Menurut Anies tidak akan serta merta mengikuti pemerintah pusat dan kepala daerah lainnya yang telah lebih dahulu mengeluarkan kebijakan pelarangan PSP, khususnya kantong plastik, ps-foam dan sedotan plastik. Karena menurut Anies, pengelolaan sampah harus dipikirkan dua unsur pokok yang terkait, yaitu unsur "ekologi dan ekonomi".
Anies tidak mau hanya berpikir dan bertindak ekologi saja, karena melihat ada ekonomi yang sangat potensi di persampahan bila dikelola dengan benar. Bukan malah melarang, itu hanya pandangan dari sudut ekologi atau lingkungan semata yang sangat sempit.
Anies memperhatikan, menyimak dan membaca resistensi atau riak-riak yang terjadi di masyarakat yang kurang kondusif atas kebijakan pelarangan PSP. Maka Gubernur Jakarta menunda dan malah membuat masterplan pengelolaan sampah Jakarta sambil menunggu pendapat dari masyarakat dan pengusaha.
Teringat saat penulis (Green Indonesia Foundation) bersama teman-teman dari berbagai asosiasi antara lain Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) mengadakan audience dengan Gubernur Jakarta di Balaikota Jakarta (9/08).Â
Anies mengatakan begini "Saya tidak akan seperti pejabat-pejabat lainnya yang seakan mengejar headline untuk melarang penggunaan PSP"
Menyedihkan dan Memalukan
Sangat menyedihkan dan memalukan bangsa ini karena ulah dua pejabat negara setingkat menteri yang keliru menyikapi plastik atau issu plastik. Tapi semoga berita itu tidak benar dan mereka meralatnya?
Karena sepertinya Menteri Sri Mulyani dan Menteri Susi Pudjiastuti mengikuti sumber dari anak buahnya atas dorongan dari pelarangan tersebut yang jelas datang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kebetulan KLHK dipimpin menteri perempuan pula yaitu Siti Nurbaya Bakar. Jadi tiga menteri perempuan ini mudah saja saling curhat.
Semoga Menteri Keuangan dan Menteri KKP ini bisa berpikir jernih dan profesional menghadapi sampah plastik dari berbagai sudut pandang, jangan hanya dari sisi ekologi saja. Tapi dari sudut ekonomi dan termasuk pada sisi pengembangan industri, tenaga kerja, dll. Karena diperkirakan kedua menteri ini masih dipertahankan oleh Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi Akan Membangun SDM
Setelah membangun Infrastruktur pada periode pertama, maka pantaslah sasaran utama atau target Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya untuk fokus bekerja meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia. Tentu pengembangan dan peningkatan SDM itu harus didahului oleh panutannya (baca: pemimpin).
Pak Jokowi tentu selama ini membaca tingkah laku pencitraan "pola pikir dan pola tindak" para pembantunya yang kurang cerdas dan minim dalam sektor persampahan. Ahirnya kurang cermat dalam menjalankan manajerial yang profesional dalam mengurai problematika sampah yang sudah menggurita masalahnya.
Maka kini giliran membangun SDM untuk merapikan suprastruktur setelah infrastruktur yang telah dibangun Pak Jokowi sebelumnya. SDM termasuk minimalisasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang akan digenjot oleh Jokowi-Ma'ruf.
