Ini adalah tulisan kedua dari sebelumnya yang berjudul “Cara Partai Kader Menguasai Lembaga”.
Partai kader memang unik, mereka bisa menelikung aturan negara bahwa pejabat negara tidak boleh menjadi berafiliasi dan menjadi anggota partai. Faktanya, banyak pengurus partai yang masuk jadi PNS lalu dalam waktu singkat menduduki jabatan eselon 4 dan seterusnya. Beberapa hal untuk mengenali pejabat yang merupakan pengurus partai atau anggota partai adalah sebagai berikut:
1.Lihat tahun masuknya dan tahun menjabatnya, rata-rata mereka memaksa naik jabatan meskipun baru bekerja 2, 3 atau 4 tahun, yang penting golongannya sudah 3b.
2.Transfer dari lembaga lain, misalnya dari BPKP ke Kementan dan langsung menjabat jadi eselon 3 atau 4.
3.Lulusan akademiknya tidak nyambung misal sarjana sastra mengerjakan perkebunan.
4.Rata-rata masih baru masuk (meski usianya sudah sepuh) sudah menjabat ditempat strategis.
Ciri-ciri diatas biasanya mereka yang sejak awal sudah masuk dilevel keanggotaan partai menjadi kader inti. Berikut level-level keanggotaan di partai kader:
1.Kader pendukung yang terdiri dari: anggota pemula dan muda
2.Kader Inti terdiri dari: anggota madya, purna dan dewasa
3.Anggota kehormatan
Selain harus mengikuti liqo (pengajian rutin mingguan) anggota harus mengikuti berbagai kegiatan partai, membayar infaq dan disumpah. Berikut ini contoh sumpah anggota level kader inti:
Sumpah anggota dewasa: “ Bismillah, Syhadatain. Saya berjanji setia kepadamu untuk mendengar dan taat dalam mentaati Allah, Rasul-Nya serta jihad di jalan Nya dalam kondisi giat maupun malas dalam keadaan mudah mapun sulit dengan bergabung dalam PARTAI dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya katakan”
Bisa dibayangkan bahwa di Kementerian Peertanian, jika banyak pejabat level eselon 2 dan sebagain eselon 1 yang telah menjadi kader inti maka sejatinya mereka telah mendedikasikan ketaatan kepada pimpinan partai dan menghiraukan sumpah jabatan serta aturan yang menyatakan bahwa pejabat negara tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik. Disinilah liciknya partai kader membuat sistem promosi yang mengharuskan para pejabat masuk kedalam sistem partai sehingga demi jabatan banyak PNS tidak profesional lagi. Pejabat-pejabat yang telah bersumpah ke partai tidak memiliki kartu keanggotaan partai meskipun sejatinya mereka adalah budak partai untuk mengikuti kepentingan partai dalam pengaturan jabatan dan pengadaan barang/jasa.
Untuk mengatur pola gerak dan penguasaan lembaga, partai kader membentuk struktur bayangan di Kementerian yang mengkoordinir semua kader agar bisa berkuasa dan mengambil keuntungan dari potensi kegiatan yang didanai APBN demi kepentingan partai. Ada satu orang leader yang selalu berada di dekat Menteri dan bukan termasuk jabatan karir tapi murni politik, biasanya dia adalah anggota kehormatan dalam partai.
Tulisan berikutnya akan saya bahas tentang struktur bayangan Partai Kader di lembaga yang ingin dikuasai seperti di Kementerian Pertanian.
