Saat harga minyak dunia melambung tinggi, fenomena menaikan harga BBM bersubsidi sering ditempuh oleh pemerintah yang berkuasa di Indonesia. berbeda dengan negara lain, yang menaikan harga BBM tanpa ada gejolak. Di Indonesia, setiap momentum menaikan harga BBM, selalu dibarengi dengan penolokan dari masyarakat, maupun kisruh di kalangan pemerintah sendiri.
Dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, efek domino dari dampaknya tersebut sangat dirasakan. Gejolak yang sering terjadi saat BBM naik, adalah ikut naiknya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran. Meskipun sampai saat ini kenaikan beberapa kebutuhan pokok masih dinilai wajar. Namun karena kenaikan harga BBM tersebut bertepatan dengan momentum Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Sementara itu Lembaga pemeringkat Moody`s Investors Service menanggapi positif langkah pemerintah Indonesia menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berusbsidi. Pasalnya, kenaikan harga premium sebesar 44 persen, dan harga solar sebesar 22 persen telah memberikan nilai positif bagi anggaran negara. Menurut Moody's, pengeluaran pemerintah akan terkurangi dengan naikknya harga BBM. Selain itu, defisit fiskal juga akan terjaga di bawah 3 persen dan menyelamatkan minyak negara, di mana PT Pertamina diperkirakan menghemat USD 3,6 miliar.
Resiko kenaikan BBm justru aka nada terhadap menurunya Elektabilitas beberapa partai, khususnya partai dengan mendukung kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sebuah kebijakan yang memang suatu keputusan tidak populer serta bisa menyebabkan elektabilitas suatu partai menurun. Oleh partai kualisi keputusan pemerintah menaikkan harga BBM akan tetap didukung apapun risikonya, walau satu dari partai kualisi yakni PKS menolak kenaikan. Menyakini kenaikan harga BBM jelas akan membuat Partai Kualisi akan mengalami penurunan suaranya, Menaikkan harga BBM, apalagi BBM bersubsidi, merupakan kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak populis dan berpotensi menurunkan elektabilitas tak hanya partai pemerintah (Partai Demokrat), namun juga partai-partai pendukungnya.
Nasib PAN sebagai partai kwalisi dari pemerintah dalam Pemilu 2014 masih jadi tanda tanya besar. Berdasarkan survei Indonesia Network Elections Survey (INES) terkait sikap pemilih terhadap elektabilitas partai politik pada pemilu 2014, elektabilitas PAN berada di urutan ke empat secara nasional dengan persentase 10,6 %. Posisi teratas ditempati Partai Golkar 19,7 %. Posisi kedua ditempati PDI-P dengan tingkat elektabilitas 18,5 %. Posisi ketiga diikuti oleh Gerindra 18,2%. Sedangkan partai Pemenang Pemilu 2009 Demokrat hanya sebesar 9,3%. Survei ini mengambil 6.000 responden dengan usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin error sebesar 2,9% dan tingkat kepercayaan 98 %.
Melihat permasalahan tersebut partai PAN menyakini tidak akan mempengaruhi suara partainya, partai PAN juga menyakini jika Pamor yang turun tidakakan menjadi masalah. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengaku dirinya tak merisaukan nasib elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) terkait kenaikan BBM bersubsidi. Sebab baginya, kepentingan negara harus selalu dinomor satukan. Hatta menegaskan dirinya saat ini sama sekali tak memikirkan kepentingan PAN. Meskipun dirinya adalah Ketua Umum PAN, ia mengatakan dirinya hanya akan memikirkan kepentingan negara. keputusan PAN mendukung kenaikan harga BBM itu memang sangat berat. Tapi, bagaimanapun PAN memahami Indonesia berhadapan dengan era globalisasi. Kenaikan harga itu tidak berkaitan dengan suasana dalam negeri, melainkan semata situasi internasional. PAN berada di dua pilihan. Menjaga citra atau mempertanggung jawabkan keputusan ini demi masa depan bangsa. Tapi ini harus diambil. Sikap PAN itu bukan karena ikut-ikutan koalisi, tapi karena kajian mendalam Hatta Rajasa sebagai ketua umum,Hatta juga tokoh yang kuasai bidang perekonomian saat ini.
Masyarakat diminta tidak stres dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mampu menyiasatinya dengan cara berhemat. Gaya hidup mewah dan boros juga diminta untuk dikurangi, khususnya bagi masyarakat perkotaan yang dinamis. Hemat bukan berarti pelit, tetapi mengeluarkan biaya sesuai kebutuhan.Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan dan menumbuhkan gaya hidup hemat untuk seluruh kebutuhan, baik kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersier. Dia juga meminta warga untuk mengambil kesempatan dalam keadaan seperti ini dengan meningkatkan kreativitas.
Tentu sebuah kebijakan tidak bisa memuaskan semua orang, termasuk saya, tetapi kita harus berpikir bahwa kita yang agak mampu harus lebih melihat kebawah serta melihat masih banyak saudara saudara kita yang lebih tidak beruntung, mau mengalah itu yang bisa kita berikan, karena kalo kita hanya mengandalkan pemerintah juga. kita sadari anggaran APBN selalu tekor ( karena korupsi atau pemborosan ) tentunya itu juga harus ada kesadaran dari para penyelengara negara untuk berhemat dan peduli pada wong cilik.
