Rocky Gerung: Ada Aksi Balas Dendam di Lingkaran Istana

Saat ini publik ramai memperbincangkan sebuah isu liar terkait bisnis tes PCR yang dilakukan oleh pejabat negara. Hal ini terlihat dari turunnya harga tes PCR dan aturan yang mencantumkan bahwa tes PCR menjadi syarat perjalanan di segala moda transportasi. 

Namun belakangan diketahui, pemerintah telah mencabut peraturan syarat perjalanan tersebut. Publik pun semakin bertanya-tanya dengan sikap pemerintah yang tidak konsisten.

Perihal sirkulasi keuntungan dari tes PCR, publik merasa tertipu oleh pemerintah dan para pebisnis PCR di luar sana. Publik menduga adanya isu mafia tes PCR yang telah menggerogoti rakyat. 

Menanggapi isu tersebut, Pengamat Politik Rocky Gerung menyuarakan kritik tajam yang menyoroti Presiden Jokowi, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menkes Budi Gunadi.

Pada akhir Oktober lalu, Rocky mengatakan, seharusnya Jokowi, Luhut, dan Budi seharusnya menginfokan publik jika memang isu tersebut benar adanya. 

Jika mereka ternyata tak angkat bicara maka akan membuat rakyat curiga kalau mereka juga mendapatkan keuntungan dari bisnis PCR tersebut (cashback). Karena dari semua pihak di pemerintahan tidak ada yang angkat bicara dan terkesan membiarkan.

Tak hanya itu, kemarin (5/11) Rocky Gerung kembali bersuara. Dirinya berpendapat, timbulnya isu bisnis PCR tersebut berimbas pada perseteruan di dalam lingkaran istana.

Kondisi tersebut dinilai Rocky lantaran ada aksi balas dendam hingga perang antar geng di lingkaran istana bagi sejumlah pihak yang tak mendapatkan proyek. Sehingga kasus ini menurutnya bukan lagi soal pihak mana yang menjabat, tapi adanya pelanggaran hukum. Bisnis PCR itu adalah pelanggar adanya KKN dari menteri yang memakai jabatannya untuk berbisnis. 

Saat ini diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa kasus bisnis PCR tersebut akan diusut usai adanya pelaporan dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dan Barisan Kuning Anti Korupsi terhadap Menko Marves Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir yang diduga terlibat. 

Meski jawaban ketua KPK terlihat normatif, namun setidaknya ini bisa menjadi harapan bahwa kasus bisnis tes PCR yang sangatlah merugikan semua pihak ini akan membawa masyarakat pada keadilan. Sudah seharusnya para pejabat tersebut tidak mementingkan kepuasan pribadi dan meletakkan kesejahteraan rakyat di atas segalanya.