Saat ini ada kekhawatiran jika PKS mendominasi pemerintahan Indonesia adalah NKRI akan hancur karena ideologi Wahabi.
But, marilah kita kaji secara rasional sesuai dengan esensi kajian ilmu politik. Ada tiga Faktor yang menghambat PKS jika memang merepresentasikan ideologi wahabi mampu menjatuhkan NKRI.
Pertama, keberadaan sistem multipartai merupakan dampak dari penerapan sistem pemilu proporsional.
Secara garis besar, sistem pemilu proporsional mengedepankan prinsip pengakuan atas semua suara yang ada dalam Pemilu.
Secara esensial, keberadaan sistem proporsional memberikan kesempatan parpol yang dalam suatu daerah pemilihan mungkin memiliki suara kecil namun keberadaan suara pemilih masih sah dan parpol tersebut memperoleh kesempatan untuk memasukkan wakilnya di Parlemen.
Sistem multipartai merupakan konsekuensi dari penerapan sistem proporsional dan sistem ini memungkinkan terdapat lebih dari tiga parpol untuk berkompetisi dalam Pemilu dan untuk mengisi pemerintahan. Sistem multipartai mendorong agar parpol untuk melakukan koalisi dengan tujuan menciptakan kestabilan pemerintahan.
Sistem multipartai juga menyebabkan sekalipun sebuah parpol dapat memenangkan pemilu namun secara esensial tidak menjadi single power majority karena keharusan etika politik untuk membentuk koalisi.
Sejarah menunjukkan kemenangan Partai Demokrat sekalipun memperoleh suara mayoritas dalam Pemilu namun tidak menjadikan dirinya sebagai single power majority. Konsekuensinya adalah sekalipun Partai Demokrat berhasil menempatkan kadernya sebagai presiden, namun dalam kebijakan negara, presiden harus memperhatikan kondisi koalisi.
Jika PKS menang pun, sekalipun PKS di duga memiliki kaitan dengan paham wahabisme pun selama sistem multipartai telah menempatkan adanya disparitas ideologi, maka PKS tetap sulit untuk menjatuhkan ideologi negara.
Faktor kedua yang menghambat kemungkinan PKS untuk menjadi ancaman terhadap NKRI adalah keberadaan hak sipil yang melekat pada setiap warga negara.
PAda saat negara membebankan kewajiban kewarganegaraan terhadap masyarakat, mulai dari kewajiban restibusi pajak, kepatuhan pada hukum negara, hingga kewajiban bela negara.
