[caption id="attachment_130732" align="alignright" width="300" caption="Ilustrasi/Admin (Shutterstock)"][/caption]
Menarik mencermati opini Agus Sudibyo di Kompas (30/4). Tulisan menyambut berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini dibuka dengan cerita menggelitik.
“Adalah sebuah kelaziman yang mudah dijumpai di masjid-masjid Indonesia. Pada awal prosesi ibadah shalat Jumat, seorang pengurus maju dan mengumumkan berapa sumbangan yang terkumpul seminggu terakhir, digunakan untuk apa saja, dan berapa saldo yang tersisa,” tulis Agus.
Mirip dengan praktik di gereja-gereja Indonesia, dimana lembaran warta tertulis jelas aliran uang yang masuk dan keluar.
Dari situ, pegiat Koalisi untuk Kebebasan Informasi ini masuk pada penjabaran tentang praktik keterbukaan informasi di akar rumput. Bagi Agus, hal ini perlu digarisbawahi, terutama karena anggapan sebagian kalangan pemerintahan bahwa masyarakat Indonesia belum siap mempraktikkan keterbukaan informasi.
Ada juga yang menilai keterbukaan informasi adalah konsep asing yang tak dipahami masyarakat, dipaksakan pelaksanaannya, bahkan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai “asli” Indonesia. Anggapan yang menurut Agus “menyesatkan”.
Tulisan ditutup dengan desakan agar pemerintah belajar dari rakyat mengenai praktik keterbukaan informasi ini.
Kekuasaan dan Informasi
Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup, ungkap Baron Acton I. Antitesis dari kekuasaan absolut penguasa adalah demokrasi—sistem negara kita saat ini. Demokrasi berfondasikan pada pembagian kekuasaan dan check and balances.
“Janganlah kita memberikan kekuasaan tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan,” tegas Bung Hatta.
Dalam negara demokratis, pers di gadang sebagai watchdog, memastikan kekuasaan yang dipercayakan rakyat pada pemerintah tidak disalahgunakan. Carl Bernstein dan Bob Woodward dari Washington Post melaksanakan fungsi itu dengan baik pada skandal Watergate—yang berujung pada pengunduran diri Presiden Richard Nixon kala itu.
Selain itu, kunci paling penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan adalah keterbukaan informasi. Di sini, UU KIP memainkan peranan vital.
Dengan UU ini, publik berhak mengakses informasi—seperti laporan keuangan, laporan tahunan, serta rencana tahunan—dari badan publik, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga yang mendapat dana dari APBD/APBN, sumbangan masyarakat, maupun dana luar negeri.
Pemerintah menjadi transparan. Pers menjadi lebih efektif sebagai watchdog. Rakyat mengawasi. Orang harus berpikir dua kali jika ingin menyalahgunakan kekuasaaan.
Benar yang dikatakan Agus Sudibyo, saatnya pemerintah belajar dari masyarakat.Apalagi Presiden SBY sudah menegaskan hal tersebut ketika menerima Komisi Informasi Pusat di Istana Presiden (Kompas, 1/5).
Penutup
Sistem memungkinkan, jalan dibuka, informasi dapat diakses. Tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan dengan baik.
Sikap kritis harus terus dibangun. Baik kepada pemerintah, pers, maupun oposisi. Demikian juga budaya diskusi. Diskusi memungkinkan kita bertukar pendapat, memberdayakan informasi yang benar, dan menyaring informasi salah.
Ini penting mengingat informasi salah bisa membawa dampak mengerikan. Lihat kasus priok. Perbedaan informasi antara “dibongkar” dan “diperbaiki” menghasilkan tragedi.
Terakhir, perlu diingat, informasi bukan pil ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah. Informasi perlu diolah agar bermanfaat. Mengutip perkataan Heinz Bergen,
Information is the seed for an idea, and only grows when it’s watered.
Siap menyiram benih-benih informasi?
Me, My Room, 00:08 PM
