Puan Maharani Menjadi Capres Tahun Ini atau Tidak Sama Sekali

Ketua DPR sekaligus anak dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, tengah menjadi sorotan beberapa bulan terakhir. Dimulai dari perilakunya di DPR hingga potensi menjadi calon presiden (Capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mewakili PDIP.

Potensi ia menjadi Capres terbilang masih terbuka lebar di kalangan elit PDIP yang banyak mendukungnya meski berbeda dengan beberapa dengan para pemilih PDIP yang lebih menginginkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang dianggap lebih mumpuni daripada Puan.

Baca juga: Ganjar Tidak Akan Menjadi Capres Jika Anies Tidak Maju

Adanya dualisme terkait dukungan pencapresan PDIP ini membuat Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri sampai mengeluarkan pernyataan pada Rapat Kerja Nasional (Rakenas) II PDIP tahun 2022. 

Dalam pernyataannya Megawati mempersilahkan siapapun kader yang bermanuver, bermain dua kaki untuk keluar dari PDIP, dan juga mengingatkan para kadernya untuk menghargai menunggu keputusan Ketum mengenai calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) karena merupakan hak prerogatif Ketum PDIP untuk menentukan Capres-Cawapres yang akan di usung oleh partai berlogo banteng tersebut.

Dewan Kolonal vs Dewan Kopral, dan Pernyataan Ganjar

Omongan Ketum Megawati tersebut seakan tidak didengar oleh beberapa kader partai tersebut, setelah beberapa minggu muncul Dewan Kolonel dan Dewan Kopral, dimana dewan kolonel bertujuan untuk menjadikan Puan Maharani menjadi Capres dari PDIP dan diisi oleh kader-kader PDIP yang berada di Senayan atau para anggota DPR dari fraksi PDIP. 

Baca juga: "Perjudian" NasDem Mengusung Anies Menjadi Capres

Sedangkan Dewan Kopral dibuat oleh ketua relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania, Immanuel Ebenezer. Dewan kopral dibuat sebagai balasan dengan adanya Dewan Kolonel buatan para kader PDIP di DPR.    

Imbas dari pembentukan dewan ini pun mendapat teguran oleh PDIP terutama pada Dewan Kolonel yang dibentuk oleh kader PDIP sendiri dan mendapat sanksi dari internal partai karena dianggap melanggar AD/ART partai.

Baca juga: Mampukah Partai Buruh Menguasai DPR?

Belum berhenti sampai disitu sebulan setelah adanya dewan kolonel dan dewan kopral, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo secara mengejutkan dalam sebuah wawancara dengan salahsatu TV swasta menyatakan dirinya siap mencalonkan diri menjadi presiden. 

Sontak pernyataan tersebut mendapat respon positif dari pendukung Ganjar, namun mendapat respon negatif dari PDIP yang membuat Ganjar menerima sanksi dari internal PDIP buntut pernyataan tersebut karena dianggap mendahului keputusan Megawati selaku Ketum PDIP yang memiliki wewenang menetuka capres yang akan diusung oleh PDIP.