Menteri Pertanian SYL bahkan mengakui pentingnya kemitraan dan kerjasama bersinergi dengan kementerian lain, termasuk dengan para Gubernur, bupati dan walikota bahkan sampai di lapangan harus bermitra dengan para Camat dan para kepala desa maupun Lurah.
"Kita tidak bisa lagi menggunakan paradigma lama dan banyak cara-cara baru yang harus kita pelajari dikarenakan kemajuan teknologi sangat cepat", demikian Mentan SYL.
Selanjutnya Mentan SYL mengatakan kompleksitas masalah yang besar membuat sentralisasi strategi tidak harus di Jakarta. Kementerian pertanian tidak bisa bekerja sendiri dan harus bermitra dengan yang lain.
Kementan dalam pemenuhan target Subsidi Pupuk Organik absolut melibatkan kelompok tani dalam produksi sendiri kebutuhan pupuk organik dengan mengelola limbah pertanian dengan mix sampah organik yang berlimpah.
Pemanfaatan sampah organik dan limbah pertanian merupakan keniscayaan. Sistem proses produksi pupuk organik harus diadakan perubahan dengan menyerahkan pengelolaannya secara desentralisasi kepada kelompok tani dengan menghidupkan kembali Koperasi Unit Desa (KUD) bekerjasama dengan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) yang ada di setiap kabupaten dan kota.
Mentan SYL harus memampukan petani dalam mengembangkan pertanian organik. Hanya dengan pertanian organik petani bisa meningkat kesejahteraannya. Karena biaya produksi bisa tertekan. Terlebih pula tanah pertanian Indonesia sudah jenuh akibat pupuk kimia. Maka harus dikembalikan unsur haranya dengan pupuk organik, agar produksi bisa berlipat ganda.
Paling penting diketahui oleh Mentan SYL, bahwa selama ini pupuk organik bersubsidi tersebut tidak memenuhi Standar SNI Pupuk Organik. Maka diduga selain tidak memenuhi target volume supplier. Juga pupuk organik tersebut tidak dirasakan manfaatnya oleh petani. Maka muncul pendapat atau image petani bahwa pupuk organik tidak ada pengaruhnya bagi kehidupan petani.
Makassar, 30 Oktober 2019
