Perseturuan Temporer dan Politik Kepentingan

Oleh :  HaryYunisa

Menarik kita menyaksikan peta politik Nasional saat ini. Pada tahun ini di era Jokowi-Mar'uf Amin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Komposisi kabinet baru ini masih diisi oleh beberapa jenderal TNI dan Polri. Para Jenderal ini diberi tugas mengurusi Agama hingga investasi. Selain itu Cuma di era Jokowi dan Soeharto Menteri Agama berasal dari Militer. dan yang menjadi polemik dalam hal ini adalah Presiden Jokowi Widodo mengangkat Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan dalam kabinet pemerintahannya. 

Langkah yang sangat mengejutkan karena Prabowo adalah rivalnya Jokowi dalam dua kali pemilu presiden 2014 dan 2019. Banyak orang yang penasaran, Bagaimana memahami lompatan Jokowi-Prabowo dari 'Lawan" dalam pilpres menjadi 'kawan' dalam koalisi pemerintah. Sangat menarik memang, betapa tidak, politik kubu-kubuan di Indonesia kian berkembang. Pasca pemilu 2019 rupanya performa politik kian menampilkan pesona memukau.

Mengagetkan tapi pernah diramalkan, sebagian public memang kaget dengan masuknya Prabowo dalam kebinet Presiden Jokowi. Reaksi yang wajar. Maklum, masih hangat dalam ingatan, betapa keras kedua pemimpin itu bertarung dalam dua kali pemilu presiden, yaitu tahun 2014 dan 2019. Setelah terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinamika politik kita makin mencair.

Prabowo Subianto pun mulai rajin melakukan safari politik, tak lepas dari plus minus, silaturahim politik umumnya positif dan menyehatkan demokrasi. Jokowi mengungkapkan alasan, demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong-royong, oleh karena itu, jokowi tidak masalah rivalnya masuk kabinet, Jokowi pun menyebut posisi menteri pertahanan diberikan kepada Prabowo karena rekam jejaknya selama berkarir di TNI. Maka mantan Danjen Kopassus itu resmi menjadi anak buah Jokowi.  

Menurut saya, setelah berkali-kali kalah dalam pilpres, Prabowo tahu benar siapa dirinya. Dirinya lebih tentara dari pada politisi. Jabatan paling tinggi dan paling berwibawa sepanjang karier Prabowo sebagai tentara ialah Pangkostrad. Kita tahu kariernya kemudian terputus secara tidak enak.  Sebagai menhan, Prabowo bisa mendapat kenaikan pangkat kehormatan jenderal empat. Karena, keamanan Nasional sebuah Negara-Bangsa sebelum era perang dingin berakhir dominan bercorak militer dan unjuk kekuatan, karena memang bertujuan untuk melindungi wilayah dan mempertahankan kedaulatan sebuah Negara dari ancaman yang berasal dari luar negeri. Maka untuk itu terjadi penguatan besar-besaran pada sumber daya dan infrastruktur Militer. Satu hal yang perlu dicatat, Prabowo selalu mengambil sikap tegak hormat tentara kepada Presiden Jokowi,dan seorang yang dibesarkan dengan gaya yang militant memang terbiasa melakukan "Yes,Sir'', karena terbiasa di didik oleh atasan yang terus memerintah.  

Siapa saja, baik orang sipil maupun pensiunan tentara, memang boleh dan berhak menjadi politisi atau presiden asal memenuhi syarat dan terpilih dalam pemilihan umum. Tapi, sejarah militer Indonesia membuktikan bahwa dominasi kaum serdadu dalam politik sudah berlangsung sangat lama dan terstruktur, siapapun presidenya. Demokrasi mengidealkan supresmasi sipil dan control sipil atas militer. Di Indonesia dua hal itulah yang berjalan tersendat-sendat meski sejak Soeharto lengser republic ini sudah beberapa kali di pimpin oleh presiden sipil. 

Tetapi ,militer yang mendominasi dalam politik menyebabkan ketergantungan pemimpin sipil terhadap para pewira praetorian untuk menyangga kekuasaan. Penulis beranggapan bisa saja jokowi sebagai presiden menyandarkan kekuasaanya kepada kelompok militer. Selain memperkuat konsolidasi kekuasaan, aliansi dengan lingkaran militer mempermudah Jokowi mencapai ambisinya. Jokowi memastikan mendapat dukungan nasional dari seluruh daerah militer Indonesia yang bisa jadi perpanjangan tangan pemerintah memastikan jalannya kebijakan pusat di daerah-daerah terpencil.  

Tersandera Militer, pada 2 periode kepemimpinan SBY, masalah ketergantungan pada militer tidak mencuat mengingat SBY merupakan bagian dari elite TNI yang sejak 1990-an terkenal sebagai 'jenderal reformas". Sebutan itu disematkan orang-orang karena dia getol menyuarkan reformasi TNI dan meninjau kembali Dwifungsi ABRI. Sebelum SBY, baik Habibie, Gus Dur, dan Megawati taka da yang benar-benar memegang control atas militer. Jokowi mengambil langkah hampir serupa dengan Megawati. Kali ini Jokowi malah memberi lebih banyak konsesi kepada militer  dan sempat mewacanakan penempatan militer di jabatan sipil  sejumlah kementrian dan lembaga.. 

Salah satu indikasinya adalah desakan dari TNI kepada presiden RI ke-7 itu untuk membereskan masalah kelebihan jumlah perwira. Panglima TNI Hadi Tjahjahto berharap revisi UU 34 tahun 2004 tentang TNI bisa menjadi solusi. Sementara Jokowi meresponnya dengan memberikan 289 jabatan baru perwira TNI dalam Perpres 66 tahun 2019. Itulah yang membuka peluang pengkhianatan terhadap agenda reformasi tentara. Meski sipil seharusnya mengontrol militer, pada kenyataanya sipil masih bergantung kepada militer untuk menopang kekuasaan.

Dalam Hal ini Jokowi  seperti terhimpit dalam pusaran politik. Santer terdengar ada kubu 'rekonsiliasi' dan faksi 'jenderal merah' yang masing-masing memiliki power politik. Membaca peta politik tersebut, rasanya ada rebutan pengaruh. Tentu targetnya adalah siapa yang lebih membuat nyaman Jokowi dalam akomodasi kepentingan. Politisi yang sebelumnya saling sindir dan perng statemen, kini saling berkoalisi. Begitu lah politik, tidak ada permusuhan yang abadi.