Ilmuwan dari University of New South Wales, Markus Donat, pada 2016 sudah memprediksi hujan ekstrem yang terjadi atas hasil risetnya yang ia kumpulkan dari data curah hujan dari 1951 hingga 2010. Hasilnya, pemanasan global membuat curah hujan semakin meningkat dari satu hingga dua persen per dekade. Sumber di "Hujan Ekstrem dan Banjir Awal Tahun 2020"Â
Menyambung opini penulis pada lapak Kompasiana "Bangun Sumur Resapan Se-Jabodetabek, Solusi Absolut Banjir Jakarta" dan untuk menghindari saling sorot antara pemerintah pusat dan daerah atau antara daerah bertetangga se-Jabodetabek mengenai sumber datangnya air dan antisipasi banjir. Perlu segera Presiden Jokowi mengambil alih kendali untuk mengatasinya.
Presiden Jokowi harus turun gunung untuk mencegah debat kusir antar elit pusat dan daerah dengan masyarakatnya tentang siapa berbuat apa. Jangan biarkan polemik tersebut berkepanjangan. Akhirnya, tidak satupun solusi tercipta. Harus segera menciptakan sebuah solusi stratejik.
Mengatasi masalah banjir dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi ke depan terhadap serangan banjir yang sudah menjadi rutinitas kedatangannya setiap tahun di Jakarta. Butuh sumber daya (baca: pendanaan) yang tidak sedikit. Termasuk butuh dukungan partisipasi aktif masyarakat secara total dan bergotong royong antar daerah.
Presiden Jokowi perlu memberi komando kepada Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur) untuk membuat perencanaan terstruktur, massif dan komprehensif mengatasi banjir se-Jabodetabekjur.
Hal ini merupakan tugas bersama ketiga Pemerintah Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten melalui BKSP Jabodetabekjur dalam urusan utilitas.
Selain masalah banjir, juga masalah sampah, kemacetan, transportasi, perumahan dan lainnya.
Alternatif selain melalui BKSP, bisa dengan bantuan para ahli lainnya untuk membentuk "Tim Kerja Anti Banjir Jabodetabekjur" di bawah kendali langsung Presiden Jokowi, melakukan perencanaan strategis untuk pendataan segala sektor yang akurat dan rencana aksi dengan menyiapkan terlebih dahulu dokumen suprastruktur untuk membangun infrastruktur pencegahan banjir se-Jabodetabekjur.
Selama ini terjadi kekeliruan dalam mengatasi masalah banjir Jakarta karena tidak full melibatkan seluruh wilayah penyangga Jakarta. Jakarta tidak bisa hidup tanpa daerah-daerah yang menopangnya yaitu Bodetabekjur dan begitupun sebaliknya.
Jakarta sebagai ibu kota negara (IKN) sekaligus memiliki sumber dana yang besar dan kuat. Harus menjadi penopang pembiayaan, agar meringankan beban daerah penyangganya.Â
Daerah se-Jabodetabekjur harus kompak bersatu untuk mengatasi banjir dan masalah kemanusiaan lainnya yang timbul dari efek kebijakan pembangunan dan geliat sosial dan ekonomi Jakarta.
