Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Inisiator PKPS di Indonesia | Founder Firma AH dan Partner | Jakarta | Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia - YAKSINDO | Surabaya. http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Politik Uang dan Politik Suara

8 April 2019   23:49 Diperbarui: 9 April 2019   09:07 208 4 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Politik Uang dan Politik Suara
Ilustrasi: Penulis menemukan Baliho dalam perjalanan ke Kab. Brebes di Kec. Larangan, Jawa Tengah (8/4). Sumber: Pribadi 

Pesta demokrasi Indonesia tersisa kurang sembilan hari lagi. Pemilu dan Pilpres digelar bersamaan pada hari rabu tanggal 17 April 2019. Rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan secara serentak untuk memilih --wakil rakyat-- anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten-Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) untuk masa bakti 2019-2024. 

Suka tidak suka terhadap system demokrasi Indonesia, haruslah kita terima sebagai kesepakatan konstitusi bernegara, berbangsa dan bertanah tumpah darah Indonesia. Pada Pemilu dan Pilpres 2019 ini jelas akan terjadi efisiensi karena hanya diwakili 2 (dua) pasangan (capres-cawapres) saja yaitu, Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin sebagai petahana melawan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

Bila menginginkan presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat yang bisa membawa aspirasi Anda, maka pilihlah menurut Anda yang bisa diajak komunikasi dan bersahaya. Hal tersebut menjadi penilaian utama untuk kita pilih sebelum membaca rekam jejak yang bersangkutan. 

Khususnya wakil rakyat di DPR/D dan DPD, hal komunikasi ini sangat penting, karena fakta banyak anggota legislatif - legislator - setelah terpilih, waduh sangat susah diajak komunikasi apalagi mau ketemu. Termasuk di medsos nampak susah komunikasi dan semakin bertambah sombonglah dengan macam-macam alasan. Juga terlebih jangan pilih "mantan" koruptor atau yang berpotensi terjerat kasus hukum atau korupsi. 

Baca rekam jejak calon legislator tersebut, sebelum jatuhkan pilihan Anda. Sangat berbahaya bila salah pilih, terlebih bila Anda menerima "fulus" tawaran politik uang. Berarti saat mereka sudah terpilih, putuslah hubungan Anda. Karena mereka si anggota DPR/D dan DPD tersebut telah "membeli" suara atau harga diri dari Anda. 

Tolak politik uang dengan terlebih dahulu tidak menerima uangnya bila suara Anda dibarter. Termasuk jangan sia-siakan kesempatan memilih, jangan Anda terpancing tidak ikut memilih atau menjadi golongan putih (golput) alias berpolitik suara, karena Anda dan kita semua adalah penentu nasib bangsa Indonesia. 

Jangan jadi pelacur politik dengan menjadi golput dan menjual suara. Waspadalah, karena bila Anda tidak memilih atau golput, surat suara Anda berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengisi surat suara yang tidak bertuan tersebut. Maka hadiri dan berpartisipasi positiflah pada pesta demokrasi Indonesia. Datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 17 April 2019 dan usahakan pantau jalannya perhitungan suara. 

Jangan pernah bermimpi mempunyai wakil rakyat yang jujur dan anri korupsi. Jika kita sebagai rakyat hak suara masih bisa dibeli. Deteksi dan bantu Bawaslu dan penegak hukum untuk menangkap pelaku - pemberi dan penerima - atas perbuatan money politic pada Pemilu 2019. 

Jangan pernah cederai pesta demokrasi bangsa Indonesia. Antisipasi dini atau minimalisir korupsi dengan menjadi pemilih yang cerdas. Ingat bahwa tugas dan tanggungjawab legislator itu, akan menentukan nasib bangsa dari keputusan atau kebijakan yang dibuatnya bersama eksekutif (presiden, gubernur, bupati dan walikota). Perampokan terbesar dan sistemik adalah terjadinya permainan licik dalam penerbitan regulasi atau perundangan di parlemen. Baik itu di DPR maupun di DPRD Provinsi serta Kabupaten dan Kota.

Brebes, 8 April 2019

Mohon tunggu...
Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan