Melawan Ketidakadilan Pengelolaan Sampah Indonesia

dokpri

Bagaimana Sikap Pemerintah & Pemda ?

Sungguh mengerikan bila kondisi persampahan yang curang ini terbongkar di publik dan/atau pada aparat penegak hukum. Karena praktek culas dan licik tersebut seakan sengaja dibiarkan atau terjadi pembiaran oleh pemerintah pusat. Ahirnya pemda ikut larut dan senang dengan kondisi carut-marut. Karena bisa langgeng pula kecurangan pengelolaan sampah di daerah. 

Fakta yang terjadi, pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai leading sektor persampahan, ikut larut membiarkan regulasi persampahan tidak optimal dijalankan selama bertahun-tahun. Sepertinya diduga terjadi kesepakatan yang tidak disepakati secara resmi tertulis diatas kertas. Tapi senyatanya terlihat "depakto" dilapangan terjadi main mata.

Paling repotnya, asosiasi, lembaga swadaya dan pemerhati sampah lainnya yang diharapkan menjadi penolong garda terdepan dalam tata kelola sampah yang baik dan berkeadilan tidak mampu berbuat apa-apa. 

Diduga hanya merupakan power bisnis kelompoknya saja. Tentu mereka dapat eksis karena didukung oleh oknum penguasa pusat dan daerah, terjadilah kongkalikong diantara mereka. Sungguh memuakkan praktek curang. Apakah Presiden Jokowi dan lingkaran istana memahami masalah tersebut ?  Entahlah... !!!

Baca Juga: PKPS, Koperasi Sampah Berbasis Multipihak

Kenapa Harus Berjejaring ?

Untuk menjalankan amanat regulasi sampah serta demi kelangsungan bisnis masyarakat berbasis sampah, maka kemitraan bisnis berjejaring terkait dalam pengelolaan sampah mutlak dan absolut dilakukan untuk melawan praktek kotor tersebut diatas. Tanpa berjejaring, praktek mafia anggaran persampahan akan tetap harum dan manis untuk dinikmati oleh rente. 

Selain itu memang menjadi keharusan dalam menjalankan roda bisnis secara profesional. Scrap sampah baru dapat bisa bernilai ekonomi bila dikerjakan dengan cara bergotong royong. Termasuk untuk melawan oknum penguasa, pengusaha dan lembaga swadaya yang ikut cawe-cawe dalam menelikung regulasi, harga mati pengelola sampah garda terdepan harus bersatu meruntuhkan tembok pembohongan dan pembodohan publik. 

Sekaitan bahan baku scrap sampah yang spesifik dan unik, dimana jenis sampah sangatlah beragam dalam satu wilayah. Pengumpulan bahan baku sampah sangat tidak stabil artinya sampah bersifat labil, dan membutuhkan kemitraan ekstra untuk memenuhi kriteria nilai keekonomian atas volume dan distribusi serta harga yang terkendali.