Setop Sesat Pikir Memahami EPR Pengelolaan Sampah

Ilustrasi: PKPS sebagai poros circular economi dan menjadi infrastruktur EPR. Sumber: ASRUL HOESEIN | GiF

Bagaimana EPR dilaksanakan ?

Pelaksanaan EPR bukan menjadi hal mudah, di mana seenaknya perusahaan bisa menentukan sikap terhadap pelaksanaan kewajiban EPR.  

Pemerintah perlu segera bersikap dan melibatkan asosiasi serta lembaga swadaya untuk memberi input teknis dan non teknis sebelum menentukan arah dan kebijakan EPR (baca: sistem) dalam pelaksanaannya.

Ada tiga kategori dari instrumen kebijakan yang dapat diprakarsai oleh pemerintah bersama asosiasi dan lembaga swadaya untuk mendorong tanggung jawab produsen atas EPR, yakni:

1) Instrumen Peraturan: wajib mengambil kembali, minimum standar konten daur ulang; tingkat pemanfaatan bahan kebutuhan sekunder; pemulihan harga atau waktu; standar efisiensi energi; larangan pembuangan dan pembatasan; larangan dan pembatasan bahan; dan larangan terhadap produk berbahaya.

2) Instrumen Ekonomi: biaya pembuangan yang harus dibayar di muka; retribusi terhadap bahan dasar; menghapus subsidi bahan dasar; deposito/sistem pengembalian dana, dan prosedur pengadaan produk yang ramah lingkungan.

3) Instrumen Informatif: segel atas persetujuan jenis pelabelan lingkungan (Environmental Choice); pelabelan informasi lingkungan (efisiensi energi, konten CFC, konten daur ulang); peringatan bahaya produk; pelabelan ketahanan produk.

Tentang EPR baca selengkapnya di "Mengenal Extended Producer Responsibility" 

PKPS Merupakan Suprastruktur EPR

Dari ketiga instrumen pelaksanaan EPR tersebut di atas, menjadi mudah menjalankannya. Tinggal diaplikasi saja secara teknis dan non teknis -- kebijakan atas penerapan -- karena UUPS serta regulasi pendukung lainnya sudah ada dan terpenuhi.

Termasuk lembaga yang bisa merekomendasi - penghubung - terjadinya circular ekonomi terhadap semua unsur pelaku pengelola produk sisa dan sampah (baca: Primer Koperasi Pengelola Sampah) sudah disiapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, hanya perlu kesamaan sikap lintas Kementerian dan Lembaga yang berperan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengenglolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.