagai rest area untuk menuju sebuah area yang kekal. Surga atau neraka, selanjutnya tergantung pilihan kita.

Jakarta, 5 April 2021