Pertumbuhan Ekonomi Musuh Satpol PP?

Setelah Covid melandai alhamdulillah ekonomi kita (baik Indonesia maupun Barito Utara) mulai tumbuh. Ada 4 indikator pertumbuhan ekonomi yang biasa  digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, yakni pendapatan domestik bruto, pendapatan per kapita, kesejahteraan penduduk, dan tingkat pengangguran. 

Tentu saja untuk melihat pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan sedikit modifikasi indikator di atas, misalnya menambah pendapatan domestik bruto dengan kata daerah, senyum. (Note. Barito Utara memiliki kekayaan SDA yang sangat mendukung atau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi).

Tapi tulisan ini melihat pertumbuhan ekonomi di daerah secara kasat mata dengan melihat keadaan ekonomi masyarakat sehari hari lalu dihubungkan dengan peran Satpol PP di daerah yang tentunya diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Ketika kita melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan Batu Bara dan Perkebunan tampak bahwa aktivitas penambangan dan perkebunan kembali bergairah. Salah satu karyawan perusahaan memberikan info ketika Covid menggila perusahaan stop produksi padahal baru tahun pertama. 

Sekarang sudah kembali produksi, begitu pula perusahaan lain yang kemudian bangkit setelah covid. Kebangkitan perusahaan itu pastilah mendorong laju pertumbuhan di daerah Barito Utara. 

Perusahaan yang baru investasi atau pun yang baru bangkit lagi pasti memiliki resiko untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, baik disengaja maupun tidak. Banyak peraturan daerah yang harusnya dilaksanakan berkaitan dengan alat berat, rencana tata ruang, izin bangunan, kewajiban retribusi dan perpajakan daerah.

Multiplier efek perusahaan batu bara adalah bergairahnya juga perusahaan yang support terhadap pertumbuhan perusahaan pertambangan. Usaha seperti perusahaan alat berat, perbengkelan, spare part, hotel, restoran, catering dan lainnya. Usaha usaha ini yang paling rentan pelanggaran adalah perda retribusi dan perpajakan daerah, izin bangunan gedung dan perizinan daerah lainnya. 

Truk batu bara dan angkutan Barang serta mobilitas alat berat untuk kegiatan pertambangan rentan melanggar perda angkutan barang dan pengoperasian alat berat serta perda pengaturan lalu lintas.

Dan khusus untuk hotel dan tempat hiburan lainnya, perda pengawasan minuman beralkohol dan larangan prostitusi menjadi perda yang rentan pelanggaran. 

Sementara restoran kafe atau rumah makan rentan melanggar pajak daerah yaitu pajak restoran dan pajak pengelolaan kebersihan serta perda higines makanan. Dan untuk tempat hiburan di ruang terbuka sering mengakibatkan gangguan suara karena musik live yang berisik meresahkan masyarakat.